Mantan Kepala BPPRD Kota Jambi, Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp200 Juta

Mantan Kepala BPPRD Kota Jambi, Dituntut 5 Tahun Penjara dan Denda Rp200 Juta

Penulis: Deni Satria Budi | Editor: Deni Satria Budi
Mareza/tribunjambi
Ilustrasi. Hakim Tolak Praperadilan yang Diajukan Mantan Kepala BPPRD Kota Jambi, Subhi, beberapa waktu lalu. Di persidangan Senin (29/11/21) terdakwa dituntut jaksa penuntut umum selama 5 tahun penjara. 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Mantan Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Jambi, Subhi, dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jambi, 5 tahun penjara. Tuntutan dibacakan JPU di Pengadilan Tipikor Jambi, Senin (29/11) dengan sidang yang berjalan secara online atau daring.

Dalam surat tuntutan yang dibacakan jaksa Dian Susanty, Subhi diyakini bersalah melakukan tindak pidana korupsi atas pemotongan insentif pajak di BPPRD Kota Jambi, tahun 2017 hingga 2019. Perbuatan terdakwa diancam dengan pidana sebagaimana Pasal 12 huruf e Undang-Undang RI nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam surat tuntutannya, Penuntut Umum Dian Susanty, menuntut majelis hakim memutuskan, menyatakan Terdakwa Subhi terbukti secara sah melakukan tindak pidana korupsi. Terdakwa dianggap melakukan tindak pidana dengan menggunakan kekuasaannya. Serta perbuatannya dianggap sebagai perbuatan yang berlanjut.

Baca juga: Kasus Pemotongan Insentif, Kuasa Hukum Subhi Hadirkan Rektor UMJ sebagai Saksi Ahli Hukum Pidana

Baca juga: Diperiksa Selama Enam Jam, Mantan Kepala BPPRD Kota Jambi, Akhirnya Ditahan Jaksa

"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Subhi, selama 5 tahun penjara," kata penuntut umum di persidangan dengan majelis hakim yang diketuai Yandri Roni, di Pengadilan Tipikor Jambi, kemarin.

Selain pidana penjara, Subhi, juga dibebankan membayar denda sebesar Rp200 juta subsider 2 bulan penjara. Dalam surat tuntutan itu juga, penuntut umum menyatakan jika barang bukti berupa dokumen, sebagian tetap dalam lampiran perkara, dan sebagian dikembalikan ke BPPRD Kota Jambi.

Sementara itu, sejumlah uang yang disita dari para saksi, dikembalikan ke saksi. Kemudian surat tanah yang dijadikan agunan oleh terdakwa dikembalikan kepada yang berhak (ipar Subhi) melalui terdakwa Subhi.

Baca juga: BPPRD Kota Jambi Akan Segera Perbaharui Data dan Digitalisasi Pelayanan PBB

Baca juga: Sekda Kota Jambi Dihadirkan Dalam Sidang Lanjutan Korupsi Pemotongan Insentif Pajak Terdakwa Subhi

Sebelumnya, dalam persidangan lalu, pengacara terdakwa sempat mengembalikan uang sejumlah Rp30 juta. Uang itu merupakan uang pengembalian dari Sekda Kota Jambi, Budidaya. Dalam persidangan, Budidaya, mengaku menerima uang dari BPPRD Kota Jambi, sejumlah Rp60 juta pada 2018.

Namun, setelah mengetahui jika perkara pemotongan insentif pemungutan pajak sedang disidik oleh Kejaksaan Negeri Jambi, Budidaya mengembalikan uang itu. Sisa pengembalian Sekda, senilai Rp 30 juta itu juga dimuat dalam surat tuntutan. Namun, penuntut umum meminta hakim menyatakan agar uang sejumlah Rp30 juta itu dikembalikan kepada yang berhak, melalui terdakwa Subhi.

Menurut, Kasi Intel Kejari Jambi, Wesli Sirait, yang dihubungi usai sidang, uang Rp30 juta itu merupakan hasil potongan milik saksi (pegawai BPPRD), dan disita saat sidang dari terdakwa.

"Makanya uang itu dikembalikan melalui terdakwa," kata Wesli, melalui pesan WhatsApp.

Mengenai siapa yang berhak, kata Wesli, dia juga tidak tahu, karena tidak disebutkan secara terperinci (hasil potongan dari siapa).

"Begitu uang potongan terkumpul, itu lah yang diberikan ke Sekda," kata Wesli menambahkan.

Baca juga: Info Honda Jambi, Cukup Setengah Liter, Jelajahi Provinsi Jambi Bagian Timur

Baca juga: Klasemen Liga 2 Grup A usai Semen Padang FC Selamat dari Degradasi, Menang 1-0 atas KS Tiga Naga

Diketahui, Subhi, terjerat kasus korupsi karena memotong insentif pemungutan pajak dari para pegawainya. Pemotongan dilakukan selama 3 tahun berturut-turut yaitu 2017,2018, dan 2019. Total uang potongan selama 3 tahun tersebut mencapai Rp1,2 miliar lebih.

Sementara itu, ketua majelis hakim Yandri Roni, usai tuntutan dibacakan JPU, bertanya kepada terdakwa secara online. Apakah pembelaan akan disampaikan secara langsung atau melalui penasehat hukum.

“Akan disampaikan melalui penasehat hukum yang mulia,” sebut Subhi, dari balik laptop.

Dengan demikian kata Yandri, sidang dengan agenda pembelaan akan dilanjutkan pekan depan.(udi)

Sumber: Tribun Jambi
  • Berita Populer
    Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    berita POPULER

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved