Pemkot Jambi Launching Kartu Kendali Gas Subsidi, Dirjen Migas: Ini Bisa Kurangi Beban APBN

Pemerintah Kota Jambi melaunching kartu pelanggan gas 3 kg untuk tiga kecamatan di Kota Jambi, Kamis (22/8) di ruang pola Kantor Walikota Jambi.

Pemkot Jambi Launching Kartu Kendali Gas Subsidi, Dirjen Migas: Ini Bisa Kurangi Beban APBN
Tribunjambi/Rohmayana
Pemkota Jambi Tandatangani MoU launching kartu kendali gas subsidi dengan Pertamina. 

Pemkot Jambi Launching Kartu Kendali Gas Subsidi, Dirjen Migas: Ini Bisa Kurangi Beban APBN

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI- Pemerintah Kota Jambi melaunching kartu pelanggan gas 3 kg untuk tiga kecamatan di Kota Jambi, Kamis (22/8) di ruang pola Kantor Walikota Jambi. Kartu pelanggan diperuntukkan dan wajib dimiliki oleh masyarakat yang selama ini masuk dalam kategori menggunakan gas 3 kg subsidi dan sudah terdata di setiap kelurahan serta di tiap pangkalan.

Walikota Jambi Syarif Fasha mengatakan kebutuhan tabung gas di Kota Jambi setiap bulannya berkisar antara 450-500 ribu tabung. Dia menambahkan jumlah tersebut, berdasarkan data sebenarnya mencukupi. Hanya saja untuk saat ini beberapa pangkalan yang mengalami penumpukan dan perlu pemerataan.

"Ini akan kita data kembali dan kita lakukan pemerataan," katanya.

Menurutnya, untuk tahap awal ini baru 3 kecamatan yang dibagikan, dengan jumlah pelanggan sebanyak 7 ribu. Sementara untuk 8 kecamatan, sedang melakukan pemerataan pangkalan gas elpiji di masyarakat.

Baca: Join dengan Pertamina, Wali Kota Jambi Launching Kartu Pelanggan Gas Subsidi

Baca: Dua Kali Batal, Pembangunan Gedung VVIP RSUD Raden Mattaher Jambi Kembali Dilanjutkan

Baca: Anak SMP Jadi Korban Tabrak Lari di Jujuhan Bungo, Orang tua Pingsan Lihat Kondisi Anaknya

Baca: Fasha Sindir Fraksi PKB Soal Pengesahan APBD-P 2019 Kota Jambi

"Sebanyak 3 kecamatan sudah clear, yaitu di Pelayangan, Pasar dan Danau Teluk. Kecamatan lain masih dalam proses. Kalau total baru 7 ribu lebih kartu yang sudah tercetak," tambahnya.

Sementara GM Pertamina Marketing Operation Region II Sumatera Bagian Selatan Primarini dalam kesempatan tersebut mengapresiasi langkah Pemerintah Kota Jambi. Menurutnya, kebijakan ini merupakan yang pertama dilakukan pemerintah daerah terkait penyaluran gas subsidi.

“Kebijakan ini tentunya bisa membantu pemerintah terhadap penyaluran gas subsidi ini supaya tepat sasaran,” katanya.

Dia menambahkan, kebijakan subsidi gas ini dimulai sejak 2011 lalu, dimana saat itu pemerintah melakukan konversi minyak tanah ke gas.

“Kami Pertamina ditunjuk sebagai penyalur sekaligus memastikan pasokan tetap tersedia di tengah masyarakat,” katanya.

Dirinya berharap, jika ada masyarakat yang belum terdaftar atau tidak termasuk penerima, maka dapat beralih menggunakan Bright Gas, termasuk juga pelaku usaha.

Sementara Kepala Seksi Subsidi Bahan Bakar pada Direktorat Pembinaan Usaha Hilir Migas, yang juga mewakil Dirjen Migas Kementrian ESDM, Ir Heru Riyanto, MT mengatakan kebijakan subsidi ini telah membebani APBN sebesar Rp77 triliun setiap tahunnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh jumlah pengguna gas subsidi yang terus bertambah dan tidak tepat sasaran.

“Kebijakan ini masih dilakukan secara terbuka. Jadi siapa saja bisa pakai. Maka dengan adanya kebijakan ini bisa mengurangi beban APBN dan juga penyalurannya lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Baca: Anggota Manggala Agni Muntah Darah, Tertimpa Kayu Saat Padamkan Api di Tahura Batanghari

Baca: Keluarga Uwak Utar Pilih Ikhlas Setelah Pria 70 Tahun Ditemukan di Perairan Pangkal Babu

Baca: APBD-P 2019 Tanjab Barat Diketok, Segini Besarnya

Baca: Salat Istisqa, Gubernur Jambi Ajak Masyarakat Introspeksi Diri

Heru juga mengapresiasi kebijakan kartu pelanggan gas ini. Menurutnya, hal ini bisa dicontoh oleh daerah lain.

“Saya melihat di Kota Jambi ini baik agen maupun pangkalannya sudah ideal dan hampir merata di tiap daerah,” pungkasnya. (Rohmayana)

Penulis: Rohmayana
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved