DPRD Provinsi Jambi
Kunjungi SKIPM Jambi, Edi Purwanto Sebut Anggota DPR RI Bahas Mutu Ikan Budidaya dan Penyeludupan
Berita Jambi-Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mendampingi rombongan sekretariat komisi IV DPR RI yang melakukan kunjungan..
Penulis: Samsul Bahri | Editor: Nani Rachmaini
TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Ketua DPRD Provinsi Jambi, Edi Purwanto mendampingi rombongan sekretariat komisi IV DPR RI yang melakukan kunjungan ke Provinsi Jambi, Senin (18/4) kemarin.
Pada kesempatan ini, Edi Purwanto mendampingi rombongan komisi IV DPR RI ke Stasiun Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Jambi.
Hadir dalam kesempatan ini, Ketua Komisi IV DPR RI, Sudin beserta rombongan, Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDMKP), Nyoman Radiarta, Kepala SKIPM Jambi, Piyan Gustaffiana.
Edi Purwanto menyebut bahwa kunjungan yang dilakukan oleh Komisi IV DPR RI ini sebagai bagian dari pengawasan terkait mutu perikanan di Provinsi Jambi.
Edi menyebut bahwa DPR RI mendukung terkait dengan upaya-upaya balai karantina ikan khususnya di Jambi.
"Terkait dengan pengolaan atau pengembangan budi daya ikan, dan ikan sertifikasi itu juga menjadi tugas balai yang memang di dorong terus oleh DPR RI untuk bekerja maksimal," ungkapnya.
Disisi lain, kata Edi Purwanto pada pertemuan tersebut juga ada pembahasan soal penyeludupan ikan.
Ada sejumlah titik lokasi yang memang dalam pembahasan ini, pihak DPR RI juga mengetahui bahwa sejumlah ikan di Jambi juga diselundupkan ke luar negeri.
"Soal penyeludupan juga ditanyakan oleh Ketua Komisi IV DPR RI yang memang beliau dan kawan-kawan DPR RI juga mengetahui bahwa penyeludupan ikan juga menjadi persoalan di Jambi," katanya.
"Ini yang menjadi pembahasan ke depan bagaimana ikan-ikan di Jambi ini bisa terserfitikasi dengan baik, skema ekspornya dengan baik sehingga potensi kelautan dan perikanan di Jambi ini bisa meningkat," pungkasnya
Simaklah berita-berita terbaru Tribunjambi.com melalui Google News
Baca juga: Edi Purwanto Sampaikan Usulan Pembentukan UPTD Konflik dalam Diskusi Bersama Komisi IV DPR RI