Usai Aksi Unjuk Rasa Rusuh, Selasa Malam Sejumlah Jalan di Jakarta Pusat Mulai Kondusif

TRIBUNJAMBI.COM, GAMBIR - Usai aksi demonstrasi sejumlah ruas jalan di Jakarta mulai kondusif.

Sejumlah ruas jalan di Jakarta Pusat sudah mulai kondusif dari aksi kerusuhan Selasa (13/10/2020). Polisi tinggal menunggu pembukaan MCB yang menutup sejumlah ruas jalan.

Kasat Lantas Wilayah Jakarta Pusat Kompol Lilik Sumardi memastikan bahwa jalan di Jakarta Pusat sudah kondusif.

Misalnya saja di bundaran Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat sampai Jalan MH Thamrin mulai dibuka pukul 17.00 WIB.

Massa memang sempat memenuhi Tugu Tani, namun massa tersebut merupakan massa cair.

"Jadi itu massa cair, sehingga mereka sudah lewat semua," jelas Lilik.

Selain itu kawasan Kramat, Senen, Jakarta Pusat juga sudah mulai dilintasi pukul 19.00 WIB.

Memang sempat terjadi aksi bakar ban di Kramat, Senen. Namun hal itu sudah selesai.

Baca juga: Bertemu Gubernur, IDI Provinsi Jambi Minta Pemprov Jambi Siapkan Dokter Patologi Analisa Hasil Swab

"Jadi ini kami tinggal tunggu crane untuk angka MCB," jelas Lilik.

Diketahui sebelumnya aksi unjuk rasa di Gambir, Jakarta Pusat diambil alih oleh anarko.

Walhasil, saat massa unjuk rasa legal bubar, aksi tersebut diwarnai kerusuhan.

Polisi pun menembakan gas air mata kepada massa agar membubarkan diri.

Sebagian pembuat rusuh bahkan ditangkap oleh aparat polisi. 

Baca juga: ILC TV One Tak Tayang Ditengah Gaduhnya Pengesahan UU Cipta Kerja, Fadli Zon Singgung Kebebasan Pers

Penyusup ditangkap

Sebanyak 500 perusuh yang menyusup di aksi unjuk rasa ditangkap polisi. Mereka merupakan anarko yang berstatus mahasiswa dan pelajar.

Hal itu diungkapkan oleh Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana di tengah pengamanan kerusuhan di Patung Arjuna Wiwaha, Gambir, Jakarta Pusat.

Nana mengatakan, pihak aparat melalukan pembubaran dan penangkapan saat massa anarko mulai mengambil alih unjuk rasa.

Baca juga: Pimpinan DPR Jamin Tidak Ada Pasal Selundupan di Dalam UU Cipta Kerja, Jika Ada Silahkan Uji ke MA

Mereka melempari aparat dengan batu di saat massa aksi legal mulai membubarkan diri.

"Anak-anak anarko inilah yang bermain. Kemungkinan ada sekira 600 anarko yang berupaya provokasi," ujar Nana di Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/10/2020).

Nana mengatakan bahwa pihaknya sudah menahan 500 dari 600 perusuh. Penangkapan bukan hanya dilakukan di Gambir namun di wilayah Jakarta lainnya.

Mayoritas dari mereka yang merusuh adalah pelajar.

Baca juga: Kelompok Masyarakat Pijoan Ingin Fachrori-Syafril Jadi Pemenang 9 Desember, Calon Pertama Berkunjung

Nana menjamin para perusuh itu dipukul mundur keluar dari lingkungan Istana Negara, Perkantoran, dan sentra-sentra ekonomi.

Polisi dan TNI juga memastikan sudah menjaga fasilitas publik.

Hal itu agar pembakaran fasilitas umum seperti Kamis (8/10/2020) tidak terulang lagi.

"Saat ini fasilitas umum aman berkat sinergi TNI dan Polisi," tandasnya.

Baca juga: Kenapa ILC TV One Tidak Tayang? Karni Ilyas Mendadak Minta Maaf Beri Kabar Itu: Kami Tiadakan

20 orang bawa ketapel

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus mengatakan ada 20 orang yang diamankan dan diperiksa terkait seorang pemuda yang kedapatan membawa ketapel di dalam tasnya, dan hendak bergabung dengan massa aksi demonstrasi menolak UU Ciptaker di Istana Negara, Selasa (13/10/2020).

Ke 20 orang itu katanya mengenakan atribut salah satu ormas Islam dan diduga akan membuat onar.

"Mereka berangkat dari Pandeglang, Banten dan ketangkap di Sawah Besar, lalu dibawa ke Monas serta sempat diinterograsi langsung oleh Kapolda dan Pangdam Jaya," kata Yusri, Selasa (13/10/2020).

Baca juga: Kelompok Masyarakat Pijoan Ingin Fachrori-Syafril Jadi Pemenang 9 Desember, Calon Pertama Berkunjung

Mereka katanya berencana menuju Istana Negara.

Namun di kawasan Sawah besar, Jakarta Pusat, personel TNI-Polri menghalau serta memeriksa ke-20 orang tersebut.

"Dan didapati barang berbahaya selanjutnya ke-20 orang dibawa ke area Monas untuk dilakukan pemeriksaan secara lanjut, baik tujuan, serta koordinator dan penggerak mereka, “ katanya.

Yusri mengatakan pihaknya masih mendalami dan memeriksa identitas serta status para pemuda tersebut.

Baca juga: Kenapa ILC TV One Tidak Tayang? Karni Ilyas Mendadak Minta Maaf Beri Kabar Itu: Kami Tiadakan

"Identitas dan statusnya masih di dalami. Intinya yang bersangkutan menggunakan pakaian untuk demo, tapi di dalam tasnya kami dapati ada ketapel. Ini kan berarti niatnya sudah berbeda dan mau rusuh. Karenanya kami amankan dan masih didalami lagi," kata Yusri, Selasa.

Menurut Yusri, pihaknya bersama TNI masih menyisir dan melakukan razia kepada kelompok-kelompok yang diduga akan melakukan rusuh di sejumlah titik kedatangan para pemuda di wilayah di Jakarta.

"Ada beberapa yang sudah kami amankan dan masih di data semuanya. Mereka ini kita amankan karena diduga mempunyai niat berbeda dalam aksi demokrasi kali ini," kata Yusri.

Baca juga: Baru Pulang Tiba-tiba Lihat Istri Lagi Tanpa Busana dengan Pria Lain, Tiba-tiba Pelaku Bacok Korban

Hal itu kata Yusri dilakukan pihaknya sebagai langkah preventif agar tidak terjadi kerusuhan dalam aksi demonstrasi kali ini.

"Kami juga mengimbau dan meminta massa aksi mampu memprotect kelompoknya agar tidak disusupi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang akan memprovokasi mereka untuk berbuat anarkis," kata Yusri.

Sementara itu, Kapolda Metro Jaya, Irjen Nana Sudjana mengatakan pihaknya menyiagakan hingga 13 ribu personel gabungan TNI Polri untuk mengamankan jalannya aksi demonstrasi menolak Undang-undang Cipta Kerja (Ciptaker) yang dilakukan sejumlah elemen masyarakat serta mahasiswa, Selasa (13/10/2020).

"Untuk kekuatan kami mengamankan aksi demo oleh Aliansi Nasional Anti Komunis atau Anak NKRI serta sejumlah kelompok mahasiswa, kami siapkan 12 ribu sampai 13 ribu personel gabungan dari TNI dan Polri," kata Nana, Selasa (13/10/2020).

Baca juga: Kenapa ILC TV One Tidak Tayang? Karni Ilyas Mendadak Minta Maaf Beri Kabar Itu: Kami Tiadakan

Personel gabungan ini kata Nana selain mengamankan lokasi sekitar aksi di Istana Negara serta di Gedung DPR, juga mengamankan sejumlah perkantoran dan sentra-sentra ekonomi.

"Agar tidak ada perusakan di sejumlah perkantoran dan sentra ekonomi, sehingga kami jaga dan kami amankan juga. Selain mengamankan di sekitar Istana dam Gedung DPR," kata Nana.

Karenanya Nana memastikan dan menjamin akan menindak tegas pihak-pihak yang berupaya melakukan provokasi agar terjadi kerusuhan dalam aksi demonstrasi.

"Diharapkan tidak terjadi lagi provokasi dari kelompok-kelompok anarkis yang hendak berbuat rusuh," kata Nana.

Sebelumnya Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana memastikan bahwa informasi di media sosial mengenai adanya rencana aksi menolak UU Omnibus Law oleh ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA212 dan puluhan ormas lainnya, di Istana Negara, Selasa (13/10/2020) besok, hingga Presiden Jokowi lengser adalah hoaks atau berita bohong.

Baca juga: Seorang Wanita Nikahi Kakek Usia 106 Tahun, Sang Istri Beberkan Keperkasaan Suami saat Diranjang

"Untuk info demo sampai Jokowi lengser, itu adalah hoaks. Dan kami sedang memburu pembuat dan penyebarnya," kata Nana di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/10/2020).

Menurut Nana, terkait rencana aksi demo tolak Omnibus Law yang dimotori Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA212 dan FPI, ada dua versi yang tersebar di media sosial.

"Dari dua versi itu kami sudah lakukan pendalaman. Dan satu versi yang menyebut demo sampai Jokowo lengser, adalah hoaks," kata Nana.

Yang benar katanya demo oleh ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA212 dan puluhan ormas lainnya, dalam gabungan aliansi yang menamakan diri sebagai Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak NKRI).

"Jadi demo atas nama Aliansi ini atau Anak NKRI yang benar. Demo akan dipusatkan di Istana Negara mulai pukul 13.00," katanya.

Nana memastikan bahwa pihaknya siap mengamankan aksi demonstrasi itu.

