DLH Sebut Kasus Pengolahan BBM Ilegal di Batanghari Bukan Tanggung Jawabnya, Tunjuk Timdu Jambi

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Batanghari, Parlaungan mengaku tak tahu adanya aktivitas pengolahan BBM ilegal di Batanghari.

DLH Sebut Kasus Pengolahan BBM Ilegal di Batanghari Bukan Tanggung Jawabnya, Tunjuk Timdu Jambi
Tribunjambi/Rian
Tempat berpagar di RT 33 Batanghari ini diduga jadi tempat pengolahan BBM ilegal. 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARA BULIAN -Terdapat dua tempat pengolahan BBM ilegal hasil penambangan di kawasan Desa Pompa Air, Kecamatan Bajubang. Lokasinya di Jalan Baru, RT 33 Kelurahan Rengas Condong, Kecamatan Muara  Bulian.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Batanghari, Parlaungan mengaku tak tahu adanya aktivitas  pengolahan BBM ilegal tersebut. Katanya, DLH Batanghari hanya berwenang mengawasi perusahaan yang memiliki izin terkait lingkungan.

"Seharusnya ini bukan wewenang DLH. Wewenang kami yang lainnya itu hanya di lokasi Tahura. Di luar itu bukan wewenang kami," katanya.

Menurut Parlaungan, bangunan yang dicurigai jadi tempat pengolahan BBM ilegal tersebut tak memiliki segala jenis izin. Baik dari Izin Mendirikan Bangunan (IMB), izin lingkungan dan lainnya.

"Seharusnya pihak Satpol PP bisa menindak ini karena penegak perda," sebutnya.

Baca: Ketua RT Bagi-bagi Uang dari Pengolahan BBM Ilegal di Jambi

Baca: Tak Puas dengan Servisan Istri, Empat Kali Bocah SD di Batanghari Jadi Pelampiasan Nafsu Pamannya

Baca: Rumah Adi Nyaris Roboh Karena Longsor, Kini Tinggal di Tenda Bersama Bayi 7 Bulan

Baca: Sri Rahayu Dibayar Rp 500 Ribu untuk Jadi Istri Palsu, Ternyata Dia Tertipu Janji Palsu

Baca: BNN Jambi Bongkar Sindikat Narkoba di Lapas Kuala Tungkal, Libatkan Napi, Sipir dan Kurir Sabu

Secara umum, katanya, aktivitas itu bisa mencemari udara. Karena yang dimasak itu mengandung logam-logam.

"Itu tidak ada limbahnya. Berbeda dengan pengeboran sumur ilegal," katanya.

Parlaungan mengatakan, jika penindakan terhadap aktivitas pengolahan BBM ilegal ini merupakan wewenang tim terpadu dari Pemerintah Provinsi Jambi.

"Ini kan sudah dibentuk timdu terkait pemberan Illegal Drillingnya. Kenapa malah dilempar ke DLH," jelasnya.

Penulis: Rian Aidilfi Afriandi
Editor: Teguh Suprayitno
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved