Rekam Jejak Soeharto Dibongkar Putri Gus Dur, Sebut Gelar Pahlawan Prematur, Banyak PR Belum Selesai

Namun Alissa menyayangkan KKR di Indonesia justru terhenti pada masa pemerintahan Presiden Megawati.

“Ketika proses pengungkapan tidak ada, sementara catatan-catatan korban masih banyak, luka-luka lama itu belum pulih dan menjadi meradang. Itu PR bangsa yang belum selesai,” ujarnya.

Menurutnya, sebelum memberikan gelar Pahlawan Nasional, negara seharusnya menyelesaikan dulu proses klarifikasi sejarah dan menghadirkan keadilan bagi para korban.

“Itu yang harus diklarifikasi dulu,” pungkas Alissa.

Gus Mus Turut Tolak Gelar Pahlawan untuk Soeharto

Penolakan terhadap gelar tersebut juga datang dari KH Ahmad Mustofa Bisri atau Gus Mus.

Mustasyar PBNU itu menegaskan bahwa dirinya tidak setuju jika Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional.

“Saya ini orang yang paling tidak setuju kalau Soeharto dijadikan Pahlawan Nasional,” tegas Gus Mus, dikutip dari NU Online.

Alasannya, banyak kiai dan warga Nahdlatul Ulama (NU) yang mengalami intimidasi dan perlakuan tidak adil selama masa Orde Baru.

“Banyak kiai dimasukkan sumur, papan nama NU tidak boleh dipasang, malah yang memasang dirobohkan bupati. Adik saya sendiri, Kiai Adib Bisri, keluar dari PNS karena dipaksa masuk Golkar,” ujarnya.

Ia juga mengingat bagaimana Kiai Sahal Mahfudh disambangi pengurus Golkar Jawa Tengah yang memintanya menjadi penasihat partai, namun ditolak.

Menurut Gus Mus, masih banyak pejuang bangsa yang jasanya besar, tetapi keluarganya tidak pernah meminta gelar pahlawan agar amal mereka tidak ternodai riya.

“Banyak kiai yang dulu berjuang, tapi keluarganya enggak ingin mengajukan gelar. Supaya amalnya tidak berkurang di mata Allah,” katanya.

Gus Mus juga menyebut bila masih ada warga NU yang mendukung gelar ini, itu menunjukkan ketidaktahuan terhadap sejarah kelam Orde Baru.

“Orang NU kalau ada yang ikut-ikutan mengusulkan berarti tidak ngerti sejarah,” tegasnya.