Breaking News:

Dituntut 1,6 Tahun Penjara, Mantan Kades Tanjung Pauh Minta Dibebaskan dari Tuntutan JPU

Yakni pada pasal 11 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001...

Tribunjambi/dedi nurdin
Tim jaksa kejari Muaro Jambi tengah menyimak proses pemerikaan terdakwa terhadap Sumartono, mantan kades Tanjung Pauh, kecamatan Mestong di Pengadilan Tipikor Jambi Senin (11/5/2020). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sumartono, mantan Kades Tanjung Pauh, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muarojambi yang kini tengah menjalani proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jambi meminta agar majelis hakim membebaskan dirinya dari tuntutan jaksa penuntut Kejari Muarojambi.

Permohonan ini disampaikan pada persidangan dengan agenda pledoi yang berlangsung di ruang sidang tipikor, Pengadilan Tipikor Jambi pada Rabu (10/6/2020).

Persidangan yang digelar secara daring tanpa menghadirkan terdakwa itu dipimpin oleh Erika Sari Emsah Ginting selaku ketua majelis hakim.

Bunuh Suami dan Lakukan Hubungan Intim dengan Sang Eksekutor, Zuraida Dituntut Hukuman Seumur Hidup

Lembaga Swasta CRC Bantah Melakukan Pemerasan Terhadap Pasien

Tugas Baru Untuk Kepala Daerah dari Jokowi, Jika Terjadi Covid-19 Gelombang Kedua saat New Normal

Permohonan agar dibebaskan ini disampaikan sumartono lewat penasehat hukumnya Fatma Dewi SH.

Dalam nota pembelaan yang di bacakan Fatma Dewi SH itu, ia beralasan bahwa terdakwa Sumartono tidak terbukti menerima hadiah atau janji sebagaimana dalam dakwaan lebih subsider penuntut umum Kejari Muaro Jambi.

Yakni pada pasal 11 UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

"Meminta hakim membebaskan terdakwa dari dakwaan lebih subsidair," kata Fatma membacakan nota pledoinya.

Pihaknya juga meminta agar majelis hakim memulihkan nama baik Sumartono yang saat ini berstatus sebagai terdakwa dalam kasus dugaan korupsi penerbitan surat sporadik.

Diperaidangan sebelumnya terdakwa dituntut oleh jaksa Kejari Muarojambi dengan pidana penjara selama satu tahun dan enam bulan serta denda sebesar Rp 50 juta.

Sebagai mana dakwaan pasal 11 Undang-undang Tipikor. Dimana terdakwa disuga menerima hadiah atau janji dari penjualan tanah yang semestinya masuk ke kas desa senilai Rp 52 juta.

Penulis: Dedy Nurdin
Editor: Rian Aidilfi Afriandi
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved