Buruh Minta Dukun Terhebat Santet Anggota DPR RI Karena Sering Buat UU Ghaib

TRIBUNJAMBI.COM, GAMBIR - Aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja terus berlanjut.

Massa aksi unjuk rasa buruh meminta seluruh dukun kondang di Indonesia turun tangan.

Mereka meminta para dukun untuk mengguna-guna anggota DPR RI yang selalu berkerja dengan ghaib.

Hal itu diungkapkan salah satu orator massa buruh yang tergabung dalam SRMI (Serikat Rakyat Miskin Indonesia).

Selain mahasiswa, massa buruh juga berunjuk rasa menolak UU Omnibus Law di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (16/10/2020) siang.

Baca juga: Bukan Yang Kaya dan Ganteng, Begini Kriteria Cowok Idaman Anya Geraldine: Tak Perlu Cakep-cakep Amat

Baca juga: Demo Tolak UU Cipta Kerja, Buruh Minta Bantuan Dukun Hebat untuk Guna-guna Anggota DPR

Baca juga: Pria Beristri di Ponorogo Setubuhi Gadis di Bawah Umur Berkali-kali, Korban Sampai Melahirkan

Mahasiswa BEM SI berunjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat arah Istana Negara. Sedangkan massa buruh SRMI unjuk rasa di Jalan Medan Merdeka Barat arah Thamrin.

Dalam orasinya, seorang orator dari buruh menyinggung terkait Draft UU Omnibus Law yang masih ghaib hingga saat ini.

Menurutnya draft UU Omnibus Law seperti hantu lantaran tidak ada satupun rakyat yang boleh mengetahuinya.

Maka dari itu, pihak buruh meminta seluruh dukun di Indonesia turun tangan.

Baca juga: Kontribusi Pemda Jambi dalam Pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan Nasional

"Ayo semua dukun hebat-hebat di Indonesia turun tangan. Dukun Banten, dukun Gunung Kidul turun tangan cari itu draft UU Omnibus Law yang ghaib," ujar pria tersebut di atas mobil komando.

Pria itu juga meminta para dukun mengguna-guna anggota DPR RI yang kerap berkerja dengan ghaib.

Misalnya saja saat berkerja merumuskan UU Omnibus Law yang tidak diketahui rakyat.

"Jadi kerahkan itu semua nenek grandong, kuntilanak, kuntilbapak untuk anggota DPR RI yang kerap berkerja ghaib," jelasnya.

Baca juga: DPT Tanjabtim Ditetapkan Hari Ini, Total 163.172 Mata Pilih di Tanjung Jabung Timur 2020

Diberitakan sebelumnya Sebanyak 650 personil gabungan dikerahkan di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat. Mereka dikerahkan untuk mengawal aksi unjuk rasa yang diikuti sekira 50 lebih mahasiswa.

Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Heru Novianto mengatakan bahwa pihaknya apresiasi aksi unjuk rasa yang digelar mahasiswa dari BEM SI.

"Prinsipnya kami polisi akan kawal karena mereka sudah menyurat akan ada aksi dan kami terima," ujar Heru ditemui di tengah aksi Jumat (16/10/2020).

Heru mengatakan bahwa pihak polisi tidak dapat membawa para massa aksi mendekat ke Istana Negara.

Maka aksi hanya diizinkan gelar aksi di Jalan Medan Merdeka Barat depan Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat.

Baca juga: Pleno Penetapan DPT Merangin Alot, Bawaslu Merangin Protes KPU Hingga Dua Hari Ini

Di kawasan itu, sebanyak 450 polisi disiagakan. Sementara TNI yang disiagakan berjumlah 200.

Sehingga total yang mengkawal sekira 650 personil gabungan TNI dan Polri.

Pihak polisi juga sudah menyisir adanya potensi anarko-anarko yang menumpang di aksi unjuk rasa.

Stasiun dan tempat berkumpul lainnya sudah disisir untuk mencegah adanya penumpang gelap dalam aksi unjuk rasa.

"Namun tidak ada yang diamankan. Mudah-mudahan demonstrasi ini clear agar kami juga lebih nyaman mengawalnya," jelas Heru.

