Breaking News:

Pernyataan PPATK Setelah Blokir Rekening FPI, Atas Dasar Apa Diblokir?

Mantan pengurus Front Pembela Islam (FPI) memprotes pemblokiran rekening ormas yang dibubarkan pemerintah tersebut belum lama ini. Menanggapi hal ter

Editor: Suci Rahayu PK
ist
Front Pembela Islam (FPI) 

TRIBUNJAMBI.COM - Mantan pengurus Front Pembela Islam (FPI) memprotes pemblokiran rekening ormas yang dibubarkan pemerintah tersebut belum lama ini.

Menanggapi hal tersebut Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memberikan klarifikasi mengenai pemblokiran rekening tersebut.

Rekening bank FPI diblokir pemerintah dengan nominal terkini saldo FPI Rp 1 miliar.
Rekening bank FPI diblokir pemerintah dengan nominal terkini saldo FPI Rp 1 miliar. (ist)

Melalui Ketua Kelompok Hubungan Masyarakat PPATK M Natsir Kongah memberi pernyataan tertulis, Selasa (5/12/2021) kepada Tribunnews.com dan mengakui bahwa PPATK telah menghentikan sementara transaksi dan aktivitas rekening FPI dan afiliasinya.

Baca juga: Aldebaran Gendong Elsa di BTS Ikatan Cinta, Benarkah Suami Andin Dijebak

Baca juga: Rahasia Aldebaran terbongkar, Rumah Tangga Hancur?Baca Sinopsis Ikatan Cinta 6 Januari 2021 di Sini

Dalam rilis tersebut, PPATK memiliki kewenangan pemblokiran sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) dan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Tindakan penghentian sementara transaksi dan aktivitas rekening FPI berikut afiliasinya tersebut dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi analisis dan pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain," jelas Natsir dalam rilisnya.

Dijelaskan, penghentian seluruh aktifitas atau kegiatan FPI sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Komunikasi dan Informatika RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI, dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme tentang Larangan Kegiatan, Penggunaan Simbol dan Atribut serta Penghentian Kegiatan FPI merupakan keputusan yang perlu ditindaklanjuti oleh PPATKsesuai dengan kewenangaannya.

Dalam melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan, menurutnya, PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan (Financial Intelligent Unit) memiliki beberapa kewenangan utama, salah satunya adalah kewenangan untuk meminta Penyedia Jasa Keuangan (PJK) menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i UU TPPU.

Baca juga: Skandal GiselTerungkap, Ternyata Segini Biaya yang Dikeluarkan Nobu Demi Temui Gisel di Medan

Tindakan yang dilakukan oleh PPATK dimaksud merupakan tindakan yang diberikan oleh Undang-Undang untuk mencegah adanya upaya pemindahan atau penggunaan dana dari rekening yang diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana.

Saat ini, sesuai dengan tugas, fungsi, dan kewenangan yang diberikan oleh UndangUndang tersebut, PPATK tengah melakukan penelusuran terhadap rekening dan transaksi keuangan.

Untuk efektivitas proses analisis dan pemeriksaan, PPATK juga telah melakukan penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi keuangan dari FPI, termasuk penghentian sementara seluruh aktivitas transaksi individu yang terafiliasi dengan FPI.

Halaman
123
Sumber: Tribunnews
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved