Anggota DPR yang Positif Covid-19 Dapat Fasilitas Hotel Bintang Tiga untuk Isolasi Mandiri

TRIBUNJAMBI.COM - Anggota DPR yang positif Covid-19 akan mendapat fasilitas mewah berupa hotel bintang tiga untuk isolasi mandiri.

Hal ini langsung mendapat kecemburuan dari masyarakat yang kini sedang dilanda kesusahan.

Fasilitas mewah tersebut adalah anggota DPR RI yang merupakan pasien isolasi mandiri akan ditempatkan di hotel bintang tiga.

Hal itu diketahui dari surat nomor SJ/09596/SETJEN DPR RI/DA/07/2021 yang diteken oleh Sekretaris Jenderal Indra Iskandar pada Kamis (26/7/2021).

"Bersama ini kami sampaikan dengan hormat, bahwa Sekretariat Jenderal DPR RI bekerja sama dengan beberapa hotel,

menyediakan fasilitas karantina/ isolasi mandiri bagi anggota DPR RI yang terkonfirmasi positif Covid-19 baik yang tanpa gejala (OTG) maupun gejala ringan dengan isolasi mandiri di hotel," demikian petikan bunyi surat tersebut yang telah dikonfirmasi oleh Indra.

Dua hotel tersebut adalah Ibis Budget Grogol Petamburan di Jakarta Barat dan Hotel Oasis Atrium Senen di Jakarta Pusat.

"Jadi itu hotel yang kerja sama dengan kami itu di Ibis Grogol dan Oasis di Atrium Senen, kita sudah lakukan MoU tapi tentu kami berdoa ya tidak pernah digunakan tentunya, ini kan untuk prepare saja sebetulnya," kata Indra.

Baca juga: Irfan Hakim Nangis Saat Tahu Pencuri Ikan Arwana Rekannya Ternyata Orang Terdekat: Kenapa Kamu Tega?

Indra menyebutkan bahwa  fasilitas hotel disiapkan mengingat tingginya aktivitas anggota DPR di daerah pemilihan maupun kegiatan politik masing-masing yang membuat mereka berpotensi terpapar Covid-19.

Indra menuturkan, anggota DPR memang dapat melakukan isolasi mandiri di rumah jabatan mereka.

Namun, hal itu rupanya menimbulkan keluhan dari tetangga.

"Tetangga-tetangganya banyak yang complain karena ada anak-anak kecil mereka yang takut keluar rumah sekarang karena mengkhawatirkan airborne dan macam-macam lah gitu ya akibat penularan pandemi ini," ujar Indra.

Indra mengeklaim, fasilitas tersebut sudah sesuai dengan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-369/PB/2020 dan S-308/PB/2020.

"Ada salah satu poinnya menyebutkan dalam hal tidak tersedia mess atau asrama atau wisma, kementerian/lembaga atau satker dapat menggunakan penginapan atau sejenisnya dengan mempertimbangkan efisiensi dan ketersediaan dana dan tenaga," kata dia.

Selain untuk anggota DPR, fasilitas tersebut juga dapat diakses oleh Aparatur Sipil Negara dan tenaga ahli di lingkungan DPR dengan biaya ditanggung negara.

"Tapi tidak dengan keluarga ya yang ditanggung," kata Indra.

Indra berharap, dengan adanya fasilitas itu, maka orang-orang yang bekerja di lingkungan DPR dapat menjalani isolasi mandiri dengan baik.

"Pertama terkontrol. Kedua, kita ingin ada perhatian lah mereka yang positif ini ada perhatian visit dokternya, ada vitaminnya," ujar Indra.

Baca juga: Daftar Aturan Baru Naik Pesawat untuk Perjalanan Dalam Negeri Saat PPKM, Catat Persyaratannya

Dikritik aktivis

Pemberian fasilitas isolasi mandiri (Isoman) bagi anggota serta staf DPR, yang terkonfirmasi positif Covid-19, mendapat kritikan sejumlah pihak, salah satunya ikatan aktivis 98.

Ketua Ikatan Aktivis 98, Imanuel Ebenezer (Noel) mengatakan pemberian fasilitas oleh pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI tersebut menunjukkan tidak adanya rasa empati.

"Adanya fasilitas ini menunjukkan adanya krisis empati," kata Noel kepada Tribunnews.com, Selasa, (27/7/2021).

Menurutnya anggota DPR sangat mampu untuk membayar sendiri fasilitas karantina yang jauh lebih mewah.

Selain itu, anggota DPR sudah mendapatkan cover asuransi kesehatan.

Sehingga, tidak perlu lagi ada fasilitas yang berlebihan dan memboroskan anggaran.

"Ini kok Setjen DPR malah memanjakan anggota Dewan dengan fasilitas gratisan, kan mereka setiap anggota DPR sudah dicover asuransi 100 persen. Harusnya anggota dewan membuat paket sembako untuk 100 ribu orang. Klo ada 500 DPR bisa ada 50 juta paket sembako," Kata Noel.

Pemerintah kata Noel terus menggalakan adanya gotong royong yang merupakan modal bangsa Indonesia dalam menghadapi pandemi.

Seharusnya menurut dia, anggota DPR memberikan contoh dengan menyalurkan bantuan, sehingga warga lainnya mengikuti.

"Bukannya ada di lini depan, ini malah jadi penikmat bantuan. Entah DPR nya yang meminta atau Sekjen DPR nya yang punya ide pemborosan," kata Noel.

Anggaran Kontijensi

Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengungkapkan, fasilitas isolasi mandiri di hotel yang diperuntukkan bagi anggota DPR, akan menggunakan anggaran penanganan Covid-19 DPR.

Menurut dia, anggaran tersebut bersifat kontijensi, yang tidak disiapkan secara khusus, tetapi sewaktu-waktu dapat digunakan.

"Anggaran semacam ini sifatnya kontigensi, tidak diprogramkan atau dianggarkan secara khusus tapi kalau just in case ada anggota atau ada pegawai yang positif dan dia harus lakukan isolasi mandiri, kita akan revisi," kata Indra saat dihubungi Kompas.com, Selasa (27/7/2021).

Indra menuturkan, apabila anggaran itu dibutuhkan, maka DPR akan merevisi anggaran-anggaran yang tidak digunakan.

Misalnya, anggaran perjalanan luar negeri, anggaran narasumber, atau anggaran kegiatan-kegiatan lain yang bisa dipastikan tidak akan digunakan hingga akhir tahun.

Menurut Indra, kementerian dan lembaga lain juga memiliki anggaran penanganan Covid-19 seperti yang dimiliki DPR.

"Anggaran ini tidak tersedia secara bulat, tapi kalau dibutuhkan kami akan revisi untuk akan digunakan," ujar dia.

Diprotes tetangga

Indra Iskandar mengatakan, isolasi mandiri anggota DPR di rumah jabatan mereka berbuah keluhan dari tetangga sekitar yang khawatir tertular Covid-19.

Indra mengatakan, hal itulah yang membuat Sekretariat Jenderal DPR menyiapkan fasilitas isolasi mandiri bagi anggota dewan di dua hotel bintang tiga di Jakarta.

"Tetangga-tetangganya banyak yang complain karena ada anak-anak kecil mereka yang takut keluar rumah sekarang, karena mengkhawatirkan airborne dan macam-macamlah gitu ya akibat penularan pandemi ini," kata Indra.

Indra menuturkan, isolasi mandiri di komplek rumah jabatan anggota DPR juga riskan karena tiap rumah berdempet-dempetan.

Selain anggota DPR, fasilitas tersebut juga dapat diakses oleh aparatur sipil negara (ASN) dan tenaga ahli di lingkungan DPR dengan biaya ditanggung negara.

"ASN-ASN juga kan begitu kan, rumah-rumahnya kecil, kontrakan, banyak yang mengontrak, kan.

Pegawai-pegawai kami juga ngontrak di mana-mana, kos di mana-mana, kalau ada yang positif tentu kita harus memperhatikan," ujar dia. (*)

SUMBER : Kompas.com