Baca juga: Tips Memilih Rental Mobil & Memilih Armada, Jangan Sampai Dapat Mobil Cape Hati-hati Ada Calo

Selain itu, Heru memastikan aksi unjuk rasa hanya boleh dilakukan sampai pukul 18.00 WIB.

Diketahui sebelumnya mahasiswa dari BEM SI berencana gelar unjuk rasa Jumat (16/10/2020).

Aksi unjuk rasa sebagai bentuk penolakan UU Omnibus Law yang baru saja disahkan oleh pemerintah dan DPR RI. 

Baca juga: Hari Kedua IHSG Melemah, Investor Asing Catat Penjualan Bersih Rp 493 Miliar

Ancaman blacklist SKCK tidak efektif

Ancaman terhadap pelajar yang turut dalam aksi unjuk rasa menolak Undang-undang Cipta Kerja yang namanya akan di-blacklist dalam Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) menuai pro dan kontra di masyarakat.

Ancaman tersebut sebelumnya muncul dari Wakapolres Metro Tangerang Kota AKBP Yudhistira menyikapi banyaknya pelajar yang diamankan dalam aksi unjuk rasa.

Sejumlah pihak menilai, ancaman tersebut tidak seharusnya dilontarkan meskipun dilakukan untuk membina pelaja.

Adapula yang menarik statemen tersebut ke dalam ranah politik, dengan mengaitkan sejumlah kebijakan yang memperbolehkan narapidana menjadi anggota dewan hingga pejabat publik.

Sementara itu, Wakil Kepala Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Antonius Agus Rahmanto mengaku kurang sependapat dengan blacklist SKCK kepada pelajar peserta demonstrasi.

Agus menyebut, hal tersebut bukanlah cara tepat untuk membina pelajar.

"Saya kita SKCK diblacklist itu tidak menyelesaikan masalah. Intinya hanya pembinaan terhadap adk-adek pelajar ini," ungkapnya di Mapolrestro Jakarta Selatan, Jumat (16/10/2020)

Agus menyebut, sepanjang demo Omnibus Law, pihaknya mengamankan sebanyak 288 siswa, baik dari tingkat SMA maupun SMP.

"Mereka berasal dari 28 sekolah di Jakarta Selatan. Tapi yang kami amankan tidak semuanya dari Jaksel juga," ungkapnya.

Agus menyebut, mayoritas pelajar yang diamankan tidak tahu konteks yang akan mereka suarakan dalam aksi unjuk rasa.

"Sebenarnya pada tahu kalau ini nggak boleh, tapi karena lagi ramai, mereka jadi ikut-ikutan. Mereka tahunya lepar-lempar saja. Mereka juga sebagian kurang paham apa yang sedang didemokan oleh mahasiswa dan buruh," ujarnya.

Agus memastikan, tidak ada tindakan represif yang dilakukan petugas kepada para pelajar yang diamankan.

"Mereka hanya kami data lalu lakukan pembinaan, kita nasehatin. Adek-adek yang diamankan ini belum ada pidana. Kita kan mencegah. Kecuali dia ketangkap tangan melakukan perusakan, itu bisa jadi pelaku nantinya," imbuhnya.

"Kita ke depan kerjasama lebih ditingkatkan dengan pihak Dinas Pendidikan dan diteruskan ke sekolah sampai orangtua untuk absen pagi, siang sore, agar keberadaan pelajar terpantau ketika ada demonstrasi," imbuhnya.

Sementara itu, Kasudin Pendidikan Jakarta Selatan, Joko Sugiarto menyebut, pihaknya turut mencegah pelajar di Jakarta agar tidak ikut-ikutan melakukan aksi unjuk rasa.

"Sejauh ini kami selalu komunikasi dengan sekolah, baik negeri maupun swasta. Intinya, siswa tetap mengikuti belajar dari rumah. Absennya tiga kali, pagi, siang dan sore. Kemudian, ada juga tugas tambahan yang dilakukan di atas jam satu siang. 

Joko memastikan, sejauh ini Dinas Pendidikan tidak melakukan sanksi kepada para pelajar yag telah dibina oleh kepolisian.

"Tidak ada sanksi, termasuk cabut KJP itu tidak ada," tandasnya. (Desy Selviany)