Ahok BTP Gencar Diisukan Jadi Bos BUMN, Sandiaga Uno Teman Anies Baswedan Komentar, Begini Katanya
Basuki Tjahja Purnama BTP atau Ahok gencar diisukan jadi bos BUMN. Paling santer adalah Ahok mantan suami Veronica Tan menjabat Dirut Pertamina.
lihat foto
Ahok Semakin Gencar Diisukan Jadi Bos BUMN, Sandiaga Uno Teman Anies Baswedan Komentar, Begini Katanya
TRIBUNJAMBI.COM - Basuki Tjahja Purnama BTP atau Ahok semakin gencar diisukan jadi bos BUMN.
Paling santer adalah Ahok mantan suami Veronica Tan akan menjabat Dirut Pertamina.
Pertemuan berlangsung Rabu 13 November 2019.
Dikutip dari Kompas.com hal itu disampaikan langsung oleh Ahok.
• KOPASSUS Tuai Pujian Dunia Usai Lumpuhkan Komando Jihad di Negara Tetangga, Hanya Butuh 3 Menit
• Meski Aromanya Mneyengat, Ini Deretan Manfaat Petai untuk Kesehatan, Mulai Anemia hingga Stres
"Saya cuma diajak masuk ke salah satu BUMN. Kalau untuk bangsa dan negara, saya pasti bersedia.
Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," ujar Ahok.
Namun, kabarnya Ahok akan menduduki Direktur Utama (Dirut) PT Pertamina (Persero) menggantikan Nicke Widyawati.
Menanggapi hal itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI, Luhut Binsar Pandjaitan tak masalah jika Ahok harus mengelola salah satu BUMN.
Hal itu disampaikan Luhut Binsar Pandjaitan di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Rabu 13 November 2019.
"Ya kan dia kerjanya bagus, kerjanya boleh. Ya kita lihat saja ya," ujar Luhut Binsar Pandjaitan saat ditemui di sela Rapat Koordinasi Nasional Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Luhut Binsar Pandjaitan mengaku tak tahu saat ditanya BUMN mana yang nanti akan dipimpin oleh Ahok.
"Ya enggak tahu, kita tunggu aja," lanjut dia mengatakan.
Sementara itu, saat diminta tanggapannya secara terpisah, Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Fadjroel Rachman mengatakan, Ahok harus mundur dari PDIP jika mengisi posisi sebagai direksi atau komisaris di BUMN.
"Kalau pun beliau mau masuk ke BUMN harus mengundurkan diri karena BUMN itu ada surat semacam pakta integritas gitu, tidak boleh ikut dalam partai politik atau aktif dalam kegiatan politik," kata Fadjroel Rachman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/11/2019).
