Kasus Korupsi Dana Bimtek DPRD Kota Jambi, Terdakwa Nur Ikhwan Bantah Soal Temuan Uang Rp 3 Miliar

Nur Ikhwan, terdakwa dugaan korupsi Dana Bimbingan Teknis (bimtek) di DPRD Kota Jambi membantah soal penemuan uang Rp 3 miliar.

Kasus Korupsi Dana Bimtek DPRD Kota Jambi, Terdakwa Nur Ikhwan Bantah Soal Temuan Uang Rp 3 Miliar
TRIBUNJAMBI/DEDI NURDIN
Dua terdakwa kasus dugaan korupsi bimtek di DPRD Kota Jambi menjalani sidang putusan di pengadilan negeri Jambi, Selasa (31/10/2017). 

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI-Nur Ikhwan, terdakwa dugaan korupsi Dana Bimbingan Teknis (bimtek) di DPRD Kota Jambi membantah soal penemuan uang Rp 3 miliar.

"Dari mana ketemunya uang Rp 3 miliar itu? Saksi tahu nggak kemana uangnya sekarang? Kan sebelum dicairkan itu ada persyaratan untuk mencairkan dana itu," katanya.

Imam Surono selaku koordinator bidang investigasi BPKP RI Provinsi Jambi mengatakan bahwa pihaknya membandingkan laporan pertanggungjawaban yang memuat pencairan uang dan berapa realisasinya. Selain tu pihaknya juga melakukan pengecekan ke lapangan. Mulai dari tempat penyelenggaraan dan universitas yang diajak kerjasama.

Yandri Roni selaku ketua majelis hakim mengatakan agar alasan itu disampaikan pada saat pembelaan. Majelis hakim mengatakan terdakwa bisa mendatangkan ahli yang lebih ahli lagi.

Baca: Bangunan Baru Ditemukan di Komplek Candi Kedaton Muarojambi, Tim Arkeologi Masih Lakukan Penelitian

Baca: Simulasi Aplikasi Situng, KPU Kota Jambi Bingung Belasan Akun Operator Ditolak

Baca: Anak 14 Tahun di Muarojambi Berkali-kali Diperkosa Ayahnya, Sang Ibu Langsung Lapor Ketua RT

Baca: Lagi Peralihan Musim, BPBD Minta Masyarakat di Bungo Waspadai Cuaca Ekstrem

Baca: Panitia Tour de Singkarak Survei ke Kerinci, Bupati Kerinci Akui Ada Beberapa Kekurangan

Sebelumnya dua tersangka kasus dugaan korupsi Dana Bimbingan Teknis (bimtek) di DPRD Kota Jambi masa periode 2009 - 2014, Nur Ikhwan dan Syahrial didakwa bersalah telah melakukan korupsi secar bersama-sama.

Kedua terdakwa tersebut didakwa dengan ancaman hukuman penjara secata primair paling lama 20 tahun dan ancaman subsider paling lama 5 tahun penjara.

Hakim Albana selaku Jaksa Penuntut Umum mengaakan mereka dijerat Pasal 2 atau pasa 3 Ayat (1) Junto, Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Penulis: Jaka Hendra Baittri
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved