Berita Politik
Perang Kata PDIP vs PSI: Tudingan 'Manfaatkan Jokowi' Dibalas Sentilan Sejarah dan Isu Kasus Korupsi
Ahmad Ali, melontarkan kritik keras yang menuding 'partai lama' Jokowi atau PDIP hanya memanfaatkan dan tidak menghargai jasa Presiden ke-7.
Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menilai pernyataan Ahmad Ali menunjukkan kurangnya pemahaman Ali terhadap sejarah hubungan Jokowi dan PDI Perjuangan.
"Ya itu artinya dia tidak tahu sejarah. Di republik ini sebagian besar orang tahu sejarah Jokowi dan PDI Perjuangan," kata Andreas Hugo Pareira, menyentil Ali untuk belajar sejarah politik tersebut.
Andreas Hugo Pareira juga menuding bahwa pernyataan Ali hanya upaya "cari muka" dan "cari panggung" yang dinilainya terlalu dangkal.
Baca juga: Serangan Balik Politisi PDIP Usai Dilaporkan Atas Ucapannya Tentang Soeharto: Silakan Adu Data-Fakta
Baca juga: TPNPB Yahukimo Akui Tembak Rantis Militer di Dekai, Tantang Adu Senjata di Markas
"Kalau hanya mau cari muka, cari panggung dengan statement seperti ini, terlalu cetek. Merendahkan bobot dialog publik," tegasnya.
Guntur Romli: Diduga Terima Order Serang Partai
Respons yang lebih tajam datang dari politikus PDIP lainnya, Mohammad Guntur Romli.
Ia melontarkan dugaan adanya motif tersembunyi di balik serangan Ali terhadap PDIP.
Guntur Romli menduga Ali sedang menerima "order" untuk menyerang partai tersebut agar aman dari jeratan kasus korupsi.
Dugaan ini dikaitkan Guntur dengan penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Ahmad Ali yang terkait kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari.
"Sepertinya Ahmad Ali sedang menerima order untuk menyerang partai lama Jokowi, yang memecat Jokowi, agar dia aman dari kasus di KPK," ungkap Guntur Romli.
Guntur menyebut KPK pernah menyita uang tunai Rp3,49 miliar, dokumen, dan sejumlah barang mewah dari kediaman Ali pada Februari 2025 lalu.
Penggeledahan itu merupakan bagian dari penyelidikan KPK mengenai aliran dana dari pemberian izin tambang batu bara yang dilakukan Rita Widyasari.
Meski Ali sempat dipanggil KPK pada Februari dan Maret 2025, perkembangan status hukumnya hingga kini belum diketahui publik.
Baca juga: Bongkar Orang Besar di Kasus Ijazah Jokowi: Joman Tuding Tokoh Demokrat, Amankan 700 Bukti
Baca juga: Transformasi Drastis Lisa Mariana: Bariatrik Bawa Berkah, Tapi Juga Godaan Besar Pria Beristri
Perseteruan ini menggarisbawahi semakin terbukanya keretakan politik antara PDIP, yang selama ini dikenal sebagai kendaraan politik utama Jokowi, dengan PSI yang kini diketuai oleh putra bungsu Jokowi.
Tudingan pemanfaatan dan sentilan sejarah kini telah bercampur dengan isu kasus hukum, menjadikan drama politik pasca-Pilpres 2024 semakin memanas.
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/jambi/foto/bank/originals/20251123-Jokowi-Politisi-PDIP-dan-Politisi-PSI.jpg)