Soal Reklamasi, Fadli Zon: Seharusnya Pemerintah Diskusi dengan Anies Sandi Bukan dengan Djarot

TRIBUNJAMBI.COM- Wakil Ketua DPR Fadli Zon, mengkritik langkah pemerintah terkait pencabutan penghentian sementara (moratorium) pembangunan 17 pulau reklamasi di Teluk Jakarta oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan.

Menurutnya, seharusnya pemerintah berdiskusi terlebih dahulu dengan Anies Rasyid Baswedan dan Sandiaga Uno selaku pemimpin Ibu Kota yang sebentar lagi akan dilantik.

Baca: Ramai Pemberitaan Sang Kakak Jadi Ketua Program OK OCE, Ini yang Dilakukan Sandiaga Uno

Baca: Tanpa Alasan Jelas, Laksamana Madya Ari Soedewo Tak Penuhi Panggilan KPK

Baca: Fadli Zon Berharap Polemik Pembelian Senjata Tidak Lagi Diungkapkan Kepublik

"Seharusnya pemerintah berdiskusi dengan gubernur baru (Anies-Sandi), bukan gubernur yang mau habis," kata Fadli kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10/2017).

Fadli menilai, Djarot Saiful Hidayat yang segera lengser, tidak mungkin mengambil langkah strategis.

"Misalnya kayak main di injury time kemudian mengambil keputusan yang meninggalkan beban kepada berikutnya," kata Fadli.
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, bila mau adil, pemerintah seharusnya menahan diri untuk mencabut moratorium reklamasi.

Baca: Duh, Evan Dimas Dikatain Seniornya Bodoh Jika Main Diliga Indonesia Musim Depan

Baca: Wow Kopi Arabika Kerinci Bakal Ditukar dengan Pesawat Sukhoi

Baca: Mengenal Sosok Dwi Hartanto Dari Sang Bunda. Benarkah Ia Memang Dikenal Sering Berbohong?

"Jangan sampai hal tersebut menimbulkan kegaduhan dan polemik baru akibat kebijakan yang diambil itu. Terlebih sebentar lagi akan ada pergantian gubernur dan wakil gubernur baru," katanya.

Dirinya tidak memungkiri semua pihak menginginkan ada kemajuan pembangunan.

"Tapi siapa yang maju, siapa yg bangun dan siapa yg diuntungkan. Kan harus kita tanya kepada rakyat juga dan juga ada kementerian yang lalu sudah melakukan moratorium itu, juga dari faktor lingkungan hidup juga ada masalah, belum lagi dari persoalan komersil lainnya," kata Fadli.

Baca: Tidak Mau Terjaring Razia? Hindari 7 Model Pelat Nomor Kendaraan yang Diincar Polisi Ini

Baca: Dianggap Menjelekkan Nama Baik Universitas, Profesor Sains Ini Dipecat

Baca: Syarat Dukungan PDIP Kurang, KPU Kota Jambi: Harus Diperbaiki Paling Lambat 16 Oktober

Diberitakan sebelumnya, Luhut meminta semua pihak untuk menerima keputusan pencabutan moratorium.

"Nggak ada (komentar), sudah saya teken kemarin. Ya udah itulah (reklamasi tetap dilanjutkan)," kata Luhut di Medan, Jumat (6/10/2017).

Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta harus menerima keputusan pencabutan moratorium itu.

"Haruslah. Kalau dia (Anies Baswedan, gubernur DKI Jakarta terpilih) tidak mau, kan banyak yang mau," kata Luhut.

Luhut mengatakan, pencabutan moratorium itu sudah melalui kajian. Bukan hanya ahli dari ITB, kajian itu, lanjutnya, juga dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) beserta semua kementerian terkait.

"Nggak ada negosiasi. Semua itu ketuanya Pak Ridwan, ketua Alumni ITB, yang membuat kajian itu. Ada (ahli dari) Jepang, ada Korea, ada Belanda. Jadi mau apa lagi?" katanya.