Pesan Tegas Prabowo Minta Masalah Whoosh Tak Dipolitisasi: Saya Tanggung Jawab!

TRIBUNJAMBI.COM – Presiden Prabowo Subianto secara terbuka menegaskan bahwa dirinya memikul tanggung jawab penuh atas proyek Kereta Cepat Whoosh yang belakangan menjadi sorotan publik.

Ya, Prabowo Subianto meminta masyarakat tidak khawatir dan mengimbau agar isu proyek strategis nasional itu tidak dipolitisasi.

“Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut Whoosh. Saya sudah pelajari masalahnya, tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti Whoosh itu semuanya,” tegas Presiden Prabowo saat meresmikan Stasiun Tanah Abang Baru, Jakarta, Selasa (4/11/2025).

Kemudian, Presiden Prabowo menegaskan bahwa Indonesia memiliki kekuatan ekonomi yang cukup kokoh untuk mendanai proyek-proyek besar seperti Whoosh tanpa perlu merasa terbebani

Menurut Presiden Prabowo, proyek kereta cepat bukan hanya soal hitungan bisnis, tetapi bentuk pelayanan publik yang harus dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Whoosh itu public transport. Di seluruh dunia, transportasi publik tidak dihitung untung ruginya, tapi dilihat dari manfaatnya untuk rakyat. Di mana-mana begitu, ini namanya public service obligations,” ujarnya menegaskan.

Baca juga: Nelangsa Kakak Adik Tak Makan 28 Hari Disamping Mayat Ibunya, Dapat Pesan Tak Repotkan Tetangga

Baca juga: Ketakutan Uya Kuya Membekas Sejak Apartemennya Didatangi Massa hingga Diteriaki usai Rumah Dijarah

Baca juga: Tertunduk Lesu Gubernur Riau Saat Tiba di Gedung KPK Pakai Sandal, Ditanya Awak Media Hanya Bungkam

Lebih jauh, Presiden Prabowo menekankan pentingnya subsidi pemerintah sebagai wujud kehadiran negara dalam pelayanan publik.

Ia menyebutkan bahwa saat ini pemerintah menanggung subsidi hingga 60 persen dari tarif kereta api, sementara masyarakat hanya membayar sekitar 20 persen.

“Tadi disampaikan oleh Menhub, semua kereta api disubsidi pemerintah 60 persen, rakyat bayar 20 persen. Ya ini bentuk kehadiran negara,” jelasnya.

Prabowo menambahkan, dana subsidi dan pembiayaan publik berasal dari pajak dan kekayaan negara, sehingga setiap rupiah harus dikelola dengan penuh tanggung jawab serta bebas dari kebocoran.

Menurutnya, Indonesia adalah negara besar yang mampu membiayai proyek strategis, termasuk Kereta Cepat Jakarta–Bandung atau Whoosh.

“Indonesia bukan negara sembarangan. Kita hitung, tidak ada masalah. Jadi PT KAI tidak usah khawatir, semua tidak usah khawatir. Kita layani rakyat kita, kita berjuang untuk rakyat,” kata Prabowo.

Prabowo juga mengingatkan agar isu seputar Whoosh tidak dijadikan alat politik oleh pihak-pihak tertentu.

“Jangan khawatir. Semua sudah saya pelajari. Indonesia sanggup, dan itu hal yang wajar. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendang orang lain. Mungkin ada pihak yang ingin menimbulkan kecemasan, tapi tenang saja,” pungkasnya.
 
Proyek Whoosh Sedang Diselidiki KPK

Sementara itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami dugaan korupsi dan mark up dalam proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (Whoosh) yang dikerjakan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

KPK telah mengonfirmasi bahwa pihaknya telah memanggil sejumlah orang untuk dimintai keterangan dalam tahap penyelidikan.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut pemanggilan itu penting untuk membangun konstruksi perkara secara menyeluruh.

“Dalam penyelidikan perkara KCIC, tim penyelidik meminta keterangan sejumlah pihak yang diduga mengetahui konstruksi perkara ini,” kata Budi kepada wartawan, Minggu (2/11/2025).

Budi menjelaskan, setiap informasi yang diberikan para saksi akan sangat membantu tim dalam menelusuri dugaan tindak pidana pada proyek strategis nasional tersebut.

Ia menambahkan, proses pemeriksaan berjalan lancar karena para pihak yang dipanggil sejauh ini bersikap kooperatif.

“Pihak-pihak yang sudah diundang dan dimintai keterangan sejauh ini kooperatif,” ujarnya.

Meski begitu, KPK memastikan penyelidikan tidak berhenti dan masih akan menelusuri pihak-pihak lain yang diduga relevan dengan perkara ini.

Budi enggan membeberkan nama-nama yang sudah dipanggil, termasuk apakah Badan Pertanahan Nasional (BPN) termasuk di antaranya.

“Karena perkara ini masih di tahap penyelidikan, kami belum bisa menyampaikan detail materi atau pihak-pihak yang sudah dimintai keterangan,” jelasnya.

Budi menegaskan fokus utama penyelidik saat ini adalah memastikan terlebih dahulu adanya peristiwa pidana. Jika ditemukan alat bukti yang cukup, barulah kasus ini akan naik ke tahap penyidikan dan penetapan tersangka.

“Penyelidikan perkara KCIC ini masih terus berprogres,” ujarnya menegaskan.

KPK pun mengimbau seluruh pihak yang nantinya dipanggil agar bersikap terbuka dan membantu proses hukum demi mempercepat pengungkapan kasus ini.

Dugaan Mark Up Biaya Pembangunan

Kasus dugaan mark up proyek Whoosh pertama kali mencuat pada awal 2025 setelah mantan Menkopolhukam Mahfud MD mengungkapkan adanya kejanggalan biaya pembangunan.

Mahfud, mengutip ekonom Anthony Budiawan dan analis kebijakan publik Agus Pambagio, menyebut biaya pembangunan per kilometer kereta cepat di Indonesia jauh lebih mahal dibanding di China.

“Menurut pihak Indonesia, biaya per 1 km Whoosh mencapai 52 juta dolar AS. Sementara di China hanya 17–18 juta dolar AS. Tiga kali lipat lebih tinggi,” ungkap Mahfud dalam kanal YouTube miliknya.

Menanggapi isu tersebut, pihak PT KCIC menyatakan siap menghormati seluruh proses hukum yang sedang berjalan di KPK.

Utang dan Bunga Proyek Whoosh

Total investasi pembangunan Kereta Cepat Whoosh mencapai 7,27 miliar dolar AS atau sekitar Rp120,38 triliun. Dari jumlah itu, sekitar 75 persen dibiayai melalui pinjaman dari China

Development Bank (CDB) dengan bunga tetap sebesar 2 persen per tahun selama 40 tahun pertama.

Dalam perjalanannya, proyek ini mengalami pembengkakan biaya (cost overrun) sebesar 1,2 miliar dolar AS. Untuk menutupi tambahan biaya tersebut, KCIC kembali menarik utang dengan bunga yang lebih tinggi, yakni 3 persen.

Tambahan pinjaman tersebut sebagian berasal dari CDB, sementara sisanya merupakan penyertaan modal dari BUMN Indonesia dan pihak China.

Direktur Utama PT KAI kala itu, Didiek Haryanto, menjelaskan bahwa besaran bunga pinjaman bergantung pada denominasi utang.

“Total pinjaman 542,7 juta dolar AS terdiri dari 325,6 juta dolar AS dengan bunga 3,2 persen, dan 217 juta dolar AS dalam mata uang yuan (RMB) dengan bunga 3,1 persen. Suku bunga flat selama tenor 45 tahun,” kata Didiek.

KAI Serahkan Utang Whoosh ke Danantara

Sementara itu, Direktur Utama PT KAI Bobby Rasyidin mengungkapkan bahwa utang proyek Whoosh kini menjadi tanggung jawab BPI Danantara selaku holding BUMN transportasi.

Meski tidak merinci mekanisme peralihannya, Bobby menegaskan pembahasan utang kini dilakukan antara Danantara dan pemerintah.

“Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding KAI. Saat ini sedang dibicarakan antara Danantara dan pemerintah,” ucapnya.

Sebelumnya, Bobby menghadiri rapat terbatas di Istana Negara bersama Prabowo dan Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pada Senin (3/11/2025).

AHY menyampaikan bahwa pemerintah akan memastikan negara hadir menyelesaikan persoalan utang proyek kereta cepat tersebut.

“Kita pastikan, tadi Bapak Presiden menyampaikan bahwa terkait dengan kereta cepat Jakarta–Bandung, tentu negara dan pemerintah akan hadir,” ujar AHY.