Strategi Prabowo Bantu Masalah Whoosh, Buru Koruptor buat Bayar Utang

TRIBUNJAMBI.COM - Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyatakan kesiapannya menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) yang selama ini menjadi tanggungan PT Kereta Api Indonesia (KAI). 

Langkah Prabowo tersebut disampaikannya saat meresmikan renovasi Stasiun Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2025).

Prabowo menegaskan bahwa setelah mempelajari dokumen dan kondisi proyek kereta cepat, ia tidak menemukan persoalan mendasar yang perlu dikhawatirkan. 

“Enggak usah khawatir, apa itu ribut-ribut soal Whoosh, saya sudah pelajari masalahnya, saya tanggung jawab nanti itu Whoosh semuanya,” ujar Prabowo dalam sambutannya.

Ia menekankan bahwa proyek infrastruktur seperti kereta cepat tidak seharusnya dinilai dari aspek untung dan rugi semata, melainkan dari manfaatnya bagi masyarakat luas. 

“Jangan dihitung untung, untung, rugi, rugi, enggak, hitung manfaat gak untuk rakyat? Di seluruh dunia begitu, ini namanya Public Service Obligation,” ucapnya.

Ketika ditanya mengenai skema pembayaran utang proyek tersebut, Prabowo tidak memerinci lebih lanjut. 

Namun, ia menegaskan bahwa Indonesia memiliki sumber daya yang cukup untuk menutup kewajiban tersebut. 

Ia bahkan mengisyaratkan kemungkinan pembayaran utang berasal dari dana hasil pemberantasan korupsi.

“Kita mampu dan kita kuat, duitnya ada, duit yang tadinya dikorupsi saya hemat, gak saya kasih kesempatan,” kata Prabowo. 

Menurutnya, dengan menutup kebocoran keuangan negara akibat korupsi, Indonesia dapat membiayai proyek-proyek besar tanpa membebani masyarakat.

Prabowo juga menyerukan dukungan masyarakat untuk memperkuat gerakan antikorupsi agar dana publik dapat dimanfaatkan secara optimal. 

“Jadi saudara saya minta bantu semua, jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela, uang nanti banyak untuk rakyat kita semua,” tuturnya.

Pernyataan Prabowo muncul di tengah sorotan publik terhadap kondisi keuangan PT KAI yang disebut terus menanggung beban utang kereta cepat. 

Dalam dua tahun terakhir, pendapatan operasional KCJB dilaporkan belum mampu menutupi biaya yang berasal dari pinjaman luar negeri, terutama dari Tiongkok, melalui skema business to business (B2B).