Sekda Bungo Bantah Rotasi Jabatan Jajaran Pemkab Bungo Politis

Sekda Bungo, Ridwan Is membantah isu adanya unsur politik dalam rotasi jabatan di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo.

Sekda Bungo Bantah Rotasi Jabatan Jajaran Pemkab Bungo Politis
Tribunjambi/Mareza
Sekda Bungo, Ridwan Is membantah isu adanya unsur politik dalam rotasi jabatan di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo. 

Sekda Bungo Bantah Rotasi Jabatan di Jajaran Pemkab Bungo Politis

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BUNGO - Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo, Ridwan Is membantah isu adanya unsur politik dalam rotasi jabatan di jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bungo. Dia mengatakan, rotasi jabatan di jajaran Pemkab Bungo bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan penting yang kosong.

"Maksudnya (rotasi jabatan) ini, untuk mengisi jabatan-jabatan yang kosong," katanya.

Selain itu, rotasi jabatan itu juga ditujukan untuk penyegaran, mengingat beberapa pejabat sudah cukup lama menduduki jabatan yang sama.

Ridwan juga menampik adanya campur tangan ASN dalam politik, terutama pada Pilkada tahun depan. Menurutnya, jabatan yang diemban ASN dan Bupati merupakan dua hal yang berbeda.

"Kalau yang dirombak ini, ASN ini, jabatannya kan struktural. Kalau jabatan bupati, itu jabatan politis. Itu dua hal yang berbeda," terangnya.

7 Orang Penderita AIDS di Kerinci Jalani Pengobatan Gratis

Lahan Pertanian di Kota Jambi Menyempit Tergusur Perumahan, Ini yang Dilakukan Pemkot Jambi

Ketika Bajir Rob di Kuala Tungkal Jadi Hiburan Anak-anak Nelayan

Perlu diketahui, Kabupaten Bungo akan melangsungkan pemilihan kepala daerah pada 2020 mendatang.
Terkait hal itu, Sekda juga sudah mengingatkan ASN untuk tidak terlibat dalam politik praktis.

Dia juga menekankan, pejabat-pejabat di Kabupaten Bungo juga sudah diberi pemahaman terkit aturan-aturan yang berlaku.

"ASN tidak boleh ikut terlibat politik praktis. Pejabat-pejabat ini kan sudah lama, sudah pernah ikut dalam pemilihan. Jadi, insyaallah, tahu koridor-koridornya. Tidak terlibat politik praktis," terangnya.

Sekda mengatakan, keterlibatan ASN dalam politik praktis dapat merugikan dua pihak, yaitu ASN itu sendiri atau calon kepala daerah yang bersangkutan.

Halaman
12
Penulis: Mareza
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved