Sindirian Menohok Yusril Ihza Mahendra ke Prabowo, Percuma Ngaku Jadi Presiden Tapi tak Dilantik MPR

Sindirian Menohok Yusril Ihza Mahendra ke Prabowo, Percuma Ngaku Jadi Presiden Tapi tak Dilantik MPR

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menanggapi penolakan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto terhadap penghitungan suara oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Yusril mengatakan, jika memang penolakan tersebut didasarkan pada klaim kecurangan, maka Prabowo harus bisa membuktikannya.

Caranya satu-satunya untuk membuktikan kecurangan itu adalah dengan menempuh jalur hukum melalui Mahkamah Konstitusi.

Bac Juga:

Kubu 02 Selalu Sebut Alami Kecurangan, AHY dan Bima Arya Desak Prabowo-Sandi dan BPN Lapor ke MK

Citilink Bakal Mendarat di Bandara Muara Bungo, Persoalan Ini yang Harus Diselesaikan Pemkab

Soal SITUNG & Real Count, Bawaslu Tetapkan KPU RI Bersalah dan Melanggar, Ini Putusannya

Andre Taulany Menghilang dari Layar Televisi, Kini Nampakan Diri & Unggah Video Untuk Sule di IG

membuktikan bahwa kecurangan itu ada," kata Yusril usai menghadiri buka puasa bersama di kediaman Ketua DPD Oesman Sapta Odang, di Jalan Karang Asem Utara, Kuningan, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

Ia meminta Prabowo tidak sekadar melakukan penolakan dan melempar asumsi bahwa Pemilu berlangsung curang tanpa membeberkan bukti.

"Bukan orang lain yang harus menyanggahnya, kita harus membuktikan kecurangan itu. Jadi itu prinsip dalam hukum, jadi bukan

asumsi ada kecurangan. Intinya ada di situ," kata Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini.

Menurut Yusril, tindakan Prabowo dan kubunya yang menolak hasil penghitungan KPU serta menolak mengajukan protes melalui

Mahkamah Konstitusi (MK) tidak akan memberikan pengaruh terhadap hasil pemilu tanggal 22 Mei mendatang.

"Justru kan kalau diputuskan KPU, dia legitimate, apalagi diputuskan oleh MK. Tapi ya kalau orang ngaku 'saya menang. jadi presiden' tapi tidak dilantik MPR, tidak ada gunanya," kata dia.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan penolakan terhadap perhitungan resmi yang dilakukan oleh KPU karena dinilai penuh kecurangan.

Sebaliknya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengklaim mereka memenangi Pilpres 2019 dengan perolehan suara 54,24 persen dan Jokowi-Maruf Amin 44,14 persen.

Perolehan suara yang diklaim hasil perhitungan internal paslon 02 itu bertolak belakang dengan hasil Situng KPU yang sudah menembus 82,68 persen data masuk.

Baca Juga:

Kemenag Sarolangun Wajibkan Petugas Amil Zakat Punya SK dari Kepala Desa dan Lurah

Suami Pergoki Istri Dijemput Selingkuhan, Pisau Dapur Dipakai Habisi Nyawa Pria Idaman Lain

Pejabat Eselon II yang Menjabat Lebih Dari 5 Tahun Akan di Evaluasi, Ini Aturannya

Kisah Neerja Bhanot, Pramugari Gugur Sebagai Pahlawan, Selamatkan Penumpang dari Pembajak Pesawat

Perhitungan KPU menunjukkan Jokowi-Maruf Amin unggul dengan 56,23 persen dan Prabowo-Sandi kalah dengan 43,77 persen.

Meski mengklaim ada kecurangan, namun Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad Syafi'i mengatakan,

Prabowo-Sandi tidak akan mengajukan gugatan ke MK. Ia mengaku pihaknya sudah tidak percaya lagi terhadap Mahkamah Konstitusi.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Yusril Sebut Prabowo Harus Buktikan Kecurangan Pemilu di MK"

Partai Demokrat tidak sejalan

Partai Demokrat tidak sejalan dengan pernyataan calon presiden Prabowo Subianto yang menolak penghitungan suara Pilpres 2019 di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Komandan Kogasma Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan, semua pihak berharap ketika Pemilu pada

17 April dilaksanakan, maka perbedaan pilihan kembali bersatu dan saling memaafkan setelah delapan bulan terlibat dalam proses kompetisi politik.

"Tetapi apa yang terjadi, kami rasakan bersama benih-benih perselisihan tetap bersemai dan ini tentu kami tidak harapkan,

karena bagaimanapun kami ingin Indonesia tetap utuh," ujar AHY setelah melakukan pertemuan forum Bogor dengan sejumlah

kepala daerah di Museum Kepresidenan Balai Kitri pada Rabu (15/5/2019) sore.

Menurut AHY, Demokrat sejak 17 April 2019 secara jelas berkomitmen untuk memberikan ruang kepada KPU yang saat ini sedang dalam proses penghitungan suara Pemilu.

"Kita hormati proses itu. Tentunya dengan catatan bahwa kita semua sebagai warga negara, pemilik suara, memiliki hak termasuk kewajiban untuk mengawasi proses penghitungan tersebut," papar AHY. 

Baca Juga:

Ratusan Narapidana di Lapas Muara Bulian, Diusulkan Mendapat Remisi Khusus Lebaran

Cara Download Lagu Religi Sabyan Full MP3, Deen Assalam hingga Lagu Baru Ya Romdhon

Pelaku Mutilasi Wanita di Malang, Akui Berniat Lakukan Hal Ini ke Korban, Bukan Ingin Membunuhnya

Ramadhan dan Idul Fitri, ACE Hardware Berikan Diskon Hingga 50 Persen, Ada Juga Paket Parcel Lebaran

Putra Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono itu pun mengajak semua pihak untuk menghadapi proses penghitungan suara di KPU dengan semakin bijaksana dan bersikap dewasa terhadap hasil yang diterima nantinya. 

"Mudah-mudahan proses rekapitulasi suara ini dengan baik, terbuka, transparan, akuntabel, jujur dan juga demokratis. Sehingga jika nanti hasilnya keluar, kita semua bisa menerima dengan baik," ujar AHY. 

Untuk diketahui Badan Pemenang Nasional Prabowo-Sandiaga menggelar pemaparan kecurangan Pemilu 2019 di Hotel Grand Sahid Jaya, Selasa (14/5/2019). 

Dalam pidatonya, Prabowo menegaskan menolak hasil perhitungan suara pemilu.

"Sikap saya sangat jelas, saya akan menolak hasil penghitungan yang curang, kami tidak bisa menerima ketidakadilan, ketidakbenaran dan ketidakjujuran," kata Prabowo Subianto di depan ratusan pendukungnya.

Masih menurut Prabowo Subianto, Indonesia saat ini mengalami pemerkosaan demokrasi. Dia menyatakan mandat rakyat telah diberikan kepadanya bersama Sandiaga Uno.

Artikel ini telah tayang di bangkapos.com dengan judul Yusril Ihza Sindir Prabowo, Percuma Ngaku Jadi Presiden Kalau Tidak Dilantik MPR, Tidak Ada Gunanya

IKUTI KAMI DI INSTAGRAM:

NONTON VIDEO TERBARU KAMI DI YOUTUBE:

IKUTI FANSPAGE TRIBUN JAMBI DI FACEBOOK: