Kendaraan Dinas di Tanjabbar Tak Bayar Pajak Jadi Temuan BPK

TRIBUNJAMBI.COM, KUALATUNGKAL - Karena tidak membayar pajak, kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) menjadi temuan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) perwakilan Jambi.

Atas temuan ini, makan dilakukan pemeriksaan sejak tanggal 15-23 Juni 2022 secara bergilir.

Kepala Inspektorat Tanjung Jabung Barat (Tanjabbar) Encep Zarkasih mengatakan pihaknya melakukan pengecekan ke semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Ini di cek keseluruhan sekaligus menindaklanjuti rekomendasi BPK untuk penertiban penatausahaan Barang Milik Daerah (BMD) perbedaan data di OPD sample BPK dengan data yang ada di samsat," jelasnya.

Tunggakan pajak kendaraan menjadi temuan BPK dan direkomendasikan untuk di tindaklajuti.

"Ini berkaitan juga dengan pajak kendaraan dinas yang harus dibayar di Samsat," tambahnya.

Baca juga: Hingga Kini Ganti Rugi Tiang Pancang WFC Kuala Tungkal Masih Jalan di Tempat

Baca juga: Aset Perumda Senilai Ratusan Miliar di Kota Jambi Jadi Temuan BPK, Ini Kata Anggota DPRD

Terkait jumlah pajak yang seharusnya di bayarkan, Encep mengaku masih melakukan identifikasi jumlah secara keseluruhan.

"Masih dalam proses identifikasi nanti dikabari kalau sudah selesai," lanjutnya.

Menurutnya, perintah bupati semua kendaraan dinas yang ada harus di rapikan baik secara administrasi maupun secara fisik.

"BPK hanya mengambil sample beberapa OPD, tapi arahan pak bupati untuk semua OPD harus di tata kembali terkait dengan ketertiban pencatatan barang milik negara dan penggunaannya," tutupnya. (Tribunjambi.com/Ade Setyawati)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Jelang Keberangkatan ke Tanah Suci, CJH Batanghari Bersiap Ikuti Tes PCR

Baca juga: Remaja di Sleman Ini Bunuh Pencuri Dengan Clurit Gara-gara Cabai

Baca juga: Anies Baswedan Paling Banyak Diusulkan Jadi Calon Presiden, Surya Paloh: Belum Jaminan