Breaking News:

Kisruh Partai Demokrat

Pemerintah Tolak Pengesahan Partai Demokrat Pimpinan Moeldoko, Ini Penjelasan Menteri Hukum dan HAM

Pemerintah menolak mengesahkan Partai Demokrat versi KLB Sumatera Utara dengan Ketua Umum Moeldoko.

Penulis: Suang Sitanggang | Editor: Suang Sitanggang
Kolase/Tribunjambi.com
AHY tanggapi penunjukan Moeldoko Jadi Ketum Partai Demokrat, SBY disebut akan turun gunung 

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pemerintah menolak mengesahkan Partai Demokrat versi KLB Sumatera Utara dengan Ketua Umum Moeldoko.

Hal itu diungkapkan pemerintah diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly saat konfrensi pers pada Rabu 31 Maret 2021.

"Pemerintah menyatakan permohonan pengesahan KLB ditolak," kata Yasonna.

Dia mengatakan sebelumnya sudah dilakukan pemeriksaan tahap pertama, dan meminta pemohon yakni pengurus Partai Demokrat versi KLB menglengkapi.

Pada 29 Maret 2021, ucapnya, tambahan beberapa dokumen yang belum lengkap telah diserahkan pemohon.

"Hasil pemeriksaan, masih terdapat beberapa kelengkapan yang belum dipenuhi," ungkap Yasonna.

Yasonna pun menyindir pihak-pihak yang selama ini menganggap pemerintah ingin memecah belah Partai Demokrat.

Sementara bagi kubu Moeldoko, ucapnya, bila tidak puas dengan keputusan pemerintah ini, bisa menempuh jalur hukum.

Sebagaimana diketahui, pada 5 Maret 2021 dilakukan Kongres Luar Biasa Partai Demokrat di Sumatera Utara.

KLB ini digagas oleh sejumlah pihak yang kontra kepada AHY.

Simak Berita Kisruh Partai Demokrat

Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved