Berita Nasional
Gubernur yang Nyatakan Perang Menteri Susi Bukan Sosok Biasa, Pensiunan Jenderal Korps Elite Polri
Gubernur yang Nyatakan Perang Menteri Susi Bukan Sosok Biasa, Pensiunan Jenderal Korps Elite Polri
Gubernur yang Nyatakan Perang Menteri Susi Bukan Sosok Biasa, Pensiunan Jenderal Korps Elite Polri
TRIBUNJAMBI.COM, MALUKU - Sosok gubernur yang viral disebut nyatakan perang dengan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti bukan sosok biasa.
Dia adalah Gubernur Maluku, Murad Ismail yang menyatakan perang ke Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti.
Murad menilai kebijakan moratorium yang diberlakukan Susi telah merugikan Maluku.
Pernyataan Murad tersebut disampaikan sewaktu memberikan sambutan dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, sebagaimana diberitakan Kompas.com, Selasa (3/9/2019).
Baca: Kebijakan Susi Pudjiastuti Dinilai Merugikan, Gubernur Maluku Nyatakan Perang dengan Ibu Menteri
Baca: Gubernur Maluku Kesal dengan Susi Pudjiastuti yang Merugikan, Ini Jadi Penyebabnya, Masalah Apa?
Baca: Susi Pudjiastuti ke Cak Imin, Ambil Saja Kursinya, Enggak Usah Nyerang Saya, Ini Kata Ketum PKB
Baca: Umur Susi Pudjiastuti dan Latar Belakang Keluarga Sebenarnya, Generasi Kelima di Pangandaran
Menurutnya, setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor.
Namun, Maluku tidak mendapatkan apa-apa dari ekspor itu.
Murad menilai kebijakan moratorium yang diberlakukan Susi telah merugikan Maluku.
"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” ujar Murad saat menyampaikan sambutannya dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9/2019).
Murad menjelaskan, setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor.
Namun, Maluku tidak mendapatkan apa-apa dari ekspor itu.
“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium di mana uji mutunya ada di daerah,” katanya.
Menurut Murad, sejak pemberlakuan moratorium oleh Susi, tercatat ada 1.600 kapal ke laut Aru.
Baca: Jelang Pameran Nasional Kain Tradisional Nusantara, Batik Jambi Dikonsep Secara Modern
Baca: Minggu Depan, Jamaah Haji Asal Merangin Tiba di Tanah Air, Ini Jadwal dari Kemenag
Baca: Wiranto Sebut Benny Wenda Dalang Kerusuhan Papua: Penjahat Politik, Ini Langkah Pemerintah
Baca: BREAKING NEWS, Pergi Mancing, Kepala Syahbandar Air Hitam Laut, Dikabarkan Hilang dari Rombongan
Namun, tidak ada satu pun ABK asal Maluku yang dipekerjakan di kapal-kapal tersebut.
“Setiap bulan ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku,” ujarnya.