Baca juga: Seorang Wanita Nikahi Kakek Usia 106 Tahun, Sang Istri Beberkan Keperkasaan Suami saat Diranjang

"Kami bersama TNI sudah siap mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi itu besok di sekitar Istana Negara," kata Nana usai konpers di Mapolda Metro Jaya, Senin (12/10/2020).

Menurut Nana pihaknya sudah menerima pemberitahuan akan rencana aksi itu oleh pihak yang akan berdemonstrasi. "Dalam pemberitahuan mereka, jumlah massa aksi besok sekitar 1000 orang. Namun kami tidak mengeluarkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan atau STTP atas rencana aksi mereka besok," kata Nana.

Meski begitu kata Nana, Polri dan TNI siap mengamankan aksi tersebut dengan menyiapkan dan menyiagakan personelnya.

"Jumlah personel yang akan kami turunkan besok, sangat dinamis, tergantung jumlah massa mereka. Artinya berapapun personel yang dibutuhkan, kami sudah siap," kata Nana.

Seperti diketahui aksi penolakan terhadap disahkannya Undang-undang Cipta Kerja diperkirakan masih berlanjut, Selasa (13/10/2020) besok.

Baca juga: Wow, Ketika Nikita Mirzani dan Dinar Candy Foto Telanjang Dada, Disitu Netizen Langsung Menyerbu

Gabungan aliansi, yang mayoritas berbasis agama, memastikan diri akan turun ke jalan untuk memprotes Undang-undang Cipta Kerja.

Aksi unjuk rasa akan dimotori oleh Ormas Front Pembela Islam, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) Ulama, PA212 dan puluhan ormas lainnya.

Dalam poster resmi yang dibagikan di akun HRS Center, aksi akan dilakukan serempak di seluruh Indonesia pada 13 oktober mendatang.

Gabungan aliansi ini menamakan diri sebagai Aliansi Nasional Anti Komunis (Anak NKRI). Di Jakarta, aksi akan dipusatkan di Istana Negara mulai pukul 13.00.

Sebelumnya, FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center menggelar jumpa pers bersama tentang penolakan terhadao UU Cipta Kerja.

"Mengamati perkembangan politik, hukum, yang semakin menjauh dari cita-cita nasional sebagaimana yang tercantum dalam mukadimah UUD 1945," ujar Slamet Maarif mewakili aliansi, dalam video yang dilihat Warta Kota.

"Kebijakan penyelengaraan negara telah mendegradasi prinsip kedaulatan rakyat dan paham negara kesejahteraan dengan mengutamakan kepentingan oligarki kapitalis," imbuhnya

"Rezim lebih mengutamakan kepentingan geo-politik RRC dengan tetap mendatangkan tenaga asing yang berpaham komunis, tetap menggelar pilkada di tengah ancaman Covid-19 demi politik dinasti.

Di sisi lain, tindakan penyalagunakan kekuasaan, pesekusi, intimidasi dan kriminalisasi masih terus berlangsung," imbuhnya.
Seiring dengan itu, sebutnya, pemerintah mengajukan RUU Omnibus Law Cipta Kerja yang kini disahkan menjadi undang-undang.
"Kesemuanya itu menunjukkan penyelenggaraan negara di bawah kepemimpinan yang dzalim, yang menghancurkan sendi-sendi kehidupan yang berdasarkan Pancasila.

Baca juga: Disnakertrans Jambi Terima 91 Laporan Kasus Pekerja vs Perusahaan di Jambi, Ada Pegawai RS Swasta

Rakyat telah dikorbankan, masa depan keutuhan dan kedaulatan negara terancam dengan kebijakan yang hanya menguntungkan segelintir orang," jelasnya.
Sementara itu, dalam siaran persnya, aliansi menyatakan mendukung aksi buruh, mahasiswa dan pelajar dalam memperjuangkan penolakan terhadap Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law) maupun aksi-aksi dalam segala bentuknya baik berupa mogok maupun hak untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul menyuarakan kepentingan rakyat.

Kemudian, aliansi menasehati dan meminta pemerintah beserta seluruh lembaga dan aparat negara untuk menghentikan kezdaliman terhadap rakyat sendiri.

Mereka juga menyerukan untuk segera membebaskan tanpa syarat seluruh demonstran yang ditangkap dan menghentikan penyiksaan terhadap para demonstran yang masih dalam tahanan.

Selain itu, FPI, GNPF Ulama, PA 212 dan HRS Center juga mengajak semua elemen bangsa untuk bangkit berjuang dan menghentikan kezdaliman dengan segala daya upaya yang dimiliki.

“Mendesak segera dikeluarkan Perppu untuk membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja dan Menuntut Partai Partai pendukung pengesahan Undang-Undang Cipta Kerja untuk segera membubarkan diri karena telah menjadi kepanjangan tangan kepentingan Cukong Aseng dan Asing daripada menjadi penyalur aspirasi rakyat," katanya (*)