Breaking News:

Program Menteri Nadiem "Digoyang" Sejumlah Organisasi Mundur dari POP, dan Wanti-wanti Cak Imin

Kementerian Pendidikan mempunyai Program Organisasi Penggerak. Namun, sejumlah organisasi masyarakat dan organisasi pendidikan menyatakan mundur

DOK. KEMENDIKBUD
Mendikbud Nadiem Makarim saat mendampingi Wapres Maruf Amin meninjau Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 4, Kota Sukabumi, Jawa Barat, Rabu (08/07/2020). 

Sementara itu, Ketua LP Maarif NU Arifin Junaidi mempermasalahkan proses seleksi yang dinilai kurang jelas.

Alasan lain mundurnya NU, karena saat ini Lembaga Pendidikan Maarif NU sedang fokus menangani pelatihan kepala sekolah dan kepala madrasah di 15 persen dari total sekolah/madrasah atau sekitar 21.000 sekolah/madrasah.

Lowongan Kerja Bank BCA, Bank BNI dan Bak Mandiri Terbaru, Ada Linknya dan Batas Pengiriman Lamaran

Hasil Survei: Tren Keterpilihan Kepala Daerah Milenial Meningkat, Ada Juga Unsur Dinasti Politik

Sepasang Kekasih Asyik Berhubungan Intim di Hotel Jadi Tontonan Gratis, Warga Risih Lapor Polisi

Mereka yang ikut pelatihan harus melatih guru-guru di satuan pendidikannya dan kepala sekolah serta kepala madrasah lain di lingkungan sekitarnya. Sementara POP harus selesai akhir tahun ini.

"Meski kami tidak ikut POP, kami tetap melaksanakan program penggerak secara mandiri," terangnya seperti dikutip dari NU Online.

PGRI juga memutuskan untuk tidak bergabung dalam POP Kemendikbud.

ILUSTRASI Guru mengajar
ILUSTRASI Guru mengajar (ist)

Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi mengatakan, ada sejumlah pertimbangan PGRI mundur sebagai peserta Organisasi Penggerak Kemendikbud meski telah menjadi organisasi penggerak terpilih.

"Menyerap aspirasi dari anggota dan pengurus dari daerah, Pengurus Besar PGRI melalui Rapat Koordinasi bersama Pengurus PGRI Provinsi Seluruh Indonesia, Perangkat Kelengkapan Organisasi, Badan Penyelenggara Pendidikan dan Satuan Pendidikan PGRI yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020 memutuskan untuk tidak bergabung dalam Program Organisasi Penggerak Kemendikbud," papar Ketua Umum Pengurus Besar PGRI Unifah Rosyidi dalam keterangan tertulis, Jumat (24/7/2020).

Salah satu pertimbangan PGRI untuk mundur ialah PGRI memandang bahwa dana yang telah dialokasikan untuk POP akan sangat bermanfaat apabila digunakan untuk membantu siswa, guru/honorer, penyediaan infrastruktur di daerah khususnya di daerah 3 T, dalam menunjang pembelajaran jarak jauh (PJJ) di masa pandemi.

Mahasiswi Ini Curhat Hamil Anak Kembar Usai Ditinggal Pacarnya, Kini Ingin Besarkan Sendiri Anaknya

Jauh dari Istri, Pria di Gowa Ini Ngaku Tiduri Anjing Demi Salurkan Hasrat Seksual Usai Nonton Video

Kronologi Nenek 78 Tahun Digugat Tiga Anak dan Cucu karena Gila Harta Warisan: Serakah Semua!

Selain itu, PGRI memandang perlunya kehati-hatian dalam penggunaan anggaran POP yang harus dipertanggungjawabkan secara baik dan benar berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah.

"Mengingat waktu pelaksanaan yang sangat singkat, kami berpendapat bahwa program tersebut tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, serta menghindari berbagai akibat yang tidak diinginkan di kemudian hari," papar dia.

Halaman
1234
Editor: Rahimin
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved