Dana Desa Rp 98 Miliar Tertahan di Batanghari, 110 Desa Belum Satupun Laporkan APBDes ke Bakeuda

Dana Desa tahap pertama di Kabupaten Batanghari belum dapat dicairkan. Pasalnya, hingga kini belum satupun yang menyampaikan rekapitulasi APBDes.

Dana Desa Rp 98 Miliar Tertahan di Batanghari, 110 Desa Belum Satupun Laporkan APBDes ke Bakeuda
Tribunnews.com
ilustrasi 

TRIBUNJAMBI.COM, MUARABULIAN - Dana Desa (DD) tahap pertama di Kabupaten Batanghari belum dapat dicairkan. Pasalnya, hingga kini dari 110 desa belum satupun yang menyampaikan rekapitulasi APBDes ke Bakeuda Kabupaten Batanghari.

Kepala Badan Keuangan Daerah Batanghari M Azan mrngatakan, APBDes merupakan salah satu syarat untuk pencairan DD dari kas negara ke kas daerah.

"Dan rekap ini nantinya akan kami sampaikan ke Kementrian Keuangan. Namun sejauh ini belum ada desa yang menyampaikan APBDes-nya," ujarnya, Rabu (3/4).

Azan juga menyampaikan rekapitulasi APBDes ke Kementrian Keuangan jika 75 persen desa telah menyampaikan APBDes ke badan keuangan daerah. Jika kurang dari 75 persen maka rekapitulasi APBDes belum dapat disampaikan.

Baca: Dinkes Batanghari Akui Penyakit Tak Menular Jadi Pembunuh Terbanyak di Batanghari, Salah Pola Hidup

Baca: Penyerahan SK CPNS Kota Jambi Dijadwalkan Awal April, BKPSDM Pastikan Paling Lambat Minggu Depan

Baca: Didukung Astra Internasional, Bank Wakaf Mikro di Pondok Pesantren Asad Jambi Diresmikan

Baca: Usai Bunuh Istrinya, Alex Sempat Servis Motor di Bengkel dan Ngobrol Soal Burung

Baca: VIDEO: Pohon Tinggi di Kota Jambi Rawan Tumbang, Warga Diminta Waspada

"Kita sudah berikan peringatan kepada pemerintah desa melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan Kecamatan," kata M Azan.

Hal itu karena jika dilihat dari tahapan penyaluran dana desa yang dilakukan dalam tiga tahap, saat ini sudah terlambat. Seharusnya DD tahap satu telah disalurkan pada triwulan pertama dan memasuki April sudah terdapat progres pemanfaatan DD tersebut.

M Azan menjelaskan, sistem penyaluran DD tahun 2019 ini sama dengan tahun sebelumnya yang dilakukan dalam tiga tahap. Meski sempat diwacanakan akan dilakukan dalam dua tahap, namun petunjuk teknisnya tetap dilakukan dalam tiga tahap.

Sementara itu untuk Alokasi Dana Desa (ADD), Badan Keuangan Daerah sebut bahwa ADD telah dapat dicairkan oleh pemerintah desa.

Namun pemerintah desa harus menyampaikan permohonan pencairan ADD dengan syarat melampirkan APBDes dan pengesahan pertanggungjawaban ADD tahun sebelumnya.

"Untuk ADD sudah ada di kas daerah dan tinggal menunggu pemerintah desa menyampaikan surat permohonan dan syarat-syaratnya," kata M Azan menambahkan.

Total DD yang akan diterima oleh 110 desa didaerah itu pada tahun ini berjumlah Rp 98,51 miliar, meningkat Rp 8,6 miliar dari tahun sebelumnya. Sementara untuk total ADD yang akan diterima ditahun 2019 ini berjumlah Rp 100,42 miliar, meningkat sebesar Rp 1,8 miliar dari tahun sebelumnya.

Baca: VIDEO: Viral! Detik-detik Pencurian dengan Modus Pecah Kaca Terekam CCTV

Baca: Firasat Aneh Sebelum Imam Masjid di Jambi ini Dibunuh, Beli Selang Air dan Minta Keluarganya Kumpul

Baca: Pencairan Dana Desa 2019 Dipermudah, 39 Desa di Sarolangun Ajukan Pencairan Dana Desa Tahap Satu

Baca: Gara-gara Rebutan Cewek, Anggota Polisi Dikeroyok Enam Orang dengan Sajam

 

Penulis: Rian Aidilfi Afriandi
Editor: Teguh Suprayitno
Sumber: Tribun Jambi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved