Breaking News:

Pilkada Serentak 2020

KPU Larang Cakada Gelar Konser Musik Saat Kampanye, Jika Melanggar Ini Sanksi Yang Diberikan

Konser musik saat kampanye sekarang sudah tidak boleh lagi. Apalagi digelar saat kampanye Pilkada 2020.

Editor: Rahimin
.(SERAMBI/M ANSHAR)
Ilustrasi Pemilu 

TRIBUNJAMBI.COM - Konser musik saat kampanye sekarang sudah tidak boleh lagi. Apalagi digelar saat kampanye Pilkada 2020.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) melarang digelarnya konser musik sebagai salah satu kegiatan kampanye Pilkada Serentak 2020.

Larangan tersebut tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 13 Tahun 2020 tentang Pilkada Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non-alam Covid-19.

PKPU ini merupakan perubahan kedua atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020, yang resmi diundangkan pada 23 September 2020.

Berdasar salinan dokumen PKPU 13/2020, larangan mengenai konser musik sebagai kegiatan kampanye diatur dalam Pasal 88C Ayat (1) huruf b.

Klinik Aborsi di Jakarta Sudah Gugurkan Puluhan Ribu Janin, Raup Uang Rp 10 Miliar, Berikut Faktanya

Ancam Viralkan Foto Korban, Buruh Lepas di Sragen Ini Berhasil Cabuli 3 Wanita Bawah Umur di Kuburan

Jaksa Pinangki Diduga Minta Suaminya Tukar Dollar AS Dari Djoko Tjandra, Ditransfer ke Rekening Ini

Selain konser musik, kegiatan kebudayaan lain seperti pentas seni dan panen raya juga dilarang oleh KPU.

"Ketentuan Pasal 88C PKPU Nomor 13 Tahun 2020: (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik, Pasangan Calon, Tim Kampanye, dan/atau pihak lain dilarang melaksanakan kegiatan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf g dalam bentuk: b. kegiatan kebudayaan berupa pentas seni, panen raya, dan/atau konser musik," kata Plh Ketua KPU Ilham Saputra mengutip bunyi PKPU 13/2020 yang disampaikan melalui pesan singkat, Kamis (24/9/2020).

Jika partai politik, pasangan calon kepala daerah atau tim kampanye melanggar ketentuan tersebut, maka akan dijatuhi sanksi sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 88C Ayat (2) PKPU 13/2020.

Pilkada serentak 2020.
Pilkada serentak 2020. (Tribunjambi/Hendro)

Sanksi bisa berupa peringatan tertulis oleh Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota pada saat terjadinya pelanggaran.

Namun, apabila peringatan tertulis tak diindahkan, Bawaslu provinsi atau Bawaslu kabupaten/kota berhak melakukan penghentian dan pembubaran kegiatan kampanye di tempat terjadinya pelanggaran.

Ancam Viralkan Foto Korban, Buruh Lepas di Sragen Ini Berhasil Cabuli 3 Wanita Bawah Umur di Kuburan

Jaksa Pinangki Diduga Minta Suaminya Tukar Dollar AS Dari Djoko Tjandra, Ditransfer ke Rekening Ini

Penambahan 4.465 Kasus Baru Positif Covid-19, Provinsi Jambi Bertambah Lagi 9 Orang Yang Terpapar

Halaman
1234
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved