Program Menteri Nadiem "Digoyang" Sejumlah Organisasi Mundur dari POP, dan Wanti-wanti Cak Imin

TRIBUNJAMBI.COM - Kementerian Pendidikan mempunyai Program Organisasi Penggerak ( POP). 

Namun, sejumlah organisasi masyarakat dan organisasi pendidikan menyatakan mundur dari POP tersebut.

Organisasi yang mundur, yakni Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Lembaga Pendidikan Ma’arif Nahdlatul Ulama (LP Ma’arif NU) dan Persatuan Guru Republik Indonesia ( PGRI).

Alasan mereka mundur adalah proses seleksi POP yang dinilai tak sejalan dengan semangat perjuangan pendidikan.

Alasan lain, ketiga organisasi sepakat bahwa anggaran program ini bisa dialokasikan untuk keperluan yang lebih mendesak di bidang pendidikan.

• Agar Tidur Nyenyak, Sapi Milik Jokowi Seberat 1,2 Ton Ini Diberi Karpet Hitam Seharga Rp 2 Juta

• Kenalan Lewat MiChat, Kisah Cinta Cewek di Ngawi Ini Berujung Motornya Dilarikan Kekasih

• Presiden Bahas Politik Praktis Dengan Wakil Wali Kota Solo di Istana, Pengamat: Kurang Etis

Pernyataan Muhammadiyah, NU dan PGRI

Majelis Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah menyatakan mundur dari partisipasi aktif dalam POP.

Ketua Majelis Dikdasmen PP Muhammadiyah Kasiyarno mengatakan ada sejumlah pertimbangan mengapa Muhammadiyah dari POP.

"Setelah kami ikuti proses seleksi dalam Program Organisasi Penggerak (POP) Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) Kemendikbud RI dan mempertimbangkan beberapa hal, maka dengan ini kami menyatakan mundur dari keikutsertaan program tersebut," tegas Kasiyarno dalam keterangan tertulisnya yang diterima Kompas.tv, Selasa (21/7/2020).

Meski begitu, Muhammadiyah tetap berkomitmen membantu pemerintah dalam meningkatkan pendidikan dengan berbagai pelatihan, kompetensi kepala sekolah dan guru melalui program-program yang dilaksanakan Muhammadiyah sekalipun tanpa keikutsertaan dalam POP.

Sementara itu, Ketua LP Maarif NU Arifin Junaidi mempermasalahkan proses seleksi yang dinilai kurang jelas.

Alasan lain mundurnya NU, karena saat ini Lembaga Pendidikan Maarif NU sedang fokus menangani pelatihan kepala sekolah dan kepala madrasah di 15 persen dari total sekolah/madrasah atau sekitar 21.000 sekolah/madrasah.

• Lowongan Kerja Bank BCA, Bank BNI dan Bak Mandiri Terbaru, Ada Linknya dan Batas Pengiriman Lamaran

• Hasil Survei: Tren Keterpilihan Kepala Daerah Milenial Meningkat, Ada Juga Unsur Dinasti Politik

• Sepasang Kekasih Asyik Berhubungan Intim di Hotel Jadi Tontonan Gratis, Warga Risih Lapor Polisi

Mereka yang ikut pelatihan harus melatih guru-guru di satuan pendidikannya dan kepala sekolah serta kepala madrasah lain di lingkungan sekitarnya. Sementara POP harus selesai akhir tahun ini.

"Meski kami tidak ikut POP, kami tetap melaksanakan program penggerak secara mandiri," terangnya seperti dikutip dari NU Online.

PGRI juga memutuskan untuk tidak bergabung dalam POP Kemendikbud.