Ditantang Perang Oleh Pemimpin KKB, Jusuf Kalla Minta TNI & Polri Gelar Operasi Militer Skala Besar

Ditantang Perang Oleh Pemimpin KKB, Jusuf Kalla Minta TNI & Polri Gelar Operasi Militer Skala Besar

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Tragedi berdarah yang menewaskan 19 orang di Nduga, Papua cukup menarik banyak perhatian.

Bahkan, sang Pemimpin Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang bertanggung jawab atas tragedi tersebut, sempat menangtang Pemerintah Indonesia dan TNI serta Polri untuk berperang.

Melalui unggahan di akun Facebook Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), Egianu Kogoya, Pemimpin dari KKB tersebut membuat surat terbuka.

Singkat cerita dalam surat terbuka tersebut, KKB siap melakukan perang darat dengan TNI dan Polri.

Baca Juga:

Saat Puncak Kabo Dikuasai TNI, Baku Tembak Selama 2 Jam Lebih Harus Dilakukan Dahulu dengan KKB

Egianus Kogoya, Pimpinan KKB Papua Ngaku Siap Perang, Namun Minta TNI Jangan Gunakan Dua Senjata ini

Kisah Nyata! Selamatkan Teman Seperjuangan, Anggota Kopassus ini Berlari Bawa Granat ke Arah Musuh

Tidak hanya itu, satu permintaannya ke Presiden Joko Widodo (Jokowi), Pihak TNI dilarang menggunakan Helikopter dan bom untuk berperang.

Nampak tidak siap dengan pertempuran skala besar, Wakil Presiden Jusuf Kalla pun menanggapi sebaliknya.

Indonesia melalui TNI & Polri harus bertindak dengan skala besar.

Menanggapi tragedi itu, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla pun buka suara terkait tewasnya 19 orang pekerja proyek Trans Papua di Nduga.

Para pekerja menjadi korban pembunuhan keji Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) yang berafilisisasi dengan Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Jusuf Kalla berujar jika TNI dan Polri bakal lakukan operasi militer skala besar di Papua.

Operasi tersebut harus digelar karena ada pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang selama ini dilakukan oleh kelompok bersenjata.

"Kasus ini ya polisi dan TNI harus operasi besar-besaran, karena ini jelas masalahnya mereka (kelompok bersenjata) yang menembak, mereka yang melanggar HAM tentunya," ujar Jusuf Kalla usai pembuka Kongres Persatuan Insinyur Indonesia (PII), di Padang, Sumatera Barat, Kamis (6/12) seperti dikutip dari Tribunnews.

Jusuf Kalla juga mengatakan jika selama ini pemerintah sudah melakukan upaya persuasif agar pihak separatis mau kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.

Namun upaya persuasif pemerintah, TNI dan Polri itu malah dianggap sebagai pelanggaran HAM.