Perludem Duga Bupati Terpilih Sabu Raijua Punya Dua Negara Ganda Saat Mencalonkan Kepala Daerah

"Karena itu, mesti ditelusuri secara seksama mengapa kelalaian ini bisa terjadi, baik dari pihak penyelenggara maupun dari pihak dirjen Imigrasi," paparnya.

• Lockdown Akhir Pekan Benarkah Akankah Diterapkan? Pemprov DKI Tunggu Keputusan Pemerintah Pusat

Anwar juga menyinggung undang-undang di Indonesia tak mengenal sistem dwi kewarganegaraan.

Sehingga, Bupati Sabu Raijua terpilih tidak memenuhi syarat untuk menjadi kepala daerah terpilih.

"Merujuk ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Indonesia tidak mengenal dwi kewarganegaraan."

• Tawarkan Paket Pernikahan Aman dan Nyaman, Luminor Hotel Jambi: Tak Perlu Mahal Menuju Halal

"Jadi otomatis syarat sebagai calon keoala daerah juga tidak terpenuhi," urainya.

Anwar lantas menjelaskan bahwa Partai Demokrat berkoalisi dengan PDIP dalam Pilkada Sabu Raijua 2020.

Keduanya sepakat mencalonkan pasangan Orient P Riwu Kore dengan Thobias Uly.

• Promo Giant Hari Ini 3 Februari 2021, Sayuran Segar Murah, Detergen Hemat 25%, Jeruk Hemat 50%, DLL

Namun, dia menegaskan Orient P Riwu Kore adalah kader PDIP, dan Thobias Uly kader Partai Demokrat.

"Kita Partai Demokrat memang mencalonkan pasangan tersebut berkoalisi dengan PDI Perjuangan."

"(Tapi) Cabupnya kader PDI Perjuangan dan wakilnya kader Demokrat," jelasnya.

Kejadian Luar Biasa

Anggota Komisi II DPR Fraksi PKS Mardani Ali Sera menilai terpilihnya Orient sebagai kejadian luar biasa.

Sebab, tidak sah jika seseorang yang bukan warga negara Indonesia menjadi kepala daerah.

"Ini kejadian luar biasa jika benar yang bersangkutan adalah WNA."

• Tawarkan Paket Pernikahan Aman dan Nyaman, Luminor Hotel Jambi: Tak Perlu Mahal Menuju Halal

"Tidak sah seseorang menjadi kepala daerah kecuali WNI," ujar Mardani ketika dihubungi Tribunnews, Rabu (3/2/2021).

Mardani juga menyebut hal ini harus menjadi pelajaran bagi semua pihak, sehingga kejadian serupa tak akan terulang.

"Ini mesti jadi pelajaran bagi semua."

"Sistem kependudukan kita mesti dapat memastikan semua WNI hanya punya satu kewarganegaraan yaitu WNI," ucapnya.

Ketua DPP PKS itu pun menilai kejadian ini merupakan tamparan bagi KPU yang tidak teliti melakukan verifikasi data di awal.

Namun, perlu diberikan apresiasi bagi Bawaslu yang berhasil menemukan masalah ini.

"Tentu apresiasi Bawaslu yang bekerja cermat dan jadi tamparan bagi KPU yang memverifikasi data awal," tuturnya. (Danang Triatmojo)