Penghujung November, DPRD Batanghari Sahkan RAPBD Tahun Anggaran 2021, Ada Defisit Rp 5,6 Miliar

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - DPRD Kabupaten Batanghari gelar rapat paripurna, Senin (30/11/2020) membahas tentang pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2021, Bertempatan di gedung Aula DPRD.

Pengesahan RAPBD tersebut dipimpin Ketua DPRD Batanghari, Anita Yasmin. Dari pihak eksekutif dihadiri Bupati Batanghari, Syahirsah.

Terlihat hadir pula dalam paripurna tersebut, Wakil Ketua DPRD Batanghari, Forkopimda serta pimpinan OPD lingkup Kabupaten Batanghari dan Ketua Organisasi Dharma Wanita serta tamu undangan lainya.

Ketua DPRD Kabupaten Batanghari, Anita Yasmin dalam pidato pembukaan rapat paripurna. Dirinya menyampaikan rapat paripurna ini juga melakukan penandatanganan berita acara nota kesepakatan antara pemerintah daerah dan DPRD Kabupaten Batanghari.

Kemudian, dia mengatakan sebelum penyampaian keputusan DPRD dan penandatanganan berita acara nota kesepakatan antara pemerintah daerah dengan DPRD Kabupaten Batanghari.

Baca juga: Rick’s Kitchen by Odua Weston Jambi Hadirkan Promo Terbarunya, Dessert Festive

Baca juga: Hari Ini Senin (30/11/2020), Pasien Covid-19 Provinsi Jambi Bertambah 30 Orang

Baca juga: Angsuran Daihatsu Sigra Hanya Rp2 Jutaan per Bulan, Tak Kalah Garang saat ke Luar Kota

Terlebih dahulu akan disampaikan laporan hasil kerja badan anggaran DPRD Batanghari terhadap hasil pembahasan RAPBD tahun anggaran 2021.

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Batanghari, Edison menyampaikan Laporan hasil kerja anggaran terhadap pembahasan RAPBD Tahun anggaran 2021 dengan mengacu kepada undang-undang nomor 9 tahun 2020 tentang APBN Tahun Anggaran 2021.

“Hasil pembahasan Rancangan APBD Kabupaten Batanghari yang disepakati dengan beberapa perubahan yang ditetapkan oleh Badan Anggaran,” kata Edison dalam penyampaiannya.

“Pendapatan Daerah direncanakan sebesar Rp 1.334 triliun, setelah dilakukan kajian pembahasan berkurang sebesar Rp 20.385 miliar, sehingga pendapatan daerah setelah pembahasan menjadi Rp 1. 314 triliun,” katanya lagi.

Jika dilihat dari uraian yang disampaikan sebelumnya, kondisi RAPBD Kabupaten Batanghari tahun anggaran 2021 mengalami defisit sebesar Rp 5.590 miliar.

Sementara itu, pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan setelah pembahasan tidak mengalami perubahan, yaitu tetap sebesar Rp 18.150 Miliar.

Pengeluaran pembiayaan setelah pembahasan mengalami perubahan yaitu, Rp 12.200 Miliar.

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Batanghari menyetujui terhadap Rancangan peraturan daerah tentang RAPBD tahun Anggaran 2021 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah.

Namun harus mengacu kepada RKPD tahun anggaran 2021 dan poin kedua program, kegiatan dan sub kegiatan harus dilaksanakan secara efektif, efesien serta berdasarkan skala prioritas.

Sementara itu, Bupati Batanghari menyampaikan pihaknya sangat bersyukur pembahsan RAPBD Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2021 dapat dilaksanakan sesuai dengan alokasi waktu yang ditetapkan bersama.

“Mudah-mudahan menjadi amal ibadah kita bersama,” tutupnya.(Tribunjambi.com/Musawira)

--

Bupati Tanjabbar Safrial Walk Out dari Rapat Paripurna, Jafar: 'Ini Luar Biasa, Baru Pertama Kali'

Walk out-nya Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Safrial dalam rapat pembahasan Ranperda APBD anggaran tahun 2021 di DPRD Kabupaten Tanjabbar, Senin (30/11/2020) disebutkan oleh dewan baru pertama kali di DPRD.

Hal ini disebutkan oleh Ahmad Jafar, pimpinan rapat saat diwawancarai oleh sejumlah media setelah melaksanakan rapat.

Ahmad Jafar menyebutkan bahwa selama Ia menjadi anggota DPRD Tanjabbar selama tiga periode, walk outnya Bupati dalam Rapat Paripurna ini baru pertama kali terjadi.

Ia juga menyebutkan tidak mengetahui alasan Safrial walk out dalam rapat paripurna yang sebelumnya sempat diskor dua kali lantaran Safrial belum hadir.

Baca juga: Hadiri Paripurna DPRD Kota Jambi 2020, Walikota Jambi Fasha Bicarakan Kontrak dan PT SMI

Baca juga: Minta Tauke Sesuaikan Tonase, Dua Minggu Dikerjakan Jalan Bahar Selatan Kembali Rusak

Baca juga: Tinggi Debit Air Sungai Batanghari Sudah Mencapai 14 Meter, Waspada Daerah Rawan Banjir di Jambi

"Kami juga tidak mengerti apa yang menjadi masalah pemda, karena dari awal pembahasan apbd ini biasa saja dan normal saja. Kami tidak mengerti sikap bupati hari ini dan kami jujur bingung juga," kata Ahmad Jafar.

Lebih lanjut Ia menyebutkan bahwa mekanisme sebelum pembahasan Ranperda ABPD ini berjalan dengan normal.

Adapun Pemkab Tanjabbar mengajukan RAPBD yang kemudian dilakukan pembahasan dan kata Jafar dilakukan secara normal. 

"Pertama melalui paripurna di hadiri oleh kepala daerah dan jajaran. Sampai berlanjut rapat program APBD di komisi dan ini berjalan normal. Tidak ada sesuatu yang aneh, dan tidak ada yang luar biasa," katanya.

Diakui oleh Jafar bahwa memang ada program-program yang di usulkan oleh Pemkab Tanjabbar yang di lakukan stretching. Namun menurutnya hal-hal semacam itu adalah hal yang lumrah dan sering terjadi.

"Yang kita temui di komisi memang ada beberapa program yang tidak ada pencapaian di dalam target program RPJMD, ini lebih banyak komisi tiga. Ini emang di-stretching dan ini lumrah dan biasa saja," katanya.

Di sisi lain, soal penyampaian Bupati ada perubahan skema pengajuan Pemkab, Jafar menyebutkan bahwa perubahan-perubahan tersebut telah di setujui oleh tim TAPD Kabupaten Tanjabbar. Hal tersebut juga berdasarkan usulan yang telah di bahas secara bersama-sama baik dari Tim TAPD, OPD bersama dengan dewan.

"Kami hanya mengambil hak budgetin di dprd. Jadi itu juga sudah dibicarakan bersama di tim tapd dan opd. Misal menjadi naik jumlah pembiayaan karena usulan OPD dan yang memang harus diakomidir dan kita anggap penting. Dan dalam hal ini tidak ada dinamika yang luar biasa," tuturnya.

"Makanya kami heran, ini kejadian luar biasa dan ini baru pertama kali. Saya baru ketemu bupati walk out saat pembahasan apbd yang ini diajukan oleh dia sendiri. Oleh karena itu saya kira ini suatu problem," pungkasnya.

(tribunjambi/samsul bahri)