Gubernur Maluku Kesal dengan Susi Pudjiastuti yang Merugikan, Ini Jadi Penyebabnya, Masalah Apa?

Kesal dengan yang Dilakukan Menteri Susi Pudjiastuti yang Merugikan Maluku, Ini yang Jadi Penyebabnya

TRIBUNJAMBI.COM - Gubernur Maluku tampak kesal dengan kebijakan moratorium Susi Pudjiastuti.

Ia menganggap kebijakan tersebut merugikan Maluku.

"Ini supaya kalian semua tahu. Kita perang,” ujar Murad, saat menyampaikan sambutannya dalam acara pengambilan sumpah dan pelantikan penjabat sekda Maluku di kantor Gubernur Maluku, Ambon, Senin (2/9/2019).

Murad menjelaskan, setiap bulan Kementerian Kelautan dan Perikanan mengangkut ikan dari perairan Arafura untuk diekspor.

Namun, Maluku tidak mendapatkan apa-apa dari ekspor itu.

Baca: Santet Hingga Hal Ini, Fakta Terbaru Pembunuhan Pupung Sadili, Aulia Kesuma Berkali-kali Rencanakan

Baca: Ibukota Negara Bakal Pindah ke Kutai Kertanegara, Tugu Monas Dibangun, Disambut Antusias Warga

“Ibu Susi bawa ikan dari laut Arafura diekspor, tapi kita tidak dapat apa-apa. Berbeda dengan saat sebelum moratorium dimana uji mutunya ada di daerah,” katanya.

Menurut Murad sejak diberlakukannya moratorium oleh Susi, tercatat ada 1.600 kapal ke laut Aru.

Namun, tidak ada satu pun ABK asal Maluku yang dipekerjakan di kapal-kapal tersebut.

“Setiap bulannya, ada sekitar 400 kontainer ikan yang digerus dari Laut Aru kemudian diekspor yang juga dari luar Maluku,” ujarnya.

Murad mengatakan aturan 12 mil lepas pantai yang menjadi kewenangan pusat sangat merugikan Maluku.

Hal itu disebabkan nelayan Maluku tidak diperbolehkan melakukan penangkapan di zona tersebut.

"Katanya 12 mil lepas pantai itu punya pusat, suruh mereka bikin kantor di 12 mil lepas pantai, Ini daratan punya saya,” kata Murad. (Kompas.com/Rahmat Rahman Patty)

Baca: Mengaku Dapat Bisikan Gaib, Ibu Ini Tega Tikam Bayi Kandungnya Masih Berumur 3 Bulan dengan Pisau

Baca: Mengaku Dapat Bisikan Gaib, Ibu Ini Tega Tikam Bayi Kandungnya Masih Berumur 3 Bulan dengan Pisau