Pesan Tegas Prabowo Minta Masalah Whoosh Tak Dipolitisasi: Saya Tanggung Jawab!

“Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 km Whoosh mencapai 52 juta dolar AS. Sementara di China hanya 17–18 juta dolar AS. Tiga kali lipat lebih tinggi,” ungkap Mahfud dalam kanal YouTube miliknya.

Menanggapi isu tersebut, pihak PT KCIC menyatakan siap menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Utang dan Bunga Proyek Whoosh

Total investasi pembangunan Kereta Cepat Whoosh mencapai 7,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp120,38 triliun. Dari jumlah itu, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China

Development Bank (CDB) dengan bunga tetap sebesar 2 persen per tahun selama 40 tahun pertama.

Dalam perjalanannya, proyek ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS. Untuk menutupi tambahan biaya tersebut, KCIC kembali menarik utang dengan bunga yang lebih tinggi, yakni 3 persen.

Tambahan pinjaman tersebut sebagian berasal dari CDB, sementara sisanya merupakan penyertaan modal dari BUMN Indonesia dan pihak China.

Direktur Utama PT KAI kala itu, Didiek Haryanto, menjelaskan bahwa besaran bunga pinjaman bergantung pada denominasi utang.

“Total pinjaman 542,7 juta dolar AS terdiri dari 325,6 juta dolar AS dengan bunga 3,2 persen, dan 217 juta dolar AS dalam mata uang yuan (RMB) dengan bunga 3,1 persen. Suku bunga flat selama tenor 45 tahun,” kata Didiek.

KAI Serahkan Utang Whoosh ke Danantara

Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengungkapkan bahwa utang proyek Whoosh kini menjadi tanggung jawab BPI Danantara selaku holding BUMN transportasi.

Meski tidak merinci mekanisme peralihannya, Bobby menegaskan pembahasan utang kini dilakukan antara Danantara dan pemerintah.

“Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding KAI. Saat ini sedang dibicarakan antara Danantara dan pemerintah,” ucapnya.

Sebelumnya, Bobby menghadiri rapat terbatas di Istana Negara bersama Prabowo dan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Senin (3/11/2025).

AHY menyampaikan bahwa pemerintah akan memastikan negara hadir menyelesaikan persoalan utang proyek kereta cepat tersebut.

“Kita pastikan, tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta–Bandung, tentu negara dan pemerintah akan hadir,” ujar AHY.