Harga Sepaket Bansos yang Dikorupsi Juliari Batubara Diduga Rp 33 Ribu, Begini Hitungan Menurut MAKI

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Menteri Sosial Juliari Peter Batubara sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) menduga harga per paket bantuan sosial (bansos) Covid-19 yang dikorupsi Menteri Sosial Juliari Peter Batubara, Rp 33.000.

"Kalau berapa kira-kira gambarannya per paket yang dikorup, dugaannya dari hitung-hitunganku adalah Rp 28.000 ditambah Rp 5.000 adalah Rp 33.000," ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman kepada awak media, Kamis (10/12/2020).

Dalam konferensi pers pada Minggu (6/12/2020) dini hari, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut Mensos Juliari diduga meminta jatah Rp 10.000 dari nilai Rp 300.000 per paket bansos.

Baca juga: Sprindik Berkop KPK Bocor, Dugaan Korupsi Menteri BUMN Mencuat, Ketua KPK Buru-buru Bilang Begini

Dugaan itu ia telusuri dari survei harga barang yang beredar di pasaran.

"Jadi anggaran kan Rp 300.000, terus dipotong Rp 15.000 untuk transport, Rp 15.000 untuk tas goody bag."

Baca juga: Foto-foto Menteri Sosial Pakai Rompi Oranye, Resmi Ditahan KPK di Rutan Cabang Pomdam Jaya Guntur

"Jadi seakan-akan pemborong mendapatkan Rp 270.000."

"Kalau berdasarkan barang yang ada di lapangan yang diterima masyarakat senilai Rp 188.000."

"Jadi artinya dugaan yang dikorupsi adalah Rp 82.000," ulas Boyamin.

Baca juga: Amankan Uang Sekitar Rp 14,5 Miliar, Begini Kronologi Penangkapan Kasus Suap Menteri Sosial JPB

Kata Boyamin, dalam program pengadaan bansos tersebut, pemenang tender boleh mengambil keuntungan maksimal hingga 20 persen.

Menurutnya, 20 persen dari Rp 270.000 adalah Rp 54.000.

"Dari selisih tadi, Rp 82.000 dikurangi Rp 54.000. Jadi kira-kira yang dikorup adalah per paket Rp 28.000, itu untuk barang ya."

Baca juga: Amerika Serikat Harus Jegal China Secepat Mungkin, Diminta Kirim Armada Perangnya ke Taiwan

"Dan untuk goody bag juga ada sekitar Rp 5.000 yang dikorup."

"Karena goody bag itu anggap saja harganya Rp 10.000 dari Rp 15.000."

"Jadi Rp 28.000 ditambah Rp 5.000 sekitar Rp 33.000."

Baca juga: Di Tengah Pandemi, Tahun Ini BLK Provinsi Jambi Berhasil Latih 272 Tenaga Kerja Terampil

"Berarti Rp 23.000 tadi bisa saja untuk bancakan, ada yang ke pejabat, ada yang ke pemborong sendiri."

"Jadi pemborong mengambil untungnya lebih dari 20 persen, karena apa?"

"Selain dugaan untuk bancakan antara pemborong dan pejabat senilai Rp 23.000 tadi, karena udah dipotong untuk Mensos Rp 10.000," paparnya.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Merangin Melonjak Drastis, Selama Desember 55 Warga Positif

Menyikapi temuan MAKI, Plt Juru Bicara Penindakan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya akan mendalami informasi itu.

Caranya, lewat pemeriksaan saksi dalam proses penyidikan kasus ini.

"Seluruh data dan informasi terkait pengadaan bansos tersebut tentu akan didalami dan digali dari keterangan para saksi, yang akan dihadirkan dalam proses penyidikan tersebut," kata Ali lewat pesan singkat, Kamis (10/12/2020).

Baca juga: Perlakuan Nathalie Holscher Bikin Putri Delina Nangis, Hingga Berani Larang Kerja Sule Gara-Gara Ini

Juliari P Batubara diduga bersama-sama Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono menerima suap dari Ardian I M dan Harry Sidabuke.

Diduga Juliari P Batubara menerima uang suap dengan total Rp 17 miliar melalui orang kepercayaannya.

Dugaan suap itu diawali adanya pengadaan Bansos penanganan Covid-19 berupa paket sembako di Kementerian Sosial tahun 2020, dengan nilai sekitar Rp 5,9 triliun, dari total 272 kontrak dan dilaksanakan 2 periode.

Baca juga: Unggahan Deddy Corbuzier Setelag Juliari Batubara dan Edhy Prabowo Ditangkap KPK Sampai Sebut Goblok

Juliari P Batubara selaku Menteri Sosial menunjuk Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pelaksanaan proyek tersebut, dengan cara penunjukkan langsung para rekanan.

Diduga disepakati ditetapkan adanya fee dari tiap-tiap paket pekerjaan yang harus disetorkan para rekanan kepada Kementerian Sosial melalui Matheus Joko Santoso.

Untuk fee tiap paket Bansos disepakati oleh Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebesar Rp 10 ribu per paket sembako, dari nilai Rp 300 ribu perpaket bansos.

Baca juga: Siapakah Indra Gunalan? Paling Miskin Tapi Nekat Jadi Calon Kepala Daerah, Sampai Buat Bingung KPK

Selanjutnya, oleh Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono pada Bulan Mei sampai dengan November 2020, dibuatlah kontrak pekerjaan dengan beberapa supplier sebagai rekanan.

Di antaranya Ardian I M, Harry Sidabuke, dan PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang diduga milik Matheus Joko Santoso.

Penunjukkan PT RPI sebagai salah satu rekanan tersebut diduga diketahui Juliari P Batubara dan disetujui oleh Adi Wahyono selaku PPK.

Baca juga: Tersandung Korupsi, Mensos Jokowi Terancam Hukuman Mati, Juliari Batubara Serahkan Diri ke KPK

Pada pelaksanaan paket Bansos sembako periode pertama, diduga diterima fee Rp 12 miliar, yang pembagiannya diberikan secara tunai oleh Matheus Joko Santoso kepada Mensos Juliari P Batubara melalui Adi Wahyono, dengan nilai sekitar Rp 8,2 miliar.

Pemberian uang tersebut, selanjutnya dikelola oleh Eko dan Shelvy N selaku orang kepercayaan Juliari P Batubara untuk digunakan membayar berbagai keperluan pribadi Juliari P Batubara.

Sementara, pada periode kedua pelaksanaan paket Bansos sembako, terkumpul uang fee dari Bulan Oktober 2020 sampai dengan Desember 2020 sekitar Rp 8,8 miliar, yang juga diduga akan digunakan untuk keperluan Juliari P Batubara.

Baca juga: VIDEO Ketua KPK: Mensos Juliari P Batubara Terancam Hukuman Mati

Atas dugaan tersebut, Juliari P Batubara disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono disangkakan melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Baca juga: Nilai Impor Provinsi Jambi Oktober 2020 Turun 53,76 %, Ini Barang-barang Penyebabnya

Sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.

Ardian I M dan Harry Sidabuke yang diduga pemberi suap disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebagaimana telah diubah dengan UU 20/2001 tentang Perubahan Atas UU 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Ilham Rian Pratama)