Siapa Sebenarnya Benny Wenda? Disebut Jubir TPNPB Sebagai Presiden

TRIBUNJAMBI.COM - Sosok dan nama Benny Wenda belakangan ini menjadi sorotan dan perhatoian publik.

Pria itu disebut sebagai presiden dan pemimpin kemerdekaan Papua Barat.

Dia juga Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP - United Liberation Movement for West Papua).

Benny Wenda dalam berita Tribunjambi.com sebelumnya disebut oleh Juru Bicara KOMNAS TPNPB, Sebby Sambom sebagai presiden orang Papua.

Dalam langkah yang tergolong kontroversial, TPNPB mendesak semua pejuang Papua, baik diplomat, sayap militer, maupun pejuang sipil untuk merendahkan diri dan duduk bersama adat istiadat demi bersatu.

TPNPB secara tegas menyatakan bahwa solusi kontroversial yang mereka ajukan adalah membubarkan ULMWP dan hanya mengakui Benny Wenda sebagai presiden.

TPNPB membenarkan dukungannya ini setelah melakukan penelusuran internal terkait deklarasi pemerintahan sementara Wenda pada 2020. 

Menurut TPNPB, Wenda mengklaim bahwa tindakannya saat itu adalah "keputusan kolektif" dalam pertemuan ULMWP pada Juni 2020.

Baca juga: Demi Akhiri Penderitaan Rakyat Papua, TPNPB Desak Bubarkan ULMWP dan Akui Presiden Benny Wenda

Baca juga: Balasan Santai Nan Menohok Roy Suryo ke Relawan Jokowi Minta Siapkan Mental Jadi TSK: Mereka Stres

Baca juga: 20 Motor Hilang 1 Bulan Terakhir di Mendalo Jambi, Mahasiswa Ngadu ke Damkar: Percuma Lapor Polisi

"Oleh karena itu semua rendah hati dan bersatu di bawah presiden Benny Wenda, karena kami telah menyelidiki..." ujar TPNPB. 

Lantas, siapa sebenarnya Benny Wenda?

Berikut profil dan biodata Benny Wenda yang dilansir Tribunjambi.com dari Wikipedia.

Benny Wenda merupakan kelahiran Lembah Baliem, Irian Jaya, pada tahun 1975.

Dia adalah pemimpin kemerdekaan Papua Barat dan Ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP). 

Benny Wenda adalah pelobi internasional untuk kemerdekaan Papua Barat dari Indonesia. Dia tinggal di pengasingan di Inggris. 

Pada tahun 2003 ia diberikan suaka politik oleh pemerintah Britania Raya setelah ia melarikan diri dari tahanan saat diadili.

Beliau pernah bertindak sebagai wakil khusus masyarakat Papua di Parlemen Inggris, PBB dan Parlemen Eropa.

Pada tahun 2017 ia ditunjuk sebagai ketua Persatuan Gerakan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), sebuah organisasi baru yang menyatukan tiga organisasi politik utama yang berjuang untuk kemerdekaan Papua Barat.

Pada tahun 2020, ULMWP mengumumkan konstitusi baru dan pemerintahan yang menunggu untuk Republik Papua Barat, dengan Wenda menjabat sebagai presiden sementara.

Kepresidenannya diperdebatkan oleh beberapa elemen Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, mengklaim bahwa keberadaannya di Inggris membuat kepresidenannya tidak sah.

Wenda lahir di Lembah Baliem, di dataran tinggi tengah Irian Jaya, Indonesia. Tanggal lahirnya tidak diketahui secara pasti; di websitenya, dia hanya menulis bahwa dia lahir pada tahun 1970-an.

Pada tahun 1977 terjadi pemberontakan 15.000 orang Lani sebagai tanggapan terhadap kekerasan militer Indonesia terhadap orang Papua.

Militer Indonesia membalas dengan mengebom desa-desa Lani di dataran tinggi dengan pesawat. Mereka yang terbunuh termasuk sebagian besar keluarga Wenda. 

Baca juga: Akhir Pelarian Dugi Telenggen, Pentolan TPNPB di Papua Penembak Polisi Diringkus Tanpa Perlawanan

Baca juga: Rokok Ilegal Marak di Kalangan Remaja, Sekolah di Jambi Perketat Aturan

Saat penggerebekan bom, salah satu kaki Wenda terluka parah sehingga pertumbuhannya terganggu. Antara tahun 1977 dan 1983 Benny dan keluarganya, bersama ribuan penduduk dataran tinggi lainnya, hidup bersembunyi di hutan.

Ia diangkat menjadi pemimpin oleh para tetua sukunya, dan kemudian setelah orang Lani menyerah kepada militer Indonesia ia kuliah di Universitas Cenderawasih di Jayapura, mempelajari Sosiologi.

Kepemimpinan politik

Wenda menjadi Sekretaris Jenderal Majelis Suku Koteka (DeMMAK). 

DeMMAK didirikan oleh para tetua suku dataran tinggi dengan tujuan berupaya mewujudkan pengakuan dan perlindungan adat istiadat, nilai-nilai, dan kepercayaan masyarakat suku dataran tinggi Papua Barat. 

Partai ini menganjurkan kemerdekaan dari Indonesia, dan menolak otonomi khusus atau kompromi politik lainnya yang ditawarkan oleh pemerintah Indonesia. 
Sebagai Sekretaris Jenderal Demmak, Wenda mewakili dewan tetua. 

Organisasi ini mendukung perundingan Presidium Dewan Papua (PDP) dengan Jakarta sejauh perundingan tersebut mewakili aspirasi Masyarakat Papua, yang mereka klaim sebagai kemerdekaan dari Indonesia.

Penjara

Wenda diadili pada tahun 2002 karena diduga memimpin prosesi demonstrasi kemerdekaan. Demonstrasi tersebut berubah menjadi kekerasan, dan pihak berwenang Indonesia menuduh mereka yang hadir membakar dua toko dan membunuh seorang polisi.

Baca juga: Hidup Bak di Kandang Harimau, Ammar Zoni Alami Tekanan Psikis di High Risk, Minta Sidang Offline

Baca juga: Jokowi Wajib Istirahat dan Tak Keluar Rumah, Batal Hadiri Kongres Projo di Jakarta

Wenda bersikukuh bahwa penangkapannya dan tuduhan terhadapnya bermotif politik, terjadi pada saat pihak berwenang melakukan tindakan keras terhadap para pemimpin gerakan kemerdekaan. 

Tindakan keras ini telah menyebabkan pembunuhan beberapa bulan sebelumnya terhadap tokoh terkemuka pro-kemerdekaan Theys Eluay.

Laporan media menyatakan bahwa Wenda menghadapi hukuman penjara 25 tahun jika terbukti bersalah. Dia juga diduga menjadi sasaran ancaman pembunuhan saat ditahan.

Wenda lolos dari penjara saat diadili. Dibantu oleh aktivis kemerdekaan Papua Barat, ia melarikan diri melintasi perbatasan ke negara tetangga Papua Nugini dan kemudian bertemu kembali dengan istrinya Maria di kamp pengungsi.

Beberapa bulan setelahnya dia dibantu oleh sebuah LSM Eropa untuk melakukan perjalanan ke Inggris dimana dia diberikan suaka politik.

Wajib Bersatu di Bawah Benny Wenda

Sebelumnya diberitakan Tribunjambi.com, sayap militer Organisasi Papua Merdeka (OPM), Komite Nasional Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (KOMNAS TPNPB), pada Jumat (1/11/2025) secara resmi mengeluarkan seruan mendesak yang berfokus pada persatuan kepemimpinan perjuangan kemerdekaan Papua. 

TPNPB menuntut pembubaran struktur pemerintahan sementara Gerakan Pembebasan Bersatu untuk Papua Barat (ULMWP) dan pengakuan tunggal terhadap Benny Wenda sebagai presiden Bangsa Papua.

Seruan disampaikan Juru Bicara KOMNAS TPNPB, Sebby Sambom dan Kepala Staf Umum (KASUM) Mayor Jenderal Terryanuas Satto.

Hal itu dipicu oleh klaim situasi kemanusiaan yang memburuk akibat konflik bersenjata yang berkepanjangan.

Inti dari seruan TPNPB adalah tudingan bahwa penderitaan rakyat Papua saat ini, di tengah operasi militer Indonesia yang masif di wilayah konflik seperti Intan Jaya dan Paniai, diperparah oleh perpecahan dan dualisme di tingkat pemimpin politik.

TPNPB menuding ambisi dan ego para pemimpin telah menciptakan dualisme di ULMWP, yang menurut mereka, telah "menghancurkan perjuangan". Mereka menekankan bahwa mengutamakan kepentingan faksional sama dengan mengorbankan rakyat.

 “Situasinya semakin memburuk, oleh karena itu dengan paksa kami harus menyerukan kepada seluruh penduduk asli Papua agar kita merendahkan diri dan membuang ego, ambisi, dan kami harus bersatu untuk mengakhiri penderitaan rakyat Papua.”

Oleh karena itu, TPNPB secara resmi menyatakan kesiapan semua pejuang untuk bersatu, tetapi hanya di bawah satu komando.

Dalam langkah yang tergolong kontroversial, TPNPB mendesak semua pejuang Papua—baik diplomat, sayap militer, maupun pejuang sipil—untuk merendahkan diri dan duduk bersama adat istiadat demi bersatu.

TPNPB secara tegas menyatakan bahwa solusi kontroversial yang mereka ajukan adalah membubarkan ULMWP dan hanya mengakui Benny Wenda sebagai presiden.

TPNPB membenarkan dukungannya ini setelah melakukan penelusuran internal terkait deklarasi pemerintahan sementara Wenda pada 2020. 

Baca juga: Bongkar Ambisi Politik Menkeu Purbaya: Rocky Gerung Cium Aroma Sensasional Menuju 2029

Menurut TPNPB, Wenda mengklaim bahwa tindakannya saat itu adalah "keputusan kolektif" dalam pertemuan ULMWP pada Juni 2020.

"Oleh karena itu semua rendah hati dan bersatu di bawah presiden Benny Wenda, karena kami telah menyelidiki..." ujar TPNPB. 

Mereka juga menuntut agar Parlemen ULMWP, beserta kabinet dan atribut negara lainnya, dibubarkan, karena TPNPB saat ini sangat siap untuk memobilisasi kemerdekaan di bawah kepemimpinan tunggal Wenda.

Kesiapan Perang dan Isu Keagamaan

KASUM TPNPB, Mayor Jenderal Terryanuas Satto, mempertegas seruan tersebut, menyatakan bahwa perjuangan terus bergulir dan kepemimpinan yang terpecah tidak akan mampu membawa bangsa Papua keluar.

"Tinggalkan semua ego karena itu tidak akan membawa bangsa ini keluar. Israel keluar dari perbudakan Mesir, tidak ada tiga empat pemimpin, satu pemimpin," tegasnya.

Mengakhiri seruan, TPNPB secara terbuka menyatakan kesiapan sayap militer mereka untuk bertempur dan mendesak seruan persatuan ini dilaksanakan secepatnya "agar kita dapat menyelamatkan bangsa Papua dari kejahatan militer teroris Indonesia." 

TPNPB juga menambahkan dimensi isu agama yang sensitif, meminta dukungan umat Kristen di seluruh Indonesia dengan janji perlindungan pasca-kemerdekaan Papua.

Apa itu ULMWP?

United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) menyatukan tiga gerakan kemerdekaan politik utama yang memperjuangkan kemerdekaan Nugini Barat (Papua Barat) di bawah organisasi payung tunggal.

ULMWP dibentuk pada 7 Desember 2014 di Vanuatu dengan menyatukan Republik Federal Papua Barat (Federal Republic of West Papua, NRFPB), Koalisi Pembebasan Nasional Papua Barat (West Papua National Coalition for Liberation, WPNCL) dan Parlemen Nasional Papua Barat (National Parliament of West Papua, NPWP).

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Kecewa Kasus Curanmor Tak Tuntas, Pemilik Kos dan Mahasiswa Geruduk Polda Jambi

Baca juga: Sosok Rahmansyah Sibarani, Mantan Waka DPRD Sumatera Utara yang Viral Lempari Pendemo dengan Batu

Baca juga: Balasan Santai Nan Menohok Roy Suryo ke Relawan Jokowi Minta Siapkan Mental Jadi TSK: Mereka Stres

Baca juga: 4 Motor Raib di Mendalo Muaro Jambi, Pemilik Indekos Sebut Bukan Kali Pertama