Rekam Jejak Soeharto Dibongkar Putri Gus Dur, Sebut Gelar Pahlawan Prematur, Banyak PR Belum Selesai

TRIBUNJAMBI.COM – Sehari setelah penobatan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden RI kedua, Soeharto, perdebatan di ruang publik masih terus bergulir.

Kali ini, respons datang dari aktivis kemanusiaan sekaligus Direktur Nasional Jaringan Gusdurian, Alissa Qotrunnada Wahid. Putri sulung Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu secara terbuka mengkritisi pemberian gelar tersebut.

Sebagaimana diketahui, keputusan menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional kepada Soeharto memunculkan pro-kontra di berbagai kalangan masyarakat.

Lantas bagaimana pandangan Alissa?

Gelar Dinilai Prematur

Ya, Alissa Wahid menegaskan bahwa gelar yang diberikan kepada Soeharto masih terlalu prematur, mengingat masih banyak “pekerjaan rumah” (PR) sejarah yang belum diselesaikan.

Ia menuturkan bahwa pemberian gelar Pahlawan Nasional semestinya merujuk pada tiga kriteria fundamental yang bahkan termaktub dalam undang-undang.

Baca juga: Roy Suryo Cs Tersangka, PSI Minta Stop Tuduh Jokowi Kriminalisasi Hukum: Punya Hak Dilindungi

Baca juga: Modus, Motif Hingga Ancaman Hukuman Sindikat Penculik Bilqis di Makassar Dijual Rp80 Juta ke Jambi

Hal itu disampaikan Alissa Wahid ketika diwawancarai Tribunnews pada Senin (10/11/2025).

“Tiga hal mendasar seseorang dihargai sebagai pahlawan: pertama integritas moral, kedua kesediaan mengorbankan diri demi memperjuangkan integritas moral itu, dan ketiga perjuangannya untuk kepentingan rakyat banyak,” ujar Alissa.

Menurutnya, berdasarkan tiga kriteria tersebut, rekam jejak kepemimpinan Soeharto masih menyisakan banyak pertanyaan.

“Dari tiga hal itu, menurut kami masih banyak PR terkait Presiden Soeharto. Selama PR itu belum dibereskan, maka kita belum bisa menyebut beliau pahlawan nasional, karena ada banyak pihak yang menjadi korban kebijakan-kebijakan yang diambil Presiden Soeharto,” tegasnya.

Soal KKR yang Tak Pernah Dituntaskan

Alissa juga mengingatkan bahwa pada era Presiden BJ Habibie sempat digagas pembentukan Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR). Komisi ini bahkan pernah dikirim ke Afrika Selatan untuk mempelajari model KKR yang dibentuk Nelson Mandela pasca-apartheid.

Menurut Alissa, model rekonsiliasi ala Mandela menekankan proses pengadilan dan pengakuan para pelaku pelanggaran HAM, sehingga para korban bisa mengakhiri luka sejarah dengan layak.

“Ketika kebenaran sudah muncul, keluarga korban diminta memaafkan. Itu yang membuat fase sejarah itu selesai,” paparnya.