Pro-Kontra Ahok Jadi Pejabat BUMN, Berikut Ini Pernyataan Mahfud MD hingga Peneliti LIPI

"Mantan napi memang tidak boleh jadi pejabat publik, tetapi kalau menjadi pejabat tidak publik, seperti badan usaha, itu terserah AD/ART-nya," terang Mahfud MD.

2. Rizal Ramli

Mantan Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli mengomentari rencana Presiden Jokowi menjadikan Basuki Tahja Purnama atau Ahok sebagai pejabat perusahaan BUMN. 

Menurut dia, hal itu hanya akan menambah masalah baru.

"Saya bingung Pak Jokowi cari masalah baru," kata Rizal saat ditemui di Hotel Borobudur, Jumat (15/11/2019) sebagaimana dikutip dari Kompas.com. 

Menurut Rizal, saat ini sudah banyak masalah yang ada di Indonesia yang perlu diselesaikan.

Pengangkatan Ahok sebagai bos perusahan BUMN hanya akan menambah kontroversi yang tidak perlu.

"Masalah Indonesia ini sudah banyak. Ini (Ahok) orang bermasalah yang hanya akan menimbulkan kontroversi yang enggak perlu," ungkap Rizal.

Adapun alasan Rizal tak setuju dengan rencana Presiden Jokowi tersebut karena Ahok memiliki track record yang tidak mulus dalam kariernya.

Bahkan ia menyarankan penunjukan bos perusahaan BUMN bisa ditunjuk dari sektor swasta yang lebih kompeten dari Ahok.

Rizal menyebutkan, salah satu contoh kasus yang mencoreng rekam jejak Ahok adalah pembelian lahan RS Sumber Waras saat Ahok menjabat Gubernur DKI Jakarta.

3. Syafii Maarif

Mantan Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Buya Syafii Maarif itu menilai Ahok cocok menduduki posisi pimpinan BUMN.

Hal itu disampaikan Buya Syafii Maarif seusai menghadiri silaturahim akademisi Yogyakarta bersama Menko Polhukam Mahfud MD, di Pendopo Agung Royal Ambarrukmo, Jumat (15/11/2019) malam.

"Kan belum pasti (Ahok menjadi pimpinan salah satu BUMN). Saya rasa oke (Ahok menjadi pimpinan BUMN), kenapa tidak?" ucap Buya seperti dikutip dari Kompas.com.