Pungutan di Rusunawa, DPRD Kabupaten Merangin Segera Panggil Pengelola

Pungutan di Rusunawa, DPRD Kabupaten Merangin Segera Panggil Pengelola

TRIBUNJAMBI.COM,BANGKO - Persoalan pungutan yang mengatasnamakan biaya administrasi dan pemeliharaan meteran PDAM di Rusunawa Bangko, ditanggapi DPRD Kabupaten Merangin.

Anggota DPRD Kabupaten Merangin, Ahmad Kausari menyebut jika persoalan rusunawa harus disikapi secara serius. Sebab dalam beberapa waktu terakhir ini, banyak sekali berita-berita miring tentang Rusunawa.

"Saya sudah dapat informasi juga tentang Rusunawa, memang harus disikapi," sebut Kausari.

Dewan dua periode dari dapil I Kabupaten Merangin ini menyebut jika dirinya akan berkonsultasi dengan anggota dewan lainnya termasuk ketua sementara.

Baca: Penghuni Rusunawa Kaget, Tiba-tiba Biaya Perawatan Meteran Air Rusunawa Bangko Naik 50 Persen

Baca: Tuntut Cabut Izin Perusahaan yang Lahannya Terbakar, Puluhan Mahasiswa di Batanghari Unjuk Rasa

Baca: Prostitusi Online di Singaparna Bisa Pilih Gadis, Janda atau Ibu Rumah Tangga, Ada Rumah Khusus!

Sebab kondisi saat ini DPRD belum memiliki AKD. Setelah konsultasi, pihaknya akan memanggil pengelola rusunawa dan pihak terkait.

"Kita akan panggil mereka. Apa sebenarnya persoalan di sana. Kok banyak informasi-informasi yang tidak beres," terangnya.

Terkait biaya tambahan yang mengatasnamakan administrasi dan pemeliharaan, Kausari menyebut jika ini merupakan pungutan yang dilakukan sepihak.

Karena ini milik negara, sebelum mengambil kebijakan harusnya berkonsultasi terlebih dahulu kepada penghuni.

Baca: Biaya Perawatan Meteran Air Rusunawa Bangko Naik 50 Persen, Penghuni: Itu Akal-akalan Pengelola

Baca: Kagama Lakukan Aksi Kemanusiaan Peduli Karhutla di Muarojambi, Ini Instansi yang Dilibatkan

Baca: Di Jambi, Pelajar Ikut Aksi Unjuk Rasa Bersama Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus, Ini Tuntutan Pendemo

"Zaman sekarang harus ada keterbukaan, tidak bisa ambil kebijakan sepihak," tegasnya.

Tak hanya keluhan penghuni, pihaknya juga akan mempertanyakan terkait hasil sewa yang dikumpulkan setiap bulannya.

Apakah menghasilkan uang atau tidak, sebab sepengetahuannya rusun itu belum diserah terimakan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, artinya uang sewa belum masuk ke PAD.

"Nanti sekalian kita tanya itu. Kemana uangnya," katanya.

Informasi yang dihimpun, selama hampir setahun dihuni, Rusunawa Bangko yang ditangani oleh dinas Perkim Kabupaten Merangin tekor, biaya operasional yang membengkak menjadi penyebab utama.

Biaya ini meliputi pembayaran listrik fasilitas umum, bayar air fasilitas umum, gaji pengurus rusun dan sebagainya.

Bangunan rusun itu memiliki lima lantai dengan 70 kamar. Setiap lantainya beda harga, seperti lantai lima Rp 250.000, lantai empat Rp 275.000, lantai tiga Rp 300.000, lantai dua Rp 325.000 dan lantai satu Rp 350.000. Disetiap kamar memiliki meteran listrik dan air sendiri-sendiri.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, penghuni Rusunawa Bangko kaget dengan naikknya biaya administrasi dan pemeliharaan meteran air PDAM dirusun tersebut.

Baca: Hotman Paris Kupas Satu per Satu Pasal Aneh RUU KUHP, Hal ini yang Paling Disorot Pengacara Kondang

Baca: Krisis Air Bersih, Warga Pulau Mentaro, Keluarkan Rp 25 Ribu Sehari, Hanya untuk Beli Air Galon

Baca: Foto & Video Kepanikan Ambon saat gempa 6,8 SR, Gedung, Jembatan hingga Rumah Rusak, Warga Mengungsi

Baca: 26 Poin yang Berpotensi Melemahkan KPK dalam UU Hasil Revisi yang Disahkan DPR, Ada yang Fatal

Pada bulan sebelumnya, biaya administrasi meteran PDAM hanya Rp 3.000, sementara pada bulan ini naik menjadi Rp 5.000. begitu juga dengan biaya pemeliharaan yang biasanya hanya Rp 10.000 naik menjadi Rp 15.000.

Naikknya biaya sebesar 50 persen ini membuat tanda tanya penghuni, pasalnya tidak ada surat edaran ataupun pemberitahuan kepada penghuni rusun jika ada perubahan pembayaran.

Pengelola rusunawa Bangko Tri Wahyuni ketika dikonfirmasi membenarkan jika ada perubahan biaya administrasi dan pemeliharaan meteren PDAM.

Kata Tri, naiknya biaya itu karena biaya pemakaian naik, jadi pihak pengelola terpaksa mengambil kebijakan seperti itu.

"Saya masih di Jambi, kalau mau pastinya, tanya saja ke bagian Sarpras," kata Tri.

Terpisah, Ad penghuni rusun menyebut jika alasan pihak pengelola menaikkan biaya administrasi dan pemeliharaan meteran dikarenakan naikknya biaya pemakaian air pada bulan ini.

"Setiap kamar rusun sudah ada meteran, di sana kan bisa lihat pemakaian masing-masing. Kalau pemakaian 20 kubik perbulan, ya 20 kubik itulah yang harus dibayarkan. Kenapa harus menaikkan biaya administrasi dan perawatan," jelas Ad.

Ad menduga jika naikknya biaya ini hanya akal-akalan pengelola saja.

"Alasan mereka tidak masuk akal. Itu akal-akalan mereka saja," imbuhnya.

Pungutan di Rusunawa, DPRD Kabupaten Merangin Segera Panggil Pengelola (Muzakkir/Tribunjambi.com)