Pro-Kontra Ahok Jadi Pejabat BUMN, Berikut Ini Pernyataan Mahfud MD hingga Peneliti LIPI
Rencana Menteri BUMN Erick Tohir menarik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk duduk sebaai petingggi BUMN menuai pro=kontra
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/basuki-tjahaja-purnama-alias-ahok-btp.jpg){kind=small}
lihat foto
TRIBUNJAMBI.COM - Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dikabarkan bakal jadi pejabat BUMN masih ramai pro-kontra.
Rencana Menteri BUMN Erick Tohir menarik mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) untuk duduk sebaai petingggi BUMN menuai pro kontra.
Ada yang setuju, namun ada pula yang menolak.
Berikut tanggapan sejumlah tokoh atas rencana bergabungnya Ahok ke BUMN dirangkum Tribunnews.com, Sabtu (16/11/2019):
• Ini Masalah yang Diprediksi Terjadi Setelah Ahok Masuk BUMN, Rizal Ramli Beber Soal Ini!
• Ahok BTP Gencar Diisukan Jadi Bos BUMN, Sandiaga Uno Teman Anies Baswedan Komentar, Begini Katanya
• Gadis Jambi Princess Megonondo Bawa Sambal Nenek di ajang Miss World 2020
Menkopolhukam Mahfud MD menyebutkan jika pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama sebagai petinggi di BUMN tidak seharusnya menjadi polemik.
Seperti diketahui, kabar bergabungnya Ahok ke BUMN menimbulkan pro dan kontra di berbagai kalangan.
Namun, menurut Mahfud MD hal tersebut seharusnya tidak menjadi polemik karena penunjukkan Ahok tidak bertentangan dengan undang-undang.
Mahfud MD menilai pengangkatan Ahok tidak berbenturan dengan hukum tata negara maupun undang-undang Aparatur Sipil Negara (ASN) karena BUMN adalah perusahaan yang menganut hukum perdata dan tunduk pada undang-undang Perseroan Terbatas (PT).
"BUMN itu bukan badan hukum publik, dia badan hukum perdata. Badan hukum perdata itu tunduk kepada undang-undang PT, tunduk ke situ bukan undang-undang ASN, bukan apa," terang Mahfud MD dalam tayangan yang diunggah YouTube KompasTV, Sabtu (16/11/2019).
Lebih lanjut Mahfud MD menjelaskan seorang mantan napi tidak boleh menjadi pejabat publik jika ditunjuk langsung sebagai pejabat publik.
Namun, jika berdasarkan dengan pemilihan, mantan napi boleh menjadi pejabat publik.
"Nah ini ni harus jelas nih, seorang mantan napi dilarang menjadi penjabat publik, pejabat publik itu adalah pejabat negara yang ada dua, satu yang berdasar pemilihan, yang kedua berdasar penunjukan dalam jabatan publik," jelas Mahfud MD
"Yang berdasar pemilihan itu, seorang napi boleh menjadi pejabat publik kalau dipilih tapi kalau penunjukkan itu tidak boleh," tambah Mahfud MD.
Sedangkan, menurut Mahfud MD, penunjukkan Ahok tidak dalam kapasitas jabatan publik melainkan sebagai komisaris yang bersifat kontrak.
"Oleh sebab itu nanti coba tanyakan ke Pak Erick ini kan pemerintah menunjuk tidak dalam jabatan publik, komisaris di kontrak," imbuhnya.
