Breaking News:

Berita Nasional

Mantan Ketua MK Sebut FPI Beda Dengan PKI, 'Menyebarkan Konten FPI Tidak Bisa Dipidana'

Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva turut berbicara mengenai pelarangan Front Pembela Islam (FPI).

Editor: Rahimin
Tribunnews.com
Hamdan Zoelva, Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia periode 2013-2015. Mantan Ketua MK Sebut FPI Beda Dengan PKI, 'Menyebarkan Konten FPI Tidak Bisa Dipidana' 

Mantan Ketua MK Sebut FPI Beda Dengan PKI, 'Menyebarkan Konten FPI Tidak Bisa Dipidana'

TRIBUNJAMBI.COM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva turut berbicara mengenai pelarangan Front Pembela Islam (FPI).

Hamdan Zoelva bilang, pelarangan Front Pembela Islam ( FPI) berbeda dengan pelarangan Partai Komunis Indonesia ( PKI).

Partai Komunis Indonesia, kata Hamdan, merupakan partai terlarang yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara.

Baca juga: Jadwal Jokowi Divaksin Tunggu Izin Edar Terbit, Moeldoko: Tinggal Buka, Jebret, Enggak Terlalu Sulit

Baca juga: Masyarakat Jangan Menolak Untuk Divaksin Covid-19, Jika Tidak Didenda Rp 5 Juta 

Baca juga: Pemerintah Blokir Rekening FPI, Isi Saldonya Cukup Lumayan Besar

Sedangkan, jika membaca putusan pemerintah mengenai FPI, Hamdan menilai, organisasi masyarakat FPI secara de jure dibubarkan karena sudah tidak terdaftar.

Dalam keputusan tersebut pemerintah melarang aktivitas yang berkaitan dengan kegiatan dan penggunaan simbol atau atribut FPI.

“Kalau PKI organisasi terlarang dengan ketetapan MPR. Kemudian juga penyebaran ajarannya dilarang dengan ketetapan MPR. Tapi kalau FPI kan tidak ada larangan itu,” kata Hamdan saat dihubungi Kompas.com, Senin (4/1/2021).

FPI dibubarkan
FPI dibubarkan (Tribunnews jeprima)

“FPI kan hanya tidak boleh melakukan kegiatan yang menggunakan simbol dan atribut oleh FPI, jadi bukan organisasi terlarang,” kata Hamdan.

Hamdan menuturkan, dalam Pasal 107 UU Nomor 27 Tahun 1999 tentang Perubahan KUHP yang Berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara, disebutkan bahwa penyebaran dan pengembangan ajaran Komunisme/Marxisme-Lenininsme merupakan perbuatan tindak pidana yang dapat dipidana.

Sedangkan, kata dia, dalam keputusan pemerintah terkait pembubaran FPI tidak ada aturan tersebut.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved