Breaking News:

Berita Daerah

Tidak Ada Koordinasi, Pembangunan Jalan Rabat Beton Akhirnya Kisruh Hingga Dewan Turun Tangan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat turun langsung ke BTN Pengabuan Permai

Tribunjambi/Samsul Bahri
Pembangunan jalan rigid beton di BTN Pengabuan Permai, Kabupaten Tanjabbar diprotes warga. 

KUALA TUNGKAL, TRIBUN - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanjung Jabung Barat turun langsung ke BTN Pengabuan Permai Kelurahan Tungkal III Kecamatan Tungkal Ilir. Akhirnya diketahui siapa yang keliru sehingga muncul perselisihan terkait pembangunan jalan rabat beton di lokasi tersebut.
Kedatangan Anggota Dewan, Sufrayogi Syaiful, terkait dengan permasalahan pembangunan jalan rigid beton yang seharusnya dibangun dari Blok E menuju RT 20 namun dibangun di titik awal RT 20.
Terhadap permasalahan ini, diadakan rapat bersama dengan pihak terkait di Kantor Lurah. Dalam rapat ini dihadiri oleh Lurah Tungkal III, Jamhur, Ketua RT 20, Ismed, Ketua RT 04, Mailinda. Selain itu dalam rapat ini juga dihadiri oleh PPTK, Konsultan Perencana.

Baca juga: Dewan Dorong BPBD Muaro Jambi Naik Jadi Eselon II Agar Memiliki Cakupan Lebih Luas

Dalam kesempatan ini, dari hasil yang ditemukan di lapangan oleh anggota dewan, jalan tersebut sudah jelas menyalahi DPA yang ada. Jalan yang di bangun tersebut memang seharusnya di bangun dari Blok E menuju RT 20.
Disampaikan oleh Yogi, bahwa yang di bangun juga bukan merupakan kawasan melainkan jalan perumahan. Disisi lain, berdasarkan pertanyaan yang di ajukan oleh Sufrayogi kepada pihak pengawas terkait dengan koordinasi, ternyata tidak ada.
"Ini jelas salah, pertama tidak sesuai DPA, seharusnya yang dibangun adalah jalan kawasan dari Blok E menuju RT 20. Sementara yang dibangun di RT 20. Kedua, jalan yang dibangun ini jalan perumahan, bukan jalan kawasan," katanya.

Baca juga: Terbukti Pengurus DPD Demokrat Ikut Terlibat GPK-PD, Siap-Siap Dipecat

"Ini salah dari awal, perencana ini yang tadi kita tanyakan ternyata tidak ada koordinasi. Dari PPTK juga ternyata tidak koordinasi dengan pihak Lurah, termasuk juga dengan RT 04," ungkapnya.
Lebih lanjut disampaikannya seharusnya dalam pelaksanaan kerja seperti ini harus ada koordinasi dengan pihak terkait. Sehingga diharapkan kedepan tidak ada kesalahan yang terjadi seperti saat ini.
"Kemudian juga ini ternyata ada perubahan di awal panjang nya 182 meter. Tetapi ada perubahan menjadi 140 meter karena dari ketebalan 15 cm menjadi 20 cm, dan ternyata ini tidak berita acaranya. Kan bertambah lagi kesalahannya,"pungkasnya.

Baca juga: Ketua DPC Demokrat Bungo Katakan Uang Rp200 Juta itu Kecil

Dikatakannya juga hal ini berdasarkan keterangan dari Konsultan Perencana di Dinas Perkim Tanjabbar yang turun ke lokasi menyebutkan memang diawal pihaknya hanya berkomunikasi dengan ketua RT 20. Sementara dari pihak ketua RT 04 termasuk juga dengan pihak Lurah ternyata juga tidak dilibatkan.
"Seharusnya dari perencanaan ada koordinasi, ini kan di DPA jelas Blok E menuju RT 20. Perencanaan dan pihak Perkim dalam hal ini PPTK nya harus ada rapat bahas titik mana yang akan di bangun," ungkapnya.

Baca juga: DPC Demokrat Batanghari Dukung Langkah AHY Pecat Pendukung GPK-PD

Sementara itu dari hasil perdebatan yang terjadi di masyarakat akhirnya muncul kesepakatan. Adapun jalan yang tidak sesuai dengan DPA tersebut dihentikan. Sementara sisa dari pekerjaan jalan yang belum diselesaikan tersebut akan dialihkan ke Blok E menuju RT 20.
"Jadi hasil kesepakatannya tadi jalan yang sudah dibangun itu dihentikan. Tadi diukur sekitar 90 meter yang sudah dibangun dan itu dihentikan. Sisanya ada 60 meter itu kita minta bangun di jalan Blok E menuju RT 20," tambahnya.

Baca juga: Ketegangan Semakin Tinggi, China Siap Perang Perkuat Latihan Militer 1 Bulan Penuh, AS Prancis Siaga

Disisi lain, Ketua RT 04, Mailinda menyebutkan bahwa pihaknya yang awalnya tidak terima, kini menerima kesepakatan terkait hal tersebut. Namun, dirinya tetap meminta agar pekerjaan sisa jalan yang nantinya tidak terlaksana dengan anggaran sesuai DPA dapat segera di lanjutkan.
"Kita terima, tapi tetap sisa dari 60 meter ini untuk tetap dilanjutkan,"kata Mailinda. (sul)

Penulis: Samsul Bahri
Editor: Hendri Dunan
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved