Mardani Maming Disebut Jadi Tersangka di KPK, PBNU Akan Beri Pendampingan Hukum

Diktakan Gus Yahya, PBNU akan mempelajari lebih dulu kasus tersebut.

Ia menjanjikan segera memberikan keterangan kepada masyarakat dalam waktu dekat.

Gus Yahya mengeklaim sejauh ini belum ada komunikasi dengan mantan Bupati Tanah Bumbu itu  terkait hal ini.

Gus Yahya memastikan PBNU akan memberi pendampingan hukum bagi Mardani Maming sebagaimana mestinya.

Mardani Maming berstatus tersangka dalam kasus dugaan suap pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan.

Sementara, status Rois tidak disebutkan dalam surat tersebut.

"Diberitahukan kepada Saudara bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi sedang melaksanakan penyidikan perkara tindak pidana korupsi berupa  dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji yang dilakukan oleh tersangka Mardani H Maming selaku Bupati Tanah Bumbu periode tahun 2010-2018," bunyi surat yang diterima Tribunnews.com. Surat ini ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri.

Merujuk surat tersebut, Mardani Maming ditetapkan sebagai tersangka sejak 16 Juni 2022.

Dalam surat itu, mantan Ketua Umum BPP HIPMI itu dijerat KPK dengan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf f serta pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul KPK Benarkan Kasus Dugaan Korupsi Eks Bupati Tanah Bumbu Mardani Maming Naik Tahap Penyidikan

Baca juga: KPK Disarankan Sewa Pemburu Bayaran Untuk Menangkap Harun Masiku

Baca juga: 4 DPO Termasuk Harun Masiku Masih Diburu KPK, Firli Bahuri: Sampai Kapan Pun Akan Dicari

Baca juga: Bupati Bogor Ditangkap, Nadia Unggah Rekaman Video Detik-detik KPK Tangkap Ade Yasin

Baca berita terbaru Tribunjambi.com di Google News