Fahri Hamzah Sebut Semua Parpol Sejatinya Setuju UU Cipta Kerja, Hanya Beda Pendapat di Akhir

TRIBUNJAMBI.COM,  JAKARTA - Menurut Fahri Hamzah, Undang-undang Omnibus Law adalah UU yang unik, termasuk dalam penamaannya dalam Bahasa Indonesia disebut sebagai UU Cipta Kerja.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah meminta pemerintah mengambil pelajaran besar dari aksi penolakan Undang-undang Cipta Kerja di berbagai daerah.

"Saya kira ada pelajaran besar yang harus dipetik hari-hari ini, karena maksud baik kadang dikotori oleh adanya maksud-maksudnya yang tidak baik."

"Maksud baik akhirnya bercampur dengan maksud yang tidak baik, sehingga menjadi keruh dan akhirnya rakyat menolak," kata Fahri Hamzah lewat keterangan tertulis, Jumat (9/10/2020).

• Reaksi Tak Terduga Celine Evangelista Kala Sang Suami Stefan William Mesra Lagi Sama Natasha Wilona

• Tarif Pelanggan PLN Jadi Penahan, Inflasi Oktober 2020 di Provinsi Jambi Diprediksi Tetap Terkendali

• Sinopsis Chandragupta Maurya Episode 24, Chandragupta Berhasil Membunuh Singa

UU Cipta Kerja, kata Fahri Hamzah, mengatur semua kegiatan perekonomian dan lapangan pekerjaan.

"Siapa yang tidak mau lapangan kerja tercipta, siapa yang tidak mau bekerja, siapa yang tidak mau punya penghasilan, ngasih makan keluarga dan anak-anak?"

"Siapa sih yang tidak mau? Semuanya ingin kerja. Lalu, kenapa undang-undang yang maksudnya baik ditolak semua orang?" Tanya Fahri Hamzah.

Fahri Hamzah menilai, banyaknya aksi penolakan terhadap pengesahan UU Cipta Kerja, karena pemerintah sejak awal menutup-nutupi isi yang tercantum dalam UU Omnibus Law tersebut, dan tidak mengomunikasikan kepada publik hingga disahkan DPR.

"Kalau pemeritah menyatakan ini semua baik, maka sejak awal akan dikomunikasikan."

"Orang harus diberi tahu hal-hal yang tercantum dalam UU ini, dan pasti semua akan menerima," papar mantan Wakil Ketua DPR itu.

"Karena sekali lagi tidak ada orang yang tidak mau kerja."

"Tidak ada orang yang tidak ingin kehidupannya menjadi baik dengan bekerja dan terlibat dalam kegiatan perekonomian," sambung Fahri.

• Pengakuan Terlarang Ajun Perwira Soal Adegan Jennifer Ipel di Ranjang, Akui Nyerah Ladeni Sang Istri

Ia melihat, sejak awal pemerintah tidak terbuka soal UU Omnibus Law Cipta Kerja, sehingga publik mengesankan UU ini tidak berpihak kepada rakyat.

Tetapi, lanjutnya, berpihak kepada pengusaha, kelompok dan golongan tertentu saja yang ingin mengusai perekonomian Indonesia.

"Kalau kata almarhum WS Rendra, maksud baik saudara untuk siapa?"