Penanganan Covid
Anggota DPR yang Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Hotel Bintang Tiga untuk Isolasi Mandiri
Anggota DPR yang positif Covid-19 akan mendapat fasilitas mewah berupa hotel bintang tiga untuk isolasi mandiri. Hal ini memicu kecemburuan dari warga
lihat foto
Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkapkan, fasilitas isolasi mandiri di hotel yang diperuntukkan bagi anggota DPR, akan menggunakan anggaran penanganan Covid-19 DPR.
Menurut dia, anggaran tersebut bersifat kontijensi, yang tidak disiapkan secara khusus, tetapi sewaktu-waktu dapat digunakan.
"Anggaran semacam ini sifatnya kontigensi, tidak diprogramkan atau dianggarkan secara khusus tapi kalau just in case ada anggota atau ada pegawai yang positif dan dia harus lakukan isolasi mandiri, kita akan revisi," kata Indra saat dihubungi Kompas.com, Selasa (27/7/2021).
Indra menuturkan, apabila anggaran itu dibutuhkan, maka DPR akan merevisi anggaran-anggaran yang tidak digunakan.
Misalnya, anggaran perjalanan luar negeri, anggaran narasumber, atau anggaran kegiatan-kegiatan lain yang bisa dipastikan tidak akan digunakan hingga akhir tahun.
Menurut Indra, kementerian dan lembaga lain juga memiliki anggaran penanganan Covid-19 seperti yang dimiliki DPR.
"Anggaran ini tidak tersedia secara bulat, tapi kalau dibutuhkan kami akan revisi untuk akan digunakan," ujar dia.
Diprotes tetangga
Indra Iskandar mengatakan, isolasi mandiri anggota DPR di rumah jabatan mereka berbuah keluhan dari tetangga sekitar yang khawatir tertular Covid-19.
Indra mengatakan, hal itulah yang membuat Sekretariat Jenderal DPR menyiapkan fasilitas isolasi mandiri bagi anggota dewan di dua hotel bintang tiga di Jakarta.
"Tetangga-tetangganya banyak yang complain karena ada anak-anak kecil mereka yang takut keluar rumah sekarang, karena mengkhawatirkan airborne dan macam-macamlah gitu ya akibat penularan pandemi ini," kata Indra.
Indra menuturkan, isolasi mandiri di komplek rumah jabatan anggota DPR juga riskan karena tiap rumah berdempet-dempetan.
Selain anggota DPR, fasilitas tersebut juga dapat diakses oleh aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga ahli di lingkungan DPR dengan biaya ditanggung negara.
"ASN-ASN juga kan begitu kan, rumah-rumahnya kecil, kontrakan, banyak yang mengontrak, kan.
Pegawai-pegawai kami juga ngontrak di mana-mana, kos di mana-mana, kalau ada yang positif tentu kita harus memperhatikan," ujar dia. (*)
SUMBER : Kompas.com
