Nafas Panjang Whoosh usai Prabowo Siap Bantu Bayar Utang Rp 1,2 Triliun per Tahun

TRIBUNJAMBI.COM -Prabowo Subianto menegaskan bahwa pembangunan Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) harus dilihat dari aspek manfaat sosial dan ekonomi, bukan semata-mata dari sisi untung atau rugi.

 Pernyataan tersebut disampaikan saat peresmian Stasiun Tanah Abang Baru di Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Kereta Cepat Whoosh merupakan proyek transportasi massal yang pertama di Indonesia dan Asia Tenggara.

Proyek monumental ini diluncurkan pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagai upaya untuk menghadirkan layanan kereta cepat modern.

Statusnya yang strategis menjadikan Whoosh sebagai salah satu infrastruktur strategis nasional di sektor perkeretaapian, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas dan mobilitas antar kota di Indonesia.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menjelaskan bahwa di seluruh dunia, layanan transportasi publik dibangun untuk memenuhi kepentingan masyarakat, bukan untuk mencari keuntungan.

Ia menegaskan bahwa layanan publik seperti kereta api memiliki fungsi sosial dan termasuk dalam kewajiban pelayanan publik atau public service obligation.

"Whoosh itu, semua public transport di seluruh dunia itu jangan dihitung untung-untung rugi-rugi enggak, hitung manfaat enggak untuk rakyat. Di seluruh dunia begitu. Ini namanya public service obligation," ujar Prabowo.

Ia menambahkan, sebagian besar moda transportasi kereta api di Indonesia juga disubsidi oleh pemerintah.

Menurut penjelasannya, negara hadir untuk memastikan masyarakat dapat menikmati fasilitas transportasi dengan harga terjangkau.

"Ada yang menyarankan tadi disampaikan oleh Menteri Perhubungan, semua kereta api kita, pemerintah subsidi 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya, ini kehadiran negara," kata Prabowo.

Prabowo menyampaikan bahwa dana subsidi tersebut berasal dari pajak masyarakat. Karena itu, pemerintah harus memastikan agar uang pajak rakyat digunakan dengan tepat sasaran.

“Dari mana uang itu? Uang itu dari uang rakyat. Uang itu dari pajak. Uang itu dari kekayaan negara.

Makanya kita harus mencegah semua kebocoran. Kita sungguh-sungguh harus hentikan penyelewengan dan korupsi,” ujarnya.

Selain membahas fungsi sosial Whoosh, Presiden juga memastikan bahwa pemerintah siap memenuhi kewajiban pembayaran utang proyek kereta cepat tersebut yang mencapai sekitar Rp 1,2 triliun per tahun.

“Pokoknya enggak ada masalah karena itu kita bayar mungkin Rp 1,2 triliun per tahun.

 Tetapi manfaatnya, mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan, ini semua harus dihitung,” ucapnya.

Prabowo menilai bahwa proyek Whoosh memiliki manfaat besar bagi masyarakat dan menjadi simbol kemajuan teknologi serta kerja sama internasional.

“Yang penting kita kuasai teknologi. Kita, we are at an edge of best practice. Dan ini simbol kerja sama kita dengan Tiongkok,” kata Presiden.

Ia menegaskan bahwa seluruh tanggung jawab atas proyek tersebut kini berada di bawah kendalinya sebagai Presiden Republik Indonesia.

“Sudahlah, saya sudah katakan presiden Republik Indonesia yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut. Kita mampu. Dan kita kuat,” tegasnya.

Prabowo juga menekankan bahwa proyek strategis nasional seperti Whoosh harus dijalankan tanpa membebani rakyat.

Ia menegaskan komitmennya memberantas korupsi dan menutup kebocoran anggaran agar uang negara dapat dikembalikan kepada masyarakat melalui layanan publik.

“Duitnya ada. Duit yang tadinya dikorupsi [setelah diambil negara] saya hemat.

 Gak saya kasih kesempatan. Jadi saudara, saya minta bantu saya semua. Jangan kasih kesempatan koruptor-koruptor itu merajalela. Uang nanti banyak untuk kita. Untuk rakyat semua,” tuturnya.

Sementara itu, proyek Whoosh masih menjadi perhatian publik seiring dengan penyelidikan dugaan penggelembungan anggaran oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Lembaga antirasuah itu telah mengonfirmasi bahwa penyelidikan kasus ini bergulir sejak awal 2025.

Dugaan adanya mark up pertama kali diungkap oleh mantan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD.

Ia menyebut temuan tersebut bersumber dari ekonom Anthony Budiawan dan analis kebijakan publik Agus Pambagio.

Mahfud menjelaskan bahwa biaya pembangunan per kilometer proyek Whoosh di Indonesia mencapai 52 juta dolar AS, jauh lebih tinggi dibandingkan proyek serupa di Tiongkok yang berkisar 17–18 juta dolar AS.

“Dugaan mark up-nya gini. Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 km kereta Whoosh itu 52 juta US dolar. Tapi di Cina sendiri hitungannya 17 sampai 18 US dolar.

Naik tiga kali lipat kan,” kata Mahfud dalam kanal YouTube miliknya.

Menanggapi hal tersebut, pihak PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) selaku operator menyatakan akan menghormati seluruh proses hukum yang berjalan di KPK dan siap memberikan data yang dibutuhkan penyidik. Pernyataan itu disampaikan pada Senin (27/10/2025).

Pemerintah hingga kini menegaskan bahwa proyek Whoosh tetap akan beroperasi sebagaimana mestinya, dengan fokus pada peningkatan pelayanan dan efisiensi operasional untuk masyarakat pengguna transportasi publik.

Artikel diolah dari Tribunnews

Baca juga: Pesan Tegas Prabowo Minta Masalah Whoosh Tak Dipolitisasi: Saya Tanggung Jawab!