Menunggu Effendi Hatta, Zainal Abidin dan Muhammadiyah, Sidang Vonis Asiang Molor hingga Sore

Sejak pagi Jeo Fandy Yoesman alias Asiang menunggu di ruang tunggu tahanan untuk mendengarkan vonis perkara yang menyeretnya.

Menunggu Effendi Hatta, Zainal Abidin dan Muhammadiyah, Sidang Vonis Asiang Molor hingga Sore
Tribunjambi/Jaka HB
Sejak pagi Jeo Fandy Yoesman alias Asiang menunggu di ruang tunggu tahanan untuk mendengarkan vonis perkaranya. 

Menunggu Effendi Hatta, Zainal Abidin dan Muhammadiyah, Sidang Vonis Asiang Molor hingga Sore

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Sejak pagi Jeo Fandy Yoesman alias Asiang menunggu di ruang tunggu tahanan untuk mendengarkan vonis perkara yang menyeretnya. Namun dia harus antre hingga sore.

Asiang harus menunggu selesainya sidang Effendi Hatta, Zainal Abidin dan Muhammadiyah dahulu. Setelahnya sekira lukul 16.30 WIB pembacaan putusan Asiang baru dibacakan selama kurang lebih satu jam.

Hakim membacakan kronologi persidangan Asiang. Mulai dari perencanaan dan kondisi yang pernah disebut Arfan, Erwan Malik dan zumi Zola. Selain itu juga unsur-unsur permintaan DPRD Provinsi Jambi.

Sebelumnya diketahui Jeo Fandy Yoesman alias Asiang dituntut penjara 2 tahun 6 bulan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari KPK, Selasa (26/11) lalu.

Asiang Divonis 2,5 Tahun, Ini Perannya Dalam Kasus Suap Ketok Palu

KPU Umumkan Syarat Dukungan Calon Perorangan di Pilkada Batanghari 2020

Satu Tersangka Karhutla Dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Muarojambi

Abdul Salam dan Cek Man Saling Tuding Soal Uang Suap Ketok Palu

Selain itu juga dikenai denda 250 juta dan jika tidak dibayarkan akan diganti penjara 4 bulan.

Asiang diketahui sebelumnya turut serta memberikan uang 5 miliar untuk Arfan mantan plt kepala dinas PUPR dan kemudian didistribusikan untuk anggota DPRD Provinsi Jambi sebagai suap RAPBD Provinsi Jambi 2018.

Perbuatan Asiang bersama-sama dengan Arfan, Erwan Malik, Saipudin dan Zumi zola memberikan atau menjanjikan sesuatu berupa uang 5 miliar pada anggota DPRD Provinsi Jambi periode 2014-2019 sebanyak 5 miliar rupiah. Hal ini diatur dan diancam pidana pasal 5 ayat (1) huruf a UU Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sebagaimana sudah diubah dengan UU RI nomor 20 tahun 2001 perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.(Jaka HB)

Penulis: Jaka Hendra Baittri
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved