Breaking News:

Program Menteri Nadiem "Digoyang" Sejumlah Organisasi Mundur dari POP, dan Wanti-wanti Cak Imin

Kementerian Pendidikan mempunyai Program Organisasi Penggerak. Namun, sejumlah organisasi masyarakat dan organisasi pendidikan menyatakan mundur

DOK. KEMENDIKBUD
Mendikbud Nadiem Makarim saat mendampingi Wapres Maruf Amin meninjau Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (08/07/2020). 

Cak Imin menambahkan, soal POP sendiri yang mendapatkan dukungan dari APBN perlu dievaluasi.

Ia mengatakan, subsidi dari APBN seharusnya diberikan ke mereka yang layak dibantu karena lemah secara finansial.

"Saya dikabari, dari semula APBN untuk pendampingan penggerak organisasi pendidikan yang sifatnya subsidi itu, akhirnya dievaluasi-evaluasi. Yang kuat tidak usah dibantu APBN, bantulah yang lemah melalui APBN. Bukan yang kuat yang dibantu APBN," ujar dia.

Panduan Puasa Sunnah Sebelum Idul Adha 1441 H, Bacaan Niat Puasa Tarwiyah dan Puasa Arafah

Hasil Liga Italia - Juventus vs Sampdoria 2-0, Cristiano Ronaldo Bawa I Bianconeri Kunci Scudetto

Panik Ketahuan Curi Sepeda Ontel, Seorang Pencuri di Solo Justru Tinggalkan Motor di Lokasi

Cak Imin mengatakan, sejak awal ia mendukung Nadiem menjadi Mendikbud karena mantan bos Gojek tersebut dinilai mempunyai langkah-langkah yang baik untuk kemajuan Indonesia.

Meski demikian, Cak Imin kembali menekankan agar Nadiem tak melupakan peran NU dan Muhammadiyah dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

"Tapi dukungan penuh tanpa garansi kepada Pak Nadiem. Tetapi jangan pernah tidak melibatkan NU dan Muhammadiyah. Karena sebelum republik ini lahir, NU dan Muhammadiyah telah berkiprah banyak mencerdaskan kehidupan bangsa," ujar dia.

Perhatian KPK

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pamolago mengatakan, pihaknya akan memantau POP Kemendikbud.

logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK (KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMAN)

"Tentu saja ada pemantauan KPK terhadap program-program semacam ini karena salah satu tugas dan fungsi KPK yang diamanatkan dalam Pasal 6 huruf c UU 19 Tahun 2019 adalah tugas monitoring," kata Nawawi sebagaimana dikutip Antara, Jumat (24/7/2020).

KPK, lanjut Nawawi, dapat mendalami program itu melalui kajian sebagaimana yang telah dilakukan terhadap program-program lain.

"KPK akan mendalami program dimaksud, bisa dalam bentuk kajian sebagaimana yang dilakukan terhadap program-program lain seperti BPJS, (kartu) prakerja dan lain-lain," lanjut dia.

Sepasang Pria Wanita Telanjang Tewas di Mobil Innova yang Diangkut KMP Nusa Putra, Tanpa Busana

Klasemen Liga Inggris Terbaru dan Daftar Tim yang Lolos Liga Champions 2020-2021

Panik Ketahuan Curi Sepeda Ontel, Seorang Pencuri di Solo Justru Tinggalkan Motor di Lokasi

Selain itu, KPK sekaligus mengapresiasi langkah yang dilakukan sejumlah organisasi kemasyarakatan mundur dari program tersebut.

"Saya juga sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan beberapa organisasi kemasyarakatan yang mengambil sikap mundur dari keikutsertaan pada program dimaksud dengan didasari bahwa program dimaksud masih menyimpan potensi yang tidak jelas," ujar Nawawi.

Menurut dia, langkah tersebut dapat dimaknai sebagai sikap hati-hati dan wujud dari nilai pencegahan yang tumbuh dalam organisasi tersebut.

DPR akan panggil Nadiem

Sementara itu, Komisi X DPR RI berupaya memanggil Mendikbud Nadiem Makarim meskipun saat ini masih masa reses.

Ketua Komisi X DPR Syaiful Huda mengatakan, pihaknya hendak meminta penjelasan Nadiem terkait kebijakan POP Kemendikbud yang belakangan ini menuai polemik.

Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009).
Suasana gedung DPR RI, Jakarta, Jumat (22/5/2009). (KOMPAS/PRIYOMBODO)

"Kami sedang mengupayakan untuk berkomunikasi yang sifatnya darurat kepada pimpinan (DPR) supaya ini (pertemuan dengan Nadiem) tetap bisa dilaksanakan ya," ujar Huda saat dihubungi Kompas.com, Jumat (24/7/2020).

Huda mengatakan, sejauh ini, pimpinan DPR sepakat untuk tidak melaksanakan rapat apapun selama masa reses.

Namun, meskipun pertemuan dengan Nadiem Makarim memerlukan rapat konsultasi yang setara dengan rapat pengganti Badan Musyawarah (Bamus) demi mengganti tata tertib, hal itu akan dilakukan komisinya.

Politikus PKB itu mengatakan, pertemuan dengan Nadiem Makarim penting untuk menyelesaikan persoalan pada kebijakan POP.

Pihaknya tak ingin persoalan tersebut belarut-larut dan menimbulkan suasana gaduh di publik.

Hasil Liga Inggris - Newcastle vs Liverpool Berakhir 1-3, Pembuktian The Reds di Premier League

Prakiraan Cuaca Hari Ini Senin 27 Juli 2020, Jambi Berawan, Banda Aceh Hujan Petir,Cek Kota Lain!

Ramalan Zodiak Hari Ini Senin 27 Juli 2020, Virgo Serba Membingungkan, Scorpio Energi jadi Motivasi

"Kami berharap, pascaketemu dengan kami, beberapa persoalan yang diprotes oleh publik menyangkut rekrutmen dan kriteria POP ini bisa ada jalan keluar ya," ujar Huda.

"Kami berharap Kemendikbud, kalau ikut istilah dulu itu, kau yang memulai, kau yang mengakhiri. Kira-kira begitu," lanjut dia.

Nadiem Makarim Bersuara

Setelah 'digoyang' sana-sini, Mendikbud Nadiem Makarim akhirnya buka suara terhadap polemik POP itu.

Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan evaluasi lanjutan untuk menyempurnakan POP.

Nadiem Makarim
Nadiem Makarim (Kolase TribunJabar.id (Kompas.com))

Menurut Nadiem, proses evaluasi lanjutan akan melibatkan pakar pendidikan dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan lembaga negara.

"Penyempurnaan dan evaluasi lanjutan dilakukan setelah pemerintah menerima masukan dari berbagai pihak terkait program ini," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Jumat (24/7/2020) malam.

"Saya berterima kasih atas berbagai masukan yang ada. Kita semua sepakat bahwa POP merupakan gerakan bersama masyarakat untuk memajukan pendidikan nasional," lanjut dia.

Nadiem melanjutkan, Kemendikbud juga akan meningkatkan peran organisasi-organisasi yang selama ini telah andil dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan Indonesia.

Petaka Lupa Tutup Gorden, Pasangan sedang Berhubungan Intim di Hotel jadi Tontonan Warga

Hasil Liga Inggris - Arsenal Susah Payah Menang 3-2, Waltford Masuk Jurang Degradasi Premier League

Bercinta dengan Siswa, Guru SMA Harus Terima Pil Pahit, Ditangkap Polisi dan Dipecat dari Pekerjaan

Dia menuturkan, dibutuhkan waktu tiga hinggga empat pekan untuk melakukan evaluasi terhadap POP Kemendikbud.

Menurut Nadiem, evaluasi dilakukan secara internal dan eksternal.

"Harapan kami proses evaluasi ini bisa dilakukan dalam rentang waktu tiga sampai empat minggu. kita akan melakukan proses evaluasi yang intensif baik internal maupun melibatkan organisasi masyarakat dan lembaga independen," kata Nadiem.

Dia mengungkapkan, ada tiga parameter dalam evaluasi itu. Pertama, proses yang telah dilakukan Kemendikbud dalam menjalankan POP. Kemendikbud akan melakukan audit internal dan eksternal terkait proses POP itu.

Kedua, setiap organisasi harus diverifikasi klagi untuk memastikan bahwa kredibilitas dan integritas, masing-masing organisasi itu terjamin.

"Kita akan lebih berhati-hati lagi untuk melakukan pendalaman dalam memastikan setiap organisasi yang lolos itu adalah menjunjung tinggi aspek integritas dan kredibitlitas," kata Nadiem.

Ketiga, evaluasi masing-masing organisasi penggerak. Utamanya apakah program yang mereka rencanakan tetap bisa dilakukan selama pandemi Covid-19.

"Jadi kesiapan organisasi untuk melakukan berbagai macam aktivitas pelatihan dan lain-lain di masa pandemi itu harus kami dalami. Jadi itu kira-kira parameter evaluasi yang akan kami lakukan," lanjut dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Program Nadiem 'Digoyang': Dari Wanti-wanti Cak Imin Hingga Evaluasi", 

Editor: Rahimin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved