Penghujung November, DPRD Batanghari Sahkan RAPBD Tahun Anggaran 2021, Ada Defisit Rp 5,6 Miliar

“Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita bersama,” tutupnya.(Tribunjambi.com/Musawira)

--

Bupati Tanjabbar Safrial Walk Out dari Rapat Paripurna, Jafar: 'Ini Luar Biasa, Baru Pertama Kali'

Walk out-nya Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Safrial dalam rapat pembahasan Ranperda APBD anggaran tahun 2021 di DPRD Kabupaten Tanjabbar, Senin (30/11/2020) disebutkan oleh dewan baru pertama kali di DPRD.

Hal ini disebutkan oleh Ahmad Jafar, pimpinan rapat saat diwawancarai oleh sejumlah media setelah melaksanakan rapat.

Ahmad Jafar menyebutkan bahwa selama Ia menjadi anggota DPRD Tanjabbar selama tiga periode, walk outnya Bupati dalam Rapat Paripurna ini baru pertama kali terjadi.

Ia juga menyebutkan tidak mengetahui alasan Safrial walk out dalam rapat paripurna yang sebelumnya sempat diskor dua kali lantaran Safrial belum hadir.

Baca juga: Hadiri Paripurna DPRD Kota Jambi 2020, Walikota Jambi Fasha Bicarakan Kontrak dan PT SMI

Baca juga: Minta Tauke Sesuaikan Tonase, Dua Minggu Dikerjakan Jalan Bahar Selatan Kembali Rusak

Baca juga: Tinggi Debit Air Sungai Batanghari Sudah Mencapai 14 Meter, Waspada Daerah Rawan Banjir di Jambi

"Kami juga tidak mengerti apa yang menjadi masalah pemda, karena dari awal pembahasan apbd ini biasa saja dan normal saja. Kami tidak mengerti sikap bupati hari ini dan kami jujur bingung juga," kata Ahmad Jafar.

Lebih lanjut Ia menyebutkan bahwa mekanisme sebelum pembahasan Ranperda ABPD ini berjalan dengan normal.

Adapun Pemkab Tanjabbar mengajukan RAPBD yang kemudian dilakukan pembahasan dan kata Jafar dilakukan secara normal. 

"Pertama melalui paripurna di hadiri oleh kepala daerah dan jajaran. Sampai berlanjut rapat program APBD di komisi dan ini berjalan normal. Tidak ada sesuatu yang aneh, dan tidak ada yang luar biasa," katanya.

Diakui oleh Jafar bahwa memang ada program-program yang di usulkan oleh Pemkab Tanjabbar yang di lakukan stretching. Namun menurutnya hal-hal semacam itu adalah hal yang lumrah dan sering terjadi.

"Yang kita temui di komisi memang ada beberapa program yang tidak ada pencapaian di dalam target program RPJMD, ini lebih banyak komisi tiga. Ini emang di-stretching dan ini lumrah dan biasa saja," katanya.

Di sisi lain, soal penyampaian Bupati ada perubahan skema pengajuan Pemkab, Jafar menyebutkan bahwa perubahan-perubahan tersebut telah di setujui oleh tim TAPD Kabupaten Tanjabbar. Hal tersebut juga berdasarkan usulan yang telah di bahas secara bersama-sama baik dari Tim TAPD, OPD bersama dengan dewan.

"Kami hanya mengambil hak budgetin di dprd. Jadi itu juga sudah dibicarakan bersama di tim tapd dan opd. Misal menjadi naik jumlah pembiayaan karena usulan OPD dan yang memang harus diakomidir dan kita anggap penting. Dan dalam hal ini tidak ada dinamika yang luar biasa," tuturnya.

"Makanya kami heran, ini kejadian luar biasa dan ini baru pertama kali. Saya baru ketemu bupati walk out saat pembahasan apbd yang ini diajukan oleh dia sendiri. Oleh karena itu saya kira ini suatu problem," pungkasnya.

(tribunjambi/samsul bahri)