Jambi Masih Terancam Karhutla, Pemerintah Corong Utama Pencegahan

"Sejauh ini kita terbatas soal itu, SDM, peralatan, logistik, hingga pendanaan. Di situlah pentingnya peran pemerintah, bagaimana mengantisipasi ini sejak awal," ujar dia.

• 129 Hektare Lahan di Jambi Terbakar, Dua Kabupaten Tingkatkan Status Siaga Darurat Karhutla

• Labor Uji Swab di Jambi Segera Beroperasi, Bisa Uji 80 Sampel Per Hari

• TNI AL Palembang Tingkatkan Pengawasa Jalur Rawan Penyeludupan di Jambi

Wilayah yang rawan kebakaran, terang Rudiansyah, kebanyakan memiliki tata kelola yang buruk, terutama di lahan gambut. Belum lagi jika terdapat pabrik di sekitar lahan gambut tersebut.

Sementara itu, untuk masyarakat di lapangan, mereka mesti beradaptasi atau berupaya memitigasi karhutla, melalui model tradisional yang diterapkan sejak lama.

"Problem besarnya, upaya pemulihan itu tidak maksimal. Jika intensitas hujan tidak ada, el nino (dengan kondisi pengendalian yang tidak tepat), maka ada potensi kejadian 2015 atau 2019 bisa terulang," dia mewanti-wanti.
Namun begitu, KKI Warsi telah melakukan pendampingan intensif untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan, utamanya dikawasan gambut.

"Kita tahu, gambut sangat rawan mengalami kebakaran dan jika sudah terbakar akan sulit untuk dikendalikan. Upaya untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan dilakukan dengan melibatkan masyarakat langsung mengelola hutan," kata Rudi Syaf.

Di beberapa desa di sekitar hutan lindung gambut Kabupaten Tanjung Jabung Timur, misalnya, Warsi mendampingi masyarakat melalui skema perhutanan sosial. Dalam pendampingan ini, KKI Warsi membangun proses penyadaran dan upaya-upaya konkret dalam konteks mitigasi kebakaran lahan gambut. Penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA), kelompok masyarakat yang dilatih untuk garda terdepan pencagahan dan pengendalian kebakaran di masing-masing desa dalam membangun penyadaran dan pengendalian kebakaran lahan gambut juga terus dilakukan.

Kata Rudi, Warsi mendukung kelompok ini dengan peningkatan kapasitas personel yang memadai, baik dalam konteks kemampuan teknis maupun kapasitas peralatan. "Kami juga berharap agar MPA bisa didukung secara memadai melalui dukungan dana desa, karena regulasi prioritas penggunaan dana desa sangat terbuka digunakan untuk pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan," tandasnya.

Catatan Karhutla 2019

Mengulas kebakaran hutan tahun 2019, berdasarkan rilis Walhi Jambi, hingga Oktober 2019, kebakaran hutan dan lahan di Jambi terjadi disekitar 165.186,58 hektare. Sekitar 114.000 hektare yang terbakar adalah gambut.
Karhutla tahun lalu melumpuhkan sektor perekonomian. Selain itu, sekolah-sekolah di Provinsi Jambi juga terpaksa diliburkan. Lebih lanjut, sekitar 63.000 orang terserang infeksi saluran pernapasan akut (ISPA).

KKI Warsi justru mencatat dampak lebih banyak. Akhir 2019, KKI Warsi mencatat tutupan hutan di Jambi tersisa 900.713 hektare, berkurang 20.000 hektare dibanding 2017.

Selain itu, sepanjang 2019, terdeteksi 30.947 titik panas. Seluas 157.137 hektare hutan dan lahan di Jambi terbakar, menyebabkan kerugian lingkungan hingga mencapai Rp12 triliun.

Kerugian akibat dampak karhutla itu didominasi lahan gambut seluas 101.418 hektare, lebih parah dibanding tahun 2015 lalu seluas 90.363 hektare.

• Mitigasi Karhutla Sejak Dini, Danrem 042/Gapu: Kita Sudah Berkoordinasi

• VIDEO Amerika-China Memanas, AS Kerahkan Kekuatan Tempur Angkatan Laut di Asia Pasifik

Selain berpotensi terjadi di lahan gambut, kebakaran hutan dan lahan juga berpotensi terjadi di lahan mineral. Rudiansyah mengatakan, lahan gambut di Provinsi Jambi terdapat di tiga kabupaten.

"Dari tipologi secara wilayah, Jambi ini yang rentan terkait karhutla ada di tiga kabupaten, yaitu Muarojambi, Tanjabbar, dan Tanjabtim, itu untuk wilayah gambut," katanya.

Namun, dia tidak menutup kemungkinan karhutla juga terjadi di kawasan tanah mineral, seperti di Kabupaten Tebo. Sedangkan untuk kabupaten lain, menurutnya relatif. Potensi tetap ada, meski kemungkinan tidak separah di beberapa kabupaten di atas.(Tribunjambi.com/ Mareza Sutan A J)