Jambi Masuk Jalur Transit Kejahatan Perdagangan Orang di Indonesia

Jambi Masuk Jalur Transit Kejahatan Perdagangan Orang di Indonesia

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Provinsi Jambi masuk dalam peta jalur perlintasan Human Trafficking di dalam maupun luar negeri. Ini seperti disampaikan Budhy Prabowo, kabid TPPO Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) saat menjadi pembicara dengan tema stop human trafficking di Swiss Belhotel, Kamis (28/11/2019).

Budhi mengatakan, dari sejumlah kasus yang terjadi dan hasil pemetaan yang dilakukan pihak kementrian, Jambi menjadi salah satu daerah transit.

"Jambi daerah transit, tapi tidak menutup kemungkinan karena daerah Jambi ini kota jasa, bisa juga menjadi daerah tujuan," katanya.

• Dinas Kesehatan Catat Penderita HIV/AIDS di Sarolangun Meningkat

• Oknum Wartawan di Jambi Nyambi Jadi Bandar Narkoba, Polisi Temukan Barang Ini Saat Penangkapan

• Satu Orang Meninggal Disengat Tawon, Petani Kerinci Ketakutan Tak Berani ke Kebun

• Daftar Harga Sembako di Tanjab Timur Hari Ini, Cabai Merah Rp 24 Ribu Bawang Breber Rp 30 Ribu

Hal ini pun harus diantisipasi sejak dini bagaimana supaya Jambi terbebas dari masalah human trafficking. Oleh karena itu Budhi mengatakan diperlukan kepekaan semua elemen pemerintahan di Jambi termasuk warga terhadap masalah tindak pidana perdagangan orang (TPPO) ini.

Budhi mengungkapkan di Jambi ada beberapa daerah yang bahkan menjadi daerah sumber untuk dieksploitasi sebagai pekerja di luar negeri. Seperti Kerinci dan Sungai Penuh dalam beberapa kasus juga terungkap korban human trafficking dimana korban berasal dari Jambi.

Namun dalam skala luas, ada beberapa daerah sumber yang banyak menjadi korban Human Trafficking atau TPPO. Misalnya NTT yang masuk dalam peta sumber daerah eksploitasi modus tenaga kerja.

Menurut Budhi salah satu faktornya karena alam NTT keras dan disana sulit untuk dapat hidup sejahtera sehingga sebagian masyarakat harus bermigrasi keluar negeri untuk memperbaiki perekonomian dan kehidupan keluarganya. Hal ini yang kemudian dimanfastkan para calo.

Berbeda dengan NTB, alamnya lebih subur tapi disana ada mainset ketika sudah ke Arab Saudi gengsi sebagai warga naik sehingga banyak yang berusaha bagaimana bisa bekerja tanah Arab. Sehingga bisa umroh atau haji ini mempengaruhi dan dimanfaatkan oleh para calo untuk merekrut korban.

"Beda lagi dengan beberapa daerah di pulau Jawa yang justru kebanyakan menjadi korban TPPO eksploitasi seksual, termasuk di daerah Singkawang juga demikian hanya saja modusnya perkawinan pesanan. Korban di paksa menikah dengan orang dari beberapa negara di Asia lainnya," katanya.

Kasus TPPO di Indonesia kata Budhi cukup tinggi dalam beberapa tahun terakhir, "ada beberapa data berbeda. Saya tidak menyebut jumlahnya berapa tetapi data kepolisian ada banyak bahkan mendekati ribuan. Tetapi tidak jelas karena data masih bersifat global dan tidak terinci," katanya.

• Korban Teriak Saat Digerayangi, Jangte Panik Sampai Lupa Pakai Celana, Lari Lewat Jendela

• Polisi Temukan Ini Saat Seorang Bandar Narkoba di Tebo Digerebek

• Kronologi Penangkapan MT, Diduga Jadi Bandar Narkoba di Tebo

Lemahnya pendataan korban TPPO di Indonesia dikarenakan masih tercampunya kasus TPPO dengan masalah pekerja di luar negeri. Iya mencontohkan ketika seseorang bekerja di luar negeri kemudian tidak dibayar itu bisa menjadi TPPO ada yang merekrut dan ada yang menipu.

"Tapi ketika semua dokumennya lengkap, keberangkatanya resmi kemudian tidak dibayar itu sebetulnya tidak masuk TPPO, Tapi masalah ketenagakerjaan. Di situ kita kadang sulit mendata jumlah karena ada data yang tumpang tindih dengan kejahatan lain," ujarnya.

Budhi menyebut data TPPO ini seperti fenomena gunung es, dimana kasus yang tidak terungkap lebih banyak dari pada yang dilaporkan. Ini dikarenakan sering orang menganggap TPPO bukan kejahatan. Malah di beberapa daerah sumber dianggap pahlawan karena memberikan pekerjaan pada korban. Meskipun sifatnya eksploitasi karena ada orang yang menikmatinya misal uangnya dikirim kepada keluarga.

Oleh karna itu, yang harus dilakukan membangun kepekaan terhadap masyarakat. Tentang kejahatan TPPO ini. Ketika anggota keluarga atau tetangga dibujuk dengan tawaran pekerjaan dan iming-iming gaji besar sementara dari level pendidikan dan keterampilan calon korban masih rendah hal ini harus curiga.