Jelang Putusan MK, Refly Harun Nyatakan Harus Berikan Imbauan ke Jokowi: Mestinya 01 Bubarkan Ini

Jelang Putusan MK, Refly Harun Nyatakan Harus Berikan Imbauan ke Jokowi: Mestinya 01 Bubarkan Ini

TRIBUNJAMBI.COM - Melalui acara 'Prime Time Talk' di Berita Satu, Refly menyatakan seharusnya kubu 01 segera membubarkan sejumlah hal jika Jokowi ditetapkan sebagai pemenang pilpres, Selasa (25/6/2019).

Baca: Gunakan Sistem Zonasi, PPDB Tingkat SMP di Kota Jambi Dimulai 1 Hingga 6 Juli

Baca: Diduga Pengaruh Lem, 2 Hari, M Digilir 8 Kali di Tempat Berbeda, 3 Pelaku Ditangkap 2 Lainnya Buron

Baca: Ternyata Ini Alasan Mahkamah Konstitusi Mempercepat Bacaan Putusan Sidang Pilpres 2019

Baca: Mahfud MD Sanjung Keponakannya yang Jadi Saksi dari Kubu 02 di MK: Bisa Jadi Politikus Besar

Menurutnya, pembubaran itu perlu segera dilakukan karena kabinetnya harus kembali kepada struktur formal.

Refly menjelaskan, sebab sebagai presiden harus menjadi pemimpin semua rakyat, bukan hanya pemimpin kelompok tertentu saja.

"Kenapa? Karena kita harus kembali kepada struktur yang formal, DPR kan begitu, partai-partai politik," jelas Refly.

"Karena kalau ada kelompok-kelompok yang non-formal, yang sebenarnya kebutuhannya kan hanya untuk pada saat kampanye pemilu, ok pada saat kampanye pemilu."

"Tetapi begitu nanti kita mengalami politik sehari-hari, tidak boleh lagi presiden itu hanya dipersepsikan sebagai presiden relawan saja atau presiden kelompok tertentu."

"Dia harus menjadi presiden Republik Indonesia begitu," tegasnya.

Baca: Ngaku Terbatas ke Kubu Prabowo, Ferdinand Sebut Demokrat Lebih Intens Berkomunikasi ke Kubu Jokowi

Baca: Pria Ini Gantung Diri karena Depresi Akibat Penyakit Dideritanya, hingga Beberapa Kali Operasi

Baca: Sambut Pendaratan Citilink di Bandara Muara Bungo, Mashuri: Ini Momen Bersejarah

Baca: Kubu Prabowo-Sandi akan Melakukan Hal Ini Setelah Sidang MK Diumumkan, BPN Singgung Kekalahan  

Simak videonya dari menit 3.36

Alasan MK Percepat Putusan Sengketa Pilpres

Jadwal putusan sidang sengketa Pilpres 2019 di MK dipercepat atau dimajukan dari Jumat (28/6/2019) menjadi Kamis (27/6/2019).

Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri MK, Fajar Laksono, menyebut pihaknya memang sudah siap untuk membacakan putusan pada tanggal tersebut, sehingga tak ada alasan untuk menunda.

Hal tersebut diungkapkan Fajar Laksono dalam telewicara tayangan PRIMETIME NEWS unggahan kanal YouTube metrotvnews, Senin (24/6/2019).

Fajar Laksono memastikan MK memang sudah memutuskan soal perubahan tanggal itu melalui Rapat Permusyawaratan Hakim pada Senin (24/6/2019).

"Mas Fajar, jadi apakah ini sudah 100 persen dipastikan sidang putusan perselisihan Pilpres 2019 akan digelar Kamis tanggal 27 Juni?" tanya Zilvia Iskandar.

Baca: BJ Habibie Dapat Kejutan di Ultah ke 83, Bongkar Kenangan Dilarang Presiden Soekarno Pulang

"Iya, insyaAllah memang demikian Mbak Zilvia karena tadi siang Majelis Hakim melalui Rapat Permusyawaratan Hakim sudah memutuskan."

"Bahwa pengucapan putusan Mahkamah Konstitusi nanti akan digelar sidang pada hari Kamis 27 Juni, dimulai jam 12.30 WIB," jawab Fajar Laksono.

Dengan adanya perubahan itu, pihak MK juga sudah mengirimkan surat resmi kepada seluruh pihak, seperti pemohon, termohon, dan terkait.

Baca: Sudah Lihat Penampakan Baru Suzuki Ignis? Miliki Penampilan Lebih Segar, Berikut Fitur Unggulannya

"Dan untuk itu, kepaniteraan Mahkamah Konstitusi juga sudah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat resmi kepada para pihak."

"Dalam hal ini pemohon, termohon, dan pihak terkait untuk panggilan pemberitahuan sidang pada hari Kamis mendatang," terang Fajar Laksono.

"Jadi insyaAllah fixed tanggal 27 Juni MK akan bersidang dengan agenda pengucapan putusan," imbuhnya.

Dengan adanya keputusan itu, Fajar Laksono menegaskan alasan yang melatarbelakanginya adalah pertimbangan internal MK.

"Mas Fajar mengapa putusan ini diselenggarakan satu hari lebih cepat dari tenggat waktu? Karena selama ini diketahui publik akan digelar 28 Juni putusannya," tanya Zilvia Iskandar.

"Iya, betul, ini tidak ada pertimbangan yang khusus Mbak Zilvia, karena memang ini semata-mata pertimbangan internal Mahkamah Konstitusi," jawab Fajar Laksono.

Baca: Antisipasi Peredaran Narkotika di Dusun, BNNK Bungo Minta Pemerintah Dusun Ikut Berantas Narkoba

Lebih lanjut, Fajar Laksono menjelaskan bahwa Majelis Hakim MK memang sudah siap membacakan putusan pada tanggal tersebut.

Sehingga pihak MK tak ada alasan untuk menunda-nunda dan memutuskan untuk mempercepat jadwal sidang putusan.

"Terutama pada aspek kesiapan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang merasa dan memastikan bahwa putusan bisa diucapkan pada Kamis 27 Juni."

"Sekiranya sudah siap putusan itu dibacakan, mengapa harus ditunda-tunda sampai hari Jumat? Kan begitu," ujar Fajar Laksono.

Fajar Laksono menegaskan keputusan MK samasekali tidak dipengaruhi hal-hal lain selain pertimbangan internal soal kesiapan.

Baca: Kecewa Rekan Bisnis Jual Kayu ke Tempat Lain, Pria di OKI Tewas Ditembak

"Jadi ini betul-betul murni karena pertimbangan internal Mahkamah Konstitusi."

"Tidak ada hal-hal lain yang ikut mempengaruhi kenapa kemudian MK akan menggelar sidang pengucapan putusan di hari Kamis besok, semata-mata soal aspek kesiapan saja," tuturnya.

Berikut video lengkapnya (menit ke-0.19):

Prediksi Refly Harun soal Hasil Sidang MK

Refly Harun memberikan prediksinya terhadap hasil sidang sengketa pilpres 2019 oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Hal ini diungkapkan Refly Harun saat menjadi narasumber dalam program Apa Kabar Indonesia Malam, tvOne, Minggu (23/6/2019).

Mulanya Refly menjelaskan, berdasarkan pengalamannya mengikuti sidang MK sebelumnya, pihak pemohon adalah pihak yang paling kesulitan.

Diketahui pemohon dalam sidang MK ini adalah kubu 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Pihak termohon adalah Komisi Pemilahan Umum (KPU).

Sedangkan pihak terkait adalah kubu 01 Joko Widodo (Jokowi)-Ma'ruf Amin dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Baca: Lihat Gelagat Mencurigakan, 4 Remaja di Sarolangun Diamankan Warga, Ternyata Ini yang Dilakukan

"Kalau pertandingannya berapa kosong, ini masih kosong-kosong, kan kita belum tahu ini pemenanganya siapa," ujar Refly.

"Tetapi memang kalau pengalaman kita, kita sudah tahu semua, yang namanya bersidang di MK itu memang yang paling enak itu pihak terkait ya, jauh lebih gampang. Yang sedikit susah itu termohon, yang paling susah itu pemohon. Apalagi dalam konteks pilpres. Kenapa? Karena ada dua hal. Ada soal teknis dan paradigmatik," tambahnya.

"Soal teknisnya itu adalah ini kan coverage area-nya itu kan seluruh Indonesia. Perbedaaan suara yang mau dibuktikan 16.957.123 hampir 17 juta. Kan banyak sekali unit-unit itu yang harus dibuktikan."

"Nah secara paradigmatik, MK itu mau ke mana? Apakah dia tetap ingin menjadi mahkamah yang subtantif progresif, peninggalannya Pak Mahfud MD? Apakah dia mau hitung-hitungan saja, division of labor yang katanya sesuai dengan undang-undang no 7 tahun 2017," kata Refly.

"Padahal dulu pembagian tugas sudah ada dan MK tidak terhalang menjadi mahkamah yang substansif. Karena hukum acara itu kan tetap diatur di (UU) 24 tahun 2003, sudah 16 tahun."

"Nah itu juga kesulitan, jadi misalnya saya dari awal, pertama soal kuantitatif, saya kira sangat tidak mudah membuktikan margin yang 16.957.123 suara itu. Lalu kemudian dari sisi kualitatif yang TSM dan langsung berpengaruh pada perolehan suara, tidak mudah juga (untuk dibuktikan-red)," ungkap Refly.

Baca: Sindiran Bambang Widjojanto ke Mahfud MD dan Hamdan Zoelva: Seahli Apapun, Mereka Cuma Penonton

Menurut Refly, sebenarnya ada satu pelanggaran signifikan yang bisa dibuktikan namun belum menjadi peredebatan antara kubu 01 dan 02.

"Karena itu satu hal saja yang bisa dibuktikan, yaitu pelanggaran yang signifikan, yang mengganggu azas pemilu yang jurdil. Tapi saya katakan, itu paradigma ini belum menjadi mahkota di MK."

"Nah ada soal pinggiran sedikit, soal keterpenuhan sarat formil dan materil, salah satu isunya adalah tentang Ma'ruf Amin. Tapi kita tahu bahwa baik pemohon maupun temohon tidak menjadikan itu sebagai titik perdebatan yang besar," ungkap Refly.

"Karena itu saya katakan, hasilnya sudah ketahuan, dan saya kira tidak susah, bagi hakim MK. Prediksi saya mungkin tidak akan ada dissenting opinion terhadap pokok perkara, kalau terhadap esepsi mungkin ada, soal misalnya kewenangan MK, soal apakah permohonan perbaikan diterima atau tidak," ujarnya.

Lihat video di menit ke 28:53