KLB Moeldoko Ditolak Pemerintah, AHY: Ketum Partai Demokrat yang Sah Adalah Agus Harimurti Yudhoyono

Diberitakan sebelumnya Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menyatakan, pihaknya pun sudah meneliti berkas yang diserahkan Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang.

Kendati demikian kata Yasonna, pihaknya akan mengembalikan berkas tersebut karena masih belum sempurna dan harus dilengkapi.

"Sudah, kami sudah teliti dirjen juga sudah memberikan surat. ada beberapa hal yang belum sempurna, belum cukup," ujar Menteri Yasonna kepada wartawan di Hutan Kota Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta Pusat, Minggu (21/3/2021).

Baca juga: LIHAT Wajah Tampan Anak Irwansyah dan Zaskia Sungkar, Kia: Kuat Banget Nyusunya Anak Mami

Baca juga: Pemerintah Tolak Pengesahan Partai Demokrat Pimpinan Moeldoko, Ini Penjelasan Menteri Hukum dan HAM

Baca juga: Mantan Kadishub Provinsi Jambi Masuk Bursa Pencalonan Pilkada Tebo 2024

Lebih lanjut, kata politisi dari PDIP itu, pihaknya dalam hal ini Dirjen AHU sudah melayangkan surat kepada kubu KLB yang menetapkan Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat pada Jumat kemarin.

Pada surat tersebut, kubu KLB diminta untuk segera melengkapi berkas dengan berikan tenggat waktu selama 7 hari.

"Hari Jumat sudah dilaporkan kepada saya dikirimkan surat ke pihak KLB untuk melengkapinya. Diberi waktu karena kan ada waktu 7 hari," kata Yasonna.

"Maka beri waktu mungkin Senin atau Selasa diberikan kepada kami untuk kami lihat lagi," sambungnya.

Akan tetapi, Yasonna tidak membeberkan sudah sejauh mana kelengkapan soal berkas dari kubu Partai Demokrat versi KLB yang diteliti pihaknya.

"Pokoknya masih ada yang harus dilengkapi untuk kepentingan. Dokumen-dokumen masih ada yang harus dilengkapi," pungkas Yasonna.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) RI Yasonna Laoly mengungkapkan, pihaknya juga telah menerima permohonan pengesahan kepengurusan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang.

"Pihak KLB telah menyerahkan permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB ke Kemenkumham," kata Menteri Yasonna kepada wartawan, Selasa (16/3/2021).

Lebih lanjut kata Yasonna, saat ini pihaknya tengah memeriksa kelengkapan dari dokumen yang dilayangkan tersebut.

Pemeriksaan itu dilakukan demi memastikan apakah seluruh proses soal permohonan pengesahan itu sesuai dengan peraturan partai.

"Kami akan teliti kelengkapan dokumen pelaksanaan KLB, apakah telah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan AD dan ART partai," singkatnya.

Baca juga: Cara Mengobati Asam Urat dengan Bahan Alami - Minyak Zaitun, Konsumsi Teh Hijau Secara Rutin

Baca juga: Eks Lokalisasi Pucuk Setelah 7 Tahun Ditutup, dari Alih Pekerjaan Sekolah Hingga Rumah Disita Bank

Baca juga: Video Nissa Sabyan Elus Perut Jadi Viral dan Sorotan, Diisukan Soal Kehamilan sang Penyanyi

Berita lainnya terkait Partai Demokrat

IKUTI KAMI DI INSTAGRAM:

SUMBER: TRIBUNNEWS