Ditantang Perang Oleh Pemimpin KKB, Jusuf Kalla Minta TNI & Polri Gelar Operasi Militer Skala Besar
Ditantang Perang Oleh Pemimpin KKB, Jusuf Kalla Minta TNI & Polri Gelar Operasi Militer Skala Besar
lihat foto
Namun sekarang terbukti siapa pelanggar HAM sebenarnya.
"Ya sering pola seperti ini ingin lebih soft supaya jangan dituduh kita (pemerintah) yang melanggar HAM, padahal ini yangg melanggar HAM itu siapa? mereka kan yang melanggar HAM," ungkap Jusuf Kalla.
Sebelumnya telah terjadi pembunuhan sadis yang dilakukan KKB pimpinan Egianus Kogoya terhadap 19 orang pekerja Trans Papua pada Minggu (2/12) di Nduga.
Dugaan penyebab pembunuhan ketika seorang pekerja trans papua mengambil foto upacara peringatan HUT OPM.
Berang, KKB lantas membantai para pekerja tersebut.
Baca Juga:
Buntut Penangkapan Angga dan Ahmad, Polisi Buru D Pemasok Ribuan Pil Ekstasi di Jambi
Kisah Nyata! Selamatkan Teman Seperjuangan, Anggota Kopassus ini Berlari Bawa Granat ke Arah Musuh
Buktikan Keaslian Cerita, Kopassus Nekat Masuk Lembah X yang Santer Diisi Suku Pemakan Manusia
Aparat Diminta Tetap Utamakan Prinsip HAM
Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid meminta aparat keamanan mengedepankan prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) dalam menangani pembunuhan puluhan pekerja konstruksi oleh kelompok bersenjata di Kabupaten Nduga, Papua, Minggu (2/12/2018).
Menurut Usman, penanganan peristiwa tersebut tidak boleh mengarah pada bentuk pelanggaran HAM lainnya.
"Yang sangat penting untuk dipastikan saat ini adalah respons aparat keamanan terhadap pembunuhan tersebut tidak boleh mengarah pada pelanggaran hak asasi manusia lebih lanjut," ujar Usman melalui keterangan tertulisnya, Rabu (5/12/2018).
"Aparat keamanan memiliki banyak rekam jejak yang tidak sesuai dengan prinsip penegakan hak asasi manusia dalam melakukan operasi keamanan, dan tragedi mengerikan di Nduga ini tidak boleh dijadikan alasan bagi mereka untuk kembali bertindak demikian," ucapnya.
Usman mengatakan, aparat keamanan harus melakukan investigasi yang cepat, menyeluruh, independen dan tidak memihak terhadap serangan tersebut.
Selain itu pihak berwenang juga harus memastikan semua yang terlibat dibawa ke pengadilan dan melalui proses yang adil, tanpa harus berujung pada hukuman mati.
Amnesty International, kata Usman, sadar akan kondisi lapangan yang kompleks di mana aparat penegak hukum sering berada di situasi berbahaya ketika melaksanakan tugas di wilayah Papua.
Namun, aparat penegak hukum perlu memastikan penghormatan penuh terhadap hukum HAM internasional, termasuk perlindungan terhadap hak untuk hidup, kebebasan dan keamanan, dan mengikuti standar internasional tentang penggunaan kekuatan.
Baca Juga:
Bernada Mengancam, Namun Pimpinan KKB Papua ini Punya Permintaan Konyol ke TNI dan Presiden Jokowi
Sempat Hebohkan Dunia Pakai Baju Kantong Kresek Bertuliskan Messi, Kini Nasib Bocah ini Terancam
Peduli dengan Lingkungan Kota Jambi, Jaya Indah Group Serahkan 100 Pohon Pucuk Merah
"Kegagalan untuk menghormati hak asasi manusia akan berkontribusi pada siklus permusuhan dan kekerasan yang semakin meningkat dengan risiko lebih banyak nyawa yang hilang maupun dalam bahaya, termasuk risiko bagi aparat penegak hukum," kata Usman